Sembako Murah Tak Kena Pajak, Sri Mulyani Tegaskan PPN Hanya untuk Beras Premium Impor
berita
Sumber Foto : istimewa
17 June 2021 14:45
Watyuitnk.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya memberikan penjelasan terkait rencana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) barang kebutuhan pokok atau sembako. Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya tidak akan memungut pajar terhadap kebutuhan pokok atau sembako murah yang digunakan kebanyakan rakyat Indonesia.

Usai mengunjungi pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa 15 Juni 2021 Sri Mulyani memastikan PPN yang diatur dalam draf revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pihaknya tidak akan memungut PPN untuk barang sembako murah seperti yang dijual di pasar tradisional.

Dikutip dari akun instagramnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan bahan pokok yang akan dipungut pajak produk impor yang tidak dikonsumsi masyarakat banyak. Sri Mulyani menyebut hanya sekelompok kecil masyarakat saja yang mengonsumsi bahan pokok tersebut. Pasalnya sembako itu harganya cukup mahal dan hanya orang kaya yang menggunakannya.

Sri Mulyani mencontohkan, beras basmati, beras shirataki yang hargahnya jauh di atas beras yang umum dikomsumsi masyarakat. Beberapa beras premium impor yang beredar di pasaran tanah air memang diketahui harganya cukup mahal. Beras basmati dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000 pet kilogram. Beras shirataki harganya antara Rp150.000 hingga Rp250.000 per kilogram.

Sedangkan untuk beras hasil petani lokal, seperti rojolele, pandan wangi dan beras lainnya yang diserap Bulog, Sri Mulyani memastikan tidak akan terkena pajak. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini menjelaskan selama ini beras premium impor berharga mahal itu tidak kena pajak lantaran masuk dalam katagori sembako.

Sri Mulyani menambahkan pemerintah tidak akan bertindak asal pungut dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Semua aturan disusun sesuai dengan azas keadilan. Termasuk aturan pajak untuk produk sembako impor premium. Selain itu menurutnya aturan soal pajak sembako tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

Saat ini menurut Sri Mulyani pemerintah tengah fokus pada pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan banyak insentif perpajakan di berbagai bidang. Mulai dari pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan hingga ditanggung pemerintahan.

Padahal beras yang ada di pasar juga banyak yang impor, gimana dong?

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF