Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perberat Hukuman Mantan Sekjen Partai Golkar jadi Lima Tahun
berita
Sumber Foto : liputan6.com
18 July 2019 14:25
Watyutink.com – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan menerima banding yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis yang diterima mantan Menteri Sosial Idrus Marham dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Selain itu PT DKI Jakarta menambah hukuman yang diterima Idrus dari semula tiga tahun menjadi lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Informasi yang diperloleh dari situs sistem informasi penelusuran perkara, PN Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019), disebutkan bahwa PT DKI sudah memutus banding KPK pada Selasa (9/7/2019) dengan nomor 16/PID.TPK/2019/PT DKI.

Majelis hakim tingkat banding yang diketuai I Nyoman Sutama serta hakim anggota Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak menyatakan Idrus Marham terbukti bersalah dalam kasus suap ini. Untuk itu majelis hakim memutuskan menerima permintaan bangung dari penuntut umum KPK. Selain itu majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST.tanggal 23 April 2019.

Sebelumnya ditingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Idrus Marham dinyatakan bersalah menerima suap Rp2,25 miliar dari Johanes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar ini menerima suap bersama mantan Wakil Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

Idrus dinyatakan telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.               

Kalau terdakwa masih banding lagi, tambah saja hukumannya!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh