Penjualan Blanko E-KTP, Tjahjo Bantah Sistem di Kemendagri Jebol
berita
Sumber Foto : tribunnews.com
06 December 2018 16:30
Watyutink.com - Mendagri Tjahjo Kumolo membantah sistem di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jebol. Hal ini menanggapi temuan penjualan blanko kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di toko online beberapa waktu lalu. Tjahjo menegaskan kejadian itu adalah murni kejahatan.

Tjahjo menegaskan setelah dilakukan pelacakan, pihaknya menemukan bahwa pelaku telah mencuri 10 lembar blanko dari ayahnya yang menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Lampung. Saat ini pelaku dan ayahnya telah diamankan.

Sementara itu Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan penjual blanko ini berasal dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dibutuhkan waktu tiga hari bagi Kemendagri untuk melacak dan menemukan penjual blanko tersebut lengkap alamat, nomor telepon, dan foto wajahnya.

Zudan menjelaskan telah melaporkan penjual blanko e-KTP ke Polda Metro Jaya. Pelaku diduga telah melanggar Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Zudan menambahkan e-KTP merupakan dokumen negara. Barang siapa memperjual-belikannya dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kalau nggak jebol ya nggak terjadi penjualan blanko  pak!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional             Apel Kebangsaan: Mestinya Undang Tokoh dari Dua Kubu             Utang Luar Negeri dan Cadangan Devisa             Pengelolaan Utang: Apakah Efektif dan Efisien?             Korupsi Politik Makin Menjadi-jadi             Awal Reformasi, PPP Gigih Dukung Pembentukan UU KPK             Kinerja Memang Naik,Tapi Bukan Akselerasi             Harus Menunggu Laporan Keuangan Resmi BUMN