Pemerintah Bakal Kawal Investor Lakukan Pembebasan Lahan
berita
Sumber Foto : Andhika Prasetia/detikcom
21 February 2020 14:20
Watyutink.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada investor yang akan membangun usaha di Indonesia. Bahkan dalam pemerintah menurut Airlangga, akan membantu dalam urusan pengadaan lahan. Melalui Omnibus Law Rencana Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, pemerintah bakal turun tangan langsung dan mengawal para investor dalam melakukan pembebasan lahan.

Saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 di Hotel Ritz Charlton PP, Jakarta, Kamis (20/2/2020) Airlangga menjelaskan pemerintah akan turun tangan langsung ketika investor menanamkan modal dan membangun pabrik di atas lahan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Airlangga mencontohkan jika lahan yang akan didirikan pabrik adalah milik Perhutani, perusahan negara yang mengelola usaha kehutanan, pemerintah akan membantu pengurusan izinnya.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan pemerintah akan membantu mengurusi pembebasan lahan bagi investasi atau pembangunan infrastuktur besar, pengembangan industri dan pariwisata.

Selain itu menurut Airlangga, RUU Cipta Kerja juga mempermudah pengurusan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika investor melakukan investasi dibidang usaha yang sudah ada AMDAL, menurut Airlangga tidak perlu lagi mengurusnya. Namun jika investasi dan AMDAL yang ada tidak sama, investor tetap harus mengurusi AMDAL.

Mantan Menteri Perindustrian ini mencontohkan jika investor menanamkan modal di kawasan industri yang sudah ada AMDAL dan izin industri yang dibangun sesuai dengan peruntukannya. Untuk investasi seperti ini tidak perlu lagi membuat AMDAL. Menurut Airlangga, yang diperlukan hanya compliance, bahwa akan memenuhi persyaratan.

Selain AMDAL, kemudahan yang diberikan pemerintah adalah pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membuat standar yang berlaku nasional. Jika disebuah daerah standar IMB-nya bangunan berlantai dua, jika Investor mendirikan bangunan dua lantan tidak perlu lagi IMB.

Kok jadi kayak zaman VOC, centeng-centeng kawal kompeni dan tuan tanah rebut sawah rakyat.

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)