Penjualan Blanko E-KTP, Tjahjo Bantah Sistem di Kemendagri Jebol
berita
Sumber Foto : tribunnews.com
06 December 2018 16:30
Watyutink.com - Mendagri Tjahjo Kumolo membantah sistem di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jebol. Hal ini menanggapi temuan penjualan blanko kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di toko online beberapa waktu lalu. Tjahjo menegaskan kejadian itu adalah murni kejahatan.

Tjahjo menegaskan setelah dilakukan pelacakan, pihaknya menemukan bahwa pelaku telah mencuri 10 lembar blanko dari ayahnya yang menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Lampung. Saat ini pelaku dan ayahnya telah diamankan.

Sementara itu Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan penjual blanko ini berasal dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dibutuhkan waktu tiga hari bagi Kemendagri untuk melacak dan menemukan penjual blanko tersebut lengkap alamat, nomor telepon, dan foto wajahnya.

Zudan menjelaskan telah melaporkan penjual blanko e-KTP ke Polda Metro Jaya. Pelaku diduga telah melanggar Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Zudan menambahkan e-KTP merupakan dokumen negara. Barang siapa memperjual-belikannya dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kalau nggak jebol ya nggak terjadi penjualan blanko  pak!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang