Korban Gempa Lombok Tagih Janji Bantuan Pemerintah
berita
Sumber Foto : republika.co.id
12 January 2019 11:40
Watyutink.com - Kepala Desa (Kades) Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahril mengatakan sampai sekarang masih banyak warga korban gempa Lombok yang belum menerima bantuan pemerintah. Menurutnya sampai saat ini baru 18 keluarga yang mendapat bantuan pemerintah. Padahal di Desa Jeringo terdapat 822 keluarga. Sekitar 93 persen warga desa menjadi korban gempa dengan katagori rusak berat.

Pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 5/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok disebutkan korban gempa Lombok berhak mendapat bantuan sebesar Rp 50 juta untuk kategori rusak berat, Rp 25 juta untuk kategori rusak sedang dan Rp 10 juta untuk kategori rusak ringan.

Sahril berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan seperti yang tertuang dalam Sahril menegaskan warga butuh bukti bukan janji. Warga juga tidak ingin hanya dijadikan ajang pertarungan politik menjelang Pemilu 2019. Sahril juga meminta Kepala BNPB pusat yang baru segera melakukan evaluasi kebijakan pimpinan sebelumnya, membuat regulasi yang mempermudah korban gempa mendapatkan hak-haknya.

Seperti diketahui pada 29 Juli 2018 gempa dengan magnitude 6,4 menguncang Pulau Lombok. Korban mencapai  515 orang meninggal dunia, 7.145 orang luka-luka, 431.416 orang mengungsi. 73.843 rumah dan 798 fasilitias umum mengalami kerusakan.

Bantuan untuk gempa Lombok saja belum terealisasi, apalagi korban gempa Palu dan tsunami Selat Sunda entah kapan bakal tersalurkan!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi             PMDN Ada Peluang, Tetapi Konsumsi Melambat             Dari Sistem Pemilu Hingga Politik Uang             Perlu Perubahan Revolusioner