Ma'ruf Amin Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tidak Wajib dan Tidak Ada Sanksi
berita
Sumber Foto : antaranews.com
03 December 2019 08:24
Watyutink.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Majelis Taklim (MT) sudah tepat. Menurut Ma'ruf pendataan perlu dilakukan agar tidak ada MT yang mengajarkan paham radikal. Ma'ruf menilai keberandaan PMA justru mencegah MT dari masalah.

Saat berbicar di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (2/12/2019) Ma'ruf mengatakan pendataan juga dimaksudkan untuk mengetahui berapa jumlah MT di Indonesia.
Ketua Majelis Ulama (MUI) non aktif ini menambahkan MT tidak harus melakukan pendaftaran melainkan hanha melapor ke Kementerian Agama (Kemenag).

Ma'ruf juga menegaskan pendataan ini tidak wajib dan hanya bersifat administratif. Jika ada MT yang tidak mendaftar, mantan Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini memastikan tidak akan diberikan sanksi.

Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengeluarkan PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Dalam PMA yang ditandatangani pada 13 November 2019 itu disebutkan Majelis Taklim harus mendaftar ke Kementerian Agama.

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai PMA tersebut tidak perlu. Pasalnya hal itu menunjukkan pemerintah sudah terlalu jauh mengatur kegiatan keagamaan.

Menurut Haedar keberadaan MT justru menghidupkan spirit keagamaan dan mendorong pelaksanaan ajaran Islam dengan baik. Kalau segala hal serba diatur, nantinya semua aktivitas sosial juga diatur pemerintah.

Jika kegiatan MT diatur, Haedar menyebut kegiatam masyarakat lainnya, seperti gotong royong dan aktivitas sosial masyarakat juga harus diatur. Hal ini agar tidak ada diskriminasi. Jangan hanya kegiatan umat Islam saja yang diatur.

Bagaimana dengan 'majelis taklim' agama lain, kok tidak ada ikut diatur dan didata?

Tetaplah kritis membaca berita!
 

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir