Pemerintah Ingin Tunjuk Perwira Tinggi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubernur, Pakar: Tidak Boleh
berita
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan. Sumber Foto : Dok. kemendagri.go.id
25 September 2021 10:00
Watyutink.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan menunjuk perwira tinggi TNI dan Polri menjadi Penjabat (Pj) kepala daerah. Pertimbangan tersebut dilakukan seiring dengan semakn dekatnya agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024 mendatang.

Saat memberikan keterangan Kamis 23 September 2021, Benni mengatakan pihaknya selalu bersandar pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika aturan memperbolehkan anggota TNI-Polri menjadi kepala daerah, Benni menyebut Kemendagri akan mengambil opsi tersebut.

Penunjukam perwira tinggi TNI-Polri menjadi pajabat kepala daereh bukanlah hal asing. Benni menuturkan, beberapa perwira tinggi TNI-Polri pernah mengemban tugas tersebut, seperti Mayjen TNI Soedarmo sebagai Pj. Gubernur Aceh dan Irjen Carlo Tewu sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat.

Benni menerangkan penunjukan keduanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Terlebih kedua jenderal itu adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kemendagri dan Kemenko Polhukam. 

Benni menambahkan, selain berdasarkan aturan yang berlaku, penunjukan perwira tinggi TNI-Polri menjadi Pj kepala daerah juga mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelumnya juga akan meminta arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum memutuskan siapa yang akan ditunjuk sebagai kepala daerah. 

Sebelumnya Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menyatakan Pj kepala daerah tidak boleh berasal dari unsur TNI-Polri. Saat memberikan keterangan, Rabu 22 September 2021, Djohermansyah mengatakan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Djohermansyah menjelaskan undang-undang secara jelas mengatur mekanisme guna mengisi kekosongan kepala daerah. Menurutnya secara jelas disebutkan harus diisi oleh ASN. TNI-Polri jelas bukan ASN. Jika hal itu dipaksakan, Djohermansyah khawatir akan muncul anggapan TNI-Polri akan kembali menjalankan dwifungsi seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru (Orba). 

Seperti diketahui, pemerintah bakal memundurkan pelaksanaan Pilkada 2022 ke 2024. Padahal sebanyak 271 kepala daereh akan berakhir masa jabatannya pada 2022. Situasi pandemi Covid-19 menjadi dalih pemerintah melakukan penundaan pelaksanaan Pilkada. 

Guna mengisi kekosongan pimpinan, Kemendagri akan menunjuk Penjabat (Pj) guna mengisi kekosongan kepala daerah. 
Sebanyak 24 Pj gubernur akan diusulkan mendagri dan ditetapkan oleh presiden. Sedangkan 241 Pj bupati/wali kota akan diusulkan gubernur dan ditetapkan mendagri.

Selamat datang kembali dwifungsi TNI-Polri. 

Tetaplah kritis membaca berita! 

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF