Tidak Hanya Perpres 10/2021, MUI Minta Jokowi Evaluasi Semua Aturan Tentang Miras
berita
Sumber Foto : antaranews.com
03 March 2021 08:57
Watyutink.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terkait investasi minuman keras atau miras masih belum cukup. MUI meminta pemerintah melakukan koreksi terhadap peraturan yang terkait dengan miras secara keseluruhan. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh saat memberikan komentar di Kantor MUI, Jakarta, Selasa 2 Februari 2021. Asrorun mengatakan pencabutan lampiran Perpres10/2021 harus dijadikan perbaikan regulasi yang mengatur hal serupa, mulai dari produkai hingga distribusi minuman beralkohol. 

MUI menurut Asrorun melihat pemerintah perlu meneguhkan komitmen guna membuat regulasi atau aturan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan review dan koreksi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang menyebabkan destruksi di tengah masyarakat. 

Asrorun mencontohkan regulasi tentang miras yang berpotensi membawa kerusakan di masyarakat. Pasalnya peraturan terkait minuman beralkohol membuka kemungkinan adanya peredaran, produksi dan juga penyalahgunaan minuman keras.

Mantan Katib Suriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menyebut langkah tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk berperang terhadap seluruh anasir yang bisa merusak masyarakat. 

Anasir atau penyebab kerusakan itu bisa menjadi pemicu tindak kejahatan. Selain itu menurut Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) ini, anasir juga bisa  menggangu proses perwujudan berbudaya dan beradab. 

Tutup semua peluang legalisasi miras! 

Tetaplah kritis membaca berita! 

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI