Jokowi Wajibkan Pejabat Negara Gunakan Bahasa Indonesia di Forum Internasional
berita
Sumber Foto : merdeka.com
09 October 2019 16:15
Watyutink.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pejabat negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Bahasa Indonesia saat berpidato dalam acara resmi. Aturan ini berlaku baik di dalam negeri maupun saat pejabat negara mengikuti acara di luar negeri.

Pada pernyataan yang dikutip dari laman resmi Sekretaris Kabinet (Setkab) Rabu (9/10/2019) disebutkan bahwa  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia telah ditandatangani pada 30 September 2019. Perpres ini mempertimbangkan peraturan yang sebelumnya ada, yakni Perpres Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya belum mengatur penggunaaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Perpres tersebut mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia sesuai dengan kriteria dan kaidah yang baik dan benar. Selain dalam berpidato, Bahasa Indonesia yang baik dan benar juga harus digunakan dalam dokumen resmi negara, seperti surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

Sedangkan penggunaan bahasa asing dalam perpres tersebut tetap bisa digunakan. Namun bahasa asing hanya untuk memperjelas pemahaman saat berpidato dalam Bahasa Indonesia. Perpres juga menyebutkan, dalam hal yang diperlukan, Presiden atau Wakil Presiden bisa berpidato dalam bahasa selain Bahasa Indonesia di forum internasional. Bahasa yang bisa digunakan sebatas bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni bahasa Inggris, Prancis, Cina, Rusia, Spanyol, dan Arab, serta bahasa lain sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional.

Menutupi kelemahan sendiri dengan membuat perpres!

Tetaplah kritis membaca berita!

(cp)

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah