KPK Minta KPU Umumkan Caleg Mantan Napi Korupsi
berita
Sumber Foto : jurnas.com (gie/watyutink.com)
08 November 2018 14:30
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan bahwa pihaknya akan mengumkan nama calon anggota legislative (caleg) mantan napi korupsi. Baik caleg tingkat DPR, DPRD, serta DPD.Hal itu atas saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini terdapat 40 nama caleg yang pernah menjadi napi kasus korupsi. Meski demikian, Wahyu mengatakan akan terlebih dahulu membawa saran KPK itu ke rapat pleno KPU. Keputusan mengumumkan caleg mantan napi kasus korupsi merupakan salah satu upaya pihaknya melindungi hak politik masyarakat dalam memilih wakilnya. Wahyu menegaskan KPU wajib memberikan informasi yang utuh tentang para caleg yang ikut kompetisi pada Pemilu 2019.

Sementara itu juru bicara KPK Ferbi Diansyah berharap hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang tak menambah deretan pelaku korupsi. Febri menambahkan sampai saat ini KPK telah menjerat 69 anggota DPR dan 150 anggota DPRD.

Untuk itu guna meminimalisir munculnya koruptor baru dari kalangan wakil rakyat, KPK menyarankan KPU memberikan informasi kepada masyarakat latar belakang para caleg, salah satunya tentang keterlibatan dalam kasus korupsi.

Febri menyebut pihaknya juga mendorong meminimalisir politik uang dalam pesta demokrasi lima tahunan. Menurut Febri, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tengah masa kampanye Pemilu 2019 ini.

Mana yang lebih penting melindungi hak politik masyarakat dalam memilih wakilnya, atau memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya? (ysf) 

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi