Neraca Perdagangan Defisit, Jokowi Sebut Pemerintah Bodoh
berita
Sumber Foto : antara foto/ Puspa Perwitasari
13 March 2019 14:15
Watyutink.com - Presiden Joko Widodo mengaku kesal dengan neraca perdagangan Indonesia yang terus mengalami defisit. Menurut Jokowi, defisit transaksi berjalan yang sudah terjadi beberapa tahun dipastikan membebani negara. Kekesalan itu diungkapkan Jokowi  saat menghadiri acara rapat koordinasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal di Tangerang, Banten, Selasa (12/3/2019).

Bahkan Jokowi menyebut hal itu sebagai kebodohan. Pasalnya semua penyebabnya sudah diketahui, tapi nyatanya defisit masih terus terjadi.

Jokowi menegaskan masalah defisit neraca perdagangan bisa diselesaikan dengan dua hal, investasi dan ekspor. Dua aspek itu menurut Jokowi bisa menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Calon Presiden nomor urut 01 ini mengatakan ekspor adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya Jokowi meminta semua perizinan industri yang berorientasi ekspor harus dipermudah. Selain itu proses perizinannya pun agar dipersingkat.

Jokowi menambahkan, dari sisi investasi dan ekspor, Indonesia sudah ditinggal oleh negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Itulah sebabnya Jokowi menekankan, ke depan Indonesia tidak boleh terus ditinggal dengan negara lain seperti Kamboja dan Laos.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin Indonesia memiliki kekuatan yang besar. Selain itu sejak 2017 peringkat investasi Indonesia sudah masuk dalam katagori negara layak investasi atau  investment grade.

Jadi ingat pepatah, “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri”

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu