Pendukung Prabowo Berpeluang Jadi Pimpinan MPR, Megawati Inginkan Aklamasi
berita
Sumber Foto : tirto.id
12 August 2019 12:21
Watyutink.com – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan pihaknya akan segera menyepakati  komposisi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kesepakatan bakal dibicarakan bersama antara pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan anggota Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM), pendukung Prabowo Subianto.

Basarah menjelaskan dalam kesepakatan tersebut dibicarakan beberapa hal, salah satunya tentang agenda amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu dibicarakan pula paket pimpinan MPR periode 2019-2024. Dalam pembicaraan tersebut menurut Basarah terbuka peluang anggota KIAM masuk dalam jajaran pimpinan MPR.

Berbicara di Denpasar, Bali, Minggu (11/8/2019), Basarah menegaskan posisi MPR sebagai lembaha tertinggi negara sangat penting. Itulah PDIP mendorong amandemen terbatas UUD 1945 agar MPR dengan kewenangannya menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pembicaraan ini menurut Basarah perdi dibicarakan dalam forum pimpinan partai koalisi dengan persetujuan Jokowi.

Basarah menambahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar pimpinan MPR dipilih secara aklamasi dan tidak melalui mekanisme voting. Itulah sebabnya PDIP mendorong partai politik mengadakan musyawarah mufakat dalam menentukan komposisi pimpinan MPR.

Namun Basarah tidak menampik kemungkinan partai politik anggota KIK menolak kehadiran kubu pendukung Prabowo dalam paket pimpinan MPR. Untuk itu Jokowi dan Megawati akan melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai anggota KIK. Basarah yakin kesepakatan terkait hal tersebut bakal tercapai.

Bagi-bagi posisi dengan merata agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir