Satu Anggota DPR Diamankan Terkait OTT Pejabat BUMN
berita

28 March 2019 10:00
Watyutink.com – Satu orang anggota DPR pada Kamis (27/3/2019) dini hari diamankan KPK. Tindakan ini dilakukan KPK sebagai kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) salah satu direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait distribusi pupuk Pada Rabu malam ( 26/3/2019). KPK pada OTT Rabu malan itu telah mengamankan 7 orang pada lokasi yang berbeda di Jakarta. Dengan demikian KPK telah mengamankan total 8 orang, kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

KPK dalam keterangan tertulisnya menyatakan diduga akan terjadi penyerahan uang terkait distribusi pupuk yang menggunakan kapal. Selanjutnya KPK juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan distribusi pupuk dari salah satu BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk menggunakan kapal pihak swasta.

KPK akan menetapkan status dari pihak yang diamankan dalam 1x24 jam. KPK akan menggelar konferensi pers pada Kamis (27/3/2019) terkait hal ini.

Kemarin yang terkena OTT direktur BUMN, ini juga direksi BUMN. Gimana nih Bu Rini? Jangan-jangan bisa jadi hattrick loh!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional