RUU Ketahanan Keluarga Wajibkan Istri Urus Keluarga dan Larang Penyimpangan Seksual
berita
Ledia Hanifa, Foto Arief/ mr- dpr.go.id
19 February 2020 14:18
Watyutink.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan bakal segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. RUU ini muncul atas usulan lima anggota DPR lintas fraksi, yakni Ledia Hanifa (PKS), Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), dan Ali Taher (PAN).

Namun seperti halnya RUU Cipta Kerja, RUU Ketahanan Keluarga juga memancing polemik. Pasalnya aturan dalam RUU Ketahanan Keluarga dinilai sudah terlalu jauh mencapuri urusan privat warga negara. Salah satunya aturan tentang kewajiban suami dan istri. Dalam aturan tesebut seorang istri wajib mengurusi rumah tangga sebaik-baiknya. Sedangkan suami berkewajiban menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Suami juga harus melindungi keluarga dari kekerasan, penganiayaan, dan penyimpangan seksual.

Terdapat empat jenis penyimpangan seksual yang diatur dalam RUU tersebut, yakni sadisme atau mendapatkan kepuasan seksual dengan menyakiti lawan jenis. Selain itu juga masochisme yang merupakan kebalikan dari sadisme. Kedua aktivitas seksual tersebut dikenal dengan Bondage and Discipline, Sadism and Masochism (BDSM).

RUU juga melarang hubungan seksual sejenis, seperti homosex dan lesbian yang dinilai sebagai masalah identitas soaial. Penyimpangan seksual lainnya yang dibahas adalah incest atau hubungan seksual antara dua orang yang memiliki hubungan darah atau keturanan.

Saat memberikan keterangan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (18/2/2020) Netty Prasetiyani membantah RUU yang diusulkannya mengatur tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Netty menyatakan RUU Ketahanan Keluarga mengatur tentang nilai-nilai yang dapat mengantisipasi bahaya radikalisme.

Sementara itu Sodik Mujahid membantah RUU Ketahanan Keluarga bakal mengukung atau membatasi posisi istri. Menurutnya justru aturan tersebut menjaga keseimbangan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Sodik menegaskan aturan dalam RUU Ketahanan Keluarga dibuat guna membentuk keluarga yang berkualitas.

RUU Ketahanan Keluarga adalah bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Saat ini, draf RUU Ketahanan Keluarga sudah masuk dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Kalau urusan ‘kamar tidur’ pun diatur dalam undang-undang, bagaimana cara pengawasannya?

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)