Veronica Koman Klaim Serahkan Data Tapol Papua ke Jokowi
berita
Sumber Foto : ABC.net.au / ABC TV: THE WORLD
14 February 2020 15:53
Watyutink.com –  Pengacara HAM Veronica Koman, klaim sudah menyerahkan 57 data tahanan politik dan 243 warga Papua yang tewas diduga akibat operasi militer sejak 2018 kepada Presiden Jokowi di Canberra, Australia, Senin (10/2/2020).

Dari 243 korban jiwa yang dirilis Veronica, 110 di antaranya adalah anak-anak, 38 wanita dan 95 pria. Tidak sedikit anak-anak berusia di bawah lima tahun yang menjadi korban jiwa.

"Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi," ucap Veronica di Sydney, Australia pada 10 Februari lalu.

Merujuk dari data yang dipaparkan Veronica, ada 57 warga Papua menjadi tahanan politik di beberapa daerah. Hingga saat ini, mereka ditahan menunggu proses persidangan. Ada 6 di Jakarta, 4 di Manokwari, 1 di Jayapura, 7 di Balikpapan, 1 di Timika, 23 di Fakfak dan 15 di Sorong.

Kasus aktivis Papua yang ditahan di Jakarta kini sudah berjalan di persidangan. Mereka adalah Surya Anta, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Carles Kossay, Dano Tabuni dan Arina Elopere.

Mereka didakwa melakukan makar dan pemufakatan jahat karena melakukan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara Jakarta pada 28 Agustus 2019.

Pada dakwaan pertama, enam aktivis itu melanggar Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau mengenai makar.Dakwaan kedua yakni Pasal 110 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, merujuk data milik Veronica Koman, ada 243 warga Papua yang menjadi korban jiwa sejak 4 Desember 2018 hingga 2 Februari 2020. Mereka meregang nyawa diduga akibat operasi militer dan kepolisian, sakit serta kelaparan akibat pengungsian dari tempat tinggalnya.

Veronica berharap pemerintah Indonesia menghentikan operasi militer di Papua. Dia juga berharap Jokowi menghentikan kasus tahanan politik Papua.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa semua surat yang diberikan kepada Jokowi ditampung oleh ajudan. Tidak langsung dibaca oleh Jokowi saat diberikan di Canberra.

Kasus Papua memang tidak sederhana, tapi menyebabkan perpecahan lebih tidak menguntungkan negara.

Tetaplah kritis membaca berita! (yed)

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF