Lakukan Gelar Perkara Rabu 20 Januari 2021, Polisi Sebut Kasus Pesta Raffi Ahmad Beda dengan Habib Rizieq
berita
Sumber Foto : tribunnews.com
20 January 2021 10:14
Watyutink.com - Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat meminta masyarakat tidak menyamakan kasus pesta yang dihadiri Raffi Ahmad dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan kasus kerumunan massa Petamburan. Tubagus menegaskan kedua peristiwa itu berbeda.

Saat memberikan keterangan, Selasa 19 Januari 2021 Tubagus menjelaskan pesta yang dihadiri Raffi dan Ahok diselenggarakan di tempat tertutup. Selain itu hanya dihadiri sedikit orang. Berbeda dengan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di kediaman Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan, Jakarta, November 2020 lalu.

Massa yang datang di Petamburan menurut Tubagus sangat banyak. Sehingga kedua peristiwa itu tidak bisa dibandingkan secara equal.

Meski demikian Tubagus memastikan pihak kepolisian akan tetap menyelidiki kasus tersebut secara objektif. Tubagus menambahkan pada Rabu 20 Januari 2021 dijadwalkan akan dilaksanakan gelar perkara terhadap pesta yang dilaksanakan di kediaman pengusaha Richardo Gelael itu.

Tubagus menjelaskan gelar perkara dilakukan untuk memastikan ada atau tidak unsur pidana dalam pesta tersebut. Tubagus menuturkan perkara tersebut masih ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

Seperti beritakan, acara pesta yang dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok pada Rabu 13 Januari 2021 sempat menjadi sorotan publik. Pasalnya dilaksanakan disaat pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan yang diterapkam mulai Senin 11 Januari 2021 di Jawa-Bali itu dimaksudkan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.

Acara tersebut makin disorot lantaran Raffi Ahmad yang turut hadir baru saja mendapat suntikan vaksin Covid-19. Raffi menjalani vaksinasi di Istana Negara bersama dengan Presiden Jokowi dan beberapa pejabat negara.

Publik meminta Raffi dan penyelenggara pesta dihukum seperti HRS. Untuk diketahui, mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan massa. HRS dijerat dengan Pasal 160 KUHP, Pasal 216 KUHP, hingga Pasal 93 UU Karantina Kesehatan dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Apa gunanya gelar perkara kalau sebelumnya polisi sudah bilang tidak ada pelanggaran.

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI