PDIP Minta Kasus Sukmawati Tak Diperpanjang, Din Syamsudin Sebut Umat Islam Tersinggung
berita
Sumber Foto: islampos.com
19 November 2019 18:30
Watyutink.com – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin menilai wajar jika umat Islam marah terhadap Sukmawati Soekarnopuri. Pasalnya tindakan Sukmawati membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan bapaknya, Soekarno adalah tindakan yang keterlaluan. Terlebih bukan kali ini saja Sukmawati melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan umat Islam.

Saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (18/11/2019) Din meminta Sukmawati tidak lagi membuat pernyataan yang menyinggung agama. Hal itu menurut mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini sangat sensitif dan bisa berdampak pada toleransi antar umat beragama.

Secara pribadi, Din meminta masyarakat memaafkan tindaka tersebut. Din juga menyarankan Sukmawati mempelajari agama Islam lebih dalam agar tidak kembali melakukan hal semacam itu. Din menegaskan, sebesar apapun penghinaan penistaan terhadap Islam, Nabi Muhammad dan Alquran tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungannya.

Sementara itu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno meminta kasus ini tidak diperpanjang. Hendrawan yakin Sukmawati tidak berniat menistakan agama Islam. Pernyataan itu menanggapi anggota Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) yang melaporkan Sukmawati ke Polda Metro Jaya.

Saat berbicara pada Minggu (17/11/2019) Hendrawan menyebut nilai-nilai kebangsaan dan religiusitas telah bersinergi dalam perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan.

Berani berbicara maka harus berani bertanggung jawab dong!

Tetaplah kritis membaca berita!

(cp)

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir