PNS Bisa Cuti Sakit Hingga Satu Tahun, Kalau Kurang, Diperpanjang Selama Enam Bulan
berita

30 July 2020 16:40
Watyutink.com – Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan saat ini pegawai negeri sipil (PNS) bisa mengajukan cuti hingga satu tahun. Hal ini berlaku hanya jika PNS sakit dan membutuhkan perawatan dalam waktu lama. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis 30 Juli 2020, Haryomo mengatakan sebelumnya hak cuti sakit hanya diberikan jika PNS sakit satu hingga 14 hari. Haryomo menegaskan, dalam PP 17/2020 PNS yang sakit satu hari juga sudah bisa mengajukan cuti. Hal ini tercantum dalam pasal 320 aturan tersebut.

Haryomo menjelaskan permohonan cuti bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Permohonan juga bisa diajukan kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit. Dalam permohonannya, PNS yang bersangkutan wajib melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Surat keterangan dokter harus memuat alasan mengapa PNS yang bersangkutan memerlukan cuti dalam waktu lama. Surat keterangan dokter juga harus menyertakan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Haryomo menambahkan, jika selama satu tahun belum sembuh dari sakitnya, PNS bisa mengajukan cuti ditambahan selama enam bulan. Namun untuk hal itu harus berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri di bidang kesehatan.

Jika setelah mendapat cuti tambahan masih belum sembuh juga, PNS akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Pasal 320 ayat (6) PP 17/2020 menyebut, PNS akan mendapatkan uang tunggu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Haryomo menambahkan, untuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan di laksanakan di luar negeri, PNS harus mendapat izin dari PPK. Namun dalam keadaan yang diperlukan, PPK dapat memberikan kuasa pada pejabat lain di lingkungannya. Sebelumya izin itu hanya bisa diberikan oleh PPK. Hal inilah yang kerap menjadi permasalahan lantaran PPK tidak sempat menandatangani permohonan cuti pegawai karena keterbatasan waktu.

Jangan-jangan nanti bakal banyak manipulasi surat keterangan dokter!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila