KPK Minta KPU Umumkan Caleg Mantan Napi Korupsi
berita
Sumber Foto : jurnas.com (gie/watyutink.com)
08 November 2018 14:30
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan bahwa pihaknya akan mengumkan nama calon anggota legislative (caleg) mantan napi korupsi. Baik caleg tingkat DPR, DPRD, serta DPD.Hal itu atas saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini terdapat 40 nama caleg yang pernah menjadi napi kasus korupsi. Meski demikian, Wahyu mengatakan akan terlebih dahulu membawa saran KPK itu ke rapat pleno KPU. Keputusan mengumumkan caleg mantan napi kasus korupsi merupakan salah satu upaya pihaknya melindungi hak politik masyarakat dalam memilih wakilnya. Wahyu menegaskan KPU wajib memberikan informasi yang utuh tentang para caleg yang ikut kompetisi pada Pemilu 2019.

Sementara itu juru bicara KPK Ferbi Diansyah berharap hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang tak menambah deretan pelaku korupsi. Febri menambahkan sampai saat ini KPK telah menjerat 69 anggota DPR dan 150 anggota DPRD.

Untuk itu guna meminimalisir munculnya koruptor baru dari kalangan wakil rakyat, KPK menyarankan KPU memberikan informasi kepada masyarakat latar belakang para caleg, salah satunya tentang keterlibatan dalam kasus korupsi.

Febri menyebut pihaknya juga mendorong meminimalisir politik uang dalam pesta demokrasi lima tahunan. Menurut Febri, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tengah masa kampanye Pemilu 2019 ini.

Mana yang lebih penting melindungi hak politik masyarakat dalam memilih wakilnya, atau memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya? (ysf) 

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu             Ketergantungan Minyak Tinggi, Cadangan Menipis             Kepastian Regulasi Sektor Migas             Efektifkan Student Loan Debt             Pemberian Gelar 'Bapak Pembangunan Desa' Wajar             Pasar Domestik Mulai Kontraksi             Pembenahan Ekspor Impor Mulai dari Validasi Data             Pembangunan yang Memandirikan Desa Masih Jadi Tantangan