KPU: Orang Gila Tak Punya Hak Pilih
berita
Sumber Foto : nasional.sindonews.com
12 February 2019 13:00
Watyutink.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membantah kabar pihaknya telah mendata orang gila guna dimasukkan dalam daftar pemiih tetap (DPT) Pemilu 2019. Pasalnya menurut Arief orang gila tidak mempunyai hak pilih. Arief menegaskan berita itu adalah bohong atau hoaks.

Arief menjelaskan, yang dilakukan oleh KPU adalah mendata orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Ia  meminta masyarakat membedakan antara gangguan kejiwaan dan gila. Terlebih orang selalu mempersepsikan orang gila sebagai seseorang yang companng-camping dan berada di tengah jalan  tanpa busana.

Arief menambahkan, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2008, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berhak memberikan suaranya pada pemilu. Namun ODGJ tersebut masih mempunyai kesadaran dan gangguan jiwanya bukan bersifat permanen. Arief mencontohkan orang yang stress karena tekanan pekerjaan atau masalah keluarga termasuk dalam katagori ini.

Sementara itu Komisioner KPU Kabupaten Garut, Dindin A Zaenudin mengatakan pihaknya telah mencatat sekitar 270 orang penderita  gangguan jiwa  masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Dindin menambahkan ODGJ yang masuk DPT diketahui mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Harus pula dipastikan tidak bakal membuat kekacauan selama di TPS!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)