Kepala BKN Ancam Hukum PNS yang Tidak Netral
berita
Sumber Foto: beritasatu.com
10 February 2019 16:05
Watyutink.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meminta Aparatus Sipil Negara (ASN) bersikap netral pada gelaran Pemilu 2019. Bima menyebut pasal 2 UU Nomor 5/2014 menegaskan azas netralitas ASN sebagai penyelenggara negara. 

Bima menegaskan ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden baik dalam kegiatan kampanye, penggunaan fasilitas jabatan maupun pembuatan keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. 

Bima menambahkan ASN juga dilarang mengikuti pertemuan, ajakan, imbauan maupun menerima pemberian barang atau uang yang terkait dengan Pemilu. Selain itu PNS juga dilarang memberikan dukungannya kepada paslon melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.

Untuk itu Bima meminta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar turut mengawasi bawahannya. Jika ada yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud makan akan dijatuhi hukuman disiplin.

Beneran nih yang melanggar dihukum. Jangan-jangan nanti praktek dilapangan beda.

Tetaplah kritis membaca berita! 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Polisi Tunduk Pada Hukum             Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?