Yusril Pimpin Kubu Moeldoko Gugat AD/ART Partai Demokrat Pimpinan AHY ke MA
berita
Yusril Ihza Mahendra
24 September 2021 14:25
Watyutink.com - Perseteruan antara kubu Moeldoko dan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampaknya belum berakhir. Meski Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sudah menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, kubu Moeldoko tetap berusaha merebut kepemimpinan Partai Demokrat.

Bahkan kubu Moeldoko dikabarkan telah secara resmi menunjuk Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukumnya. Dalam waktu dekat rencananya Yusril akan memimpin upaya menggugat anggaran dasar dan rumah tangga AD/RT Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Dalam pernyataannya, Kamis 23 September 2021, Yusril mengatakan pihaknya akan mengunggat AD/RT Partai Demokrat yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Mei 2020. Yusril menerangkan, langkah menguji formil dan materil AD/ART partai politik (parpol) merupakan hal baru dalam hukum Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) ini menjelaskan keduanya mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji AD/ART Parpol. Hal ini karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

Jika nantinya pembuatan AD/ART parpol ternyata prosedur pembentukan dan materi pengaturannya bertentangan dengan undang-undang, bahkan UUD 1945, Yusril menanyakan lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya.

Hal inilah yang menurut mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang) ini terjadi kevakuman untuk menyelesaikan persolan di atas. Sebab, lembaga yang disebut Mahkamah Partai, tidak berwenang atas hal tersebut. Apalagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Yusril menyatakan, partai politik merupakan organisasi yang tercantum dalam UUD 1945. Partai melahirkan atau bisa mencalonkan seseorang menjadi pemimpin yang mempunyai kewenangan besar. Yusril menuturkan, pihaknya saat ini tengah menyusun argumen yang Insya Allah cukup meyakinkan. Argumen tersebut nantinya juga dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Dr Fahry Bachmid.

Yusril menekankan harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART. Sehingga nantinya bisa dipastikan apakah prosedur pembentukan dan materinya sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sebab penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan dan harus berdasarkan perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

Yusril mengingat peran partai sangat besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara. Ia pun menanyakan apakah harus dibiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator. Padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi.

Terlebih menurut Yusril partai yang punya wakil di DPR RI juga mendapat bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang berarti dibiayai dari uang rakyat.

Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat bidang Hukum dan HAM, Didik Mukrianto menyindir kubu Moeldoko yang tak puas
dengan dua gugatan yang diajukan ke PTUN Jakarta. Didik mengaku heran dengan sikap kubu Moeldoko yang tetap mempersoalkan Surat Keputusan (SK) Menkumham atas pengesahan AD/ART Partai Demokrat pimpinan AHY yang dikeluarkan pada Mei 2020.

Didik menilai Kepala Staf Presiden (KSP) itu sengaja untuk mencari pembenaran atas penyelenggaraan KLB ilegal di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) Maret 2021 silam.

Dia memastikan Kongres Partai Demokrat Maret 2020 yang menetapkan AHY sebagai ketum sudah sesuai aturan. Didik pun menegaskan, dengan menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara, gerombolan Moeldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan begal politik yang mereka lakukan.

Semoga tidak ada main mata ruang sidang.

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF