OJK Tegaskan Beli Motor dan Mobil Sekarang Tanpa DP
berita
Sumber Foto : batam.tribunnews.com
12 January 2019 12:15
Watyutink.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan pihaknya memangkas kewajiban uang muka pembelian kendaraan bermotor baik baik roda dua maupun empat. Kewajiban uang muka atau down payment (DP) yang dihapus bahkan hingga nol persen. Ketentuan ini berlaku untuk pembelian kendaraan melalui leasing atau perusahaan pembiayaan.

Ketentuan DP nol persen ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang diterbitkan pada 27 Desember 2018. Dalam aturan sebelumnya, OJK menetapkan kewajiban DP pembelian kendaraan paling rendah lima persen dan paling tinggi 25 persen.

Wimboh menjelaskan uang muka nol persen hanya boleh diberikan perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio kredit bermasalah atau non-performing finance di bawah satu persen. Pasalnya OJK tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Mantan Komisaris Utama Bank Mandiri ini mengatakan kebijakan ini  bertujuan untuk mendorong konsumsi domestik. Diharapkan kebijakan ini dapat merangsang perusahaan pembiayaan menjadi lebih sehat dan tumbuh lebih baik. Ia yakin kebijakan DP nol persen ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Wimboh menampik anggapan kebijakan ini bakal meningkatkan kemacetan di kota-kota besar. Ia menekankan pentingnya perbaikan transportasi publik. Jika transportasi publik menjadi lebih baik, Wimboh yakin masyarakat akan semakin tertarik menggunakan kendaraan umum.

Selamat datang kemacetan lalu lintas yang semakin parah!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi             PMDN Ada Peluang, Tetapi Konsumsi Melambat             Dari Sistem Pemilu Hingga Politik Uang             Perlu Perubahan Revolusioner