IDI Minta Pemerintah Lockdown 2 Pekan, Satgas Covid-19: Sama Saja dengan PPKM Mikro
berita
Sumberfoto: tempo.co
22 June 2021 15:45
Watyutink.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban meminta pemerintah menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah selama dua pekan. Permintaan tersebut disampaikan lantaran dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia mengalami lonjakan kasus positif virus corona atau Covid-19. Bahkan pada Minggu 21 Juni 2021, jumlah kasus Covid-19 di tanah air mengalami penambahan sebanyak 13.737 orang. Jumlah tersebut adalah yang tertinggi sejak 30 Januari 2021.

Saat memberikan pernyataan melalui akun twitter pibadinya @ProfesorZubairi, Senin 21 Juni 2021, Zubairi menyatakan akan lebih bijaksana jika pemerintah menerapkan lockdown selama dua pekan. Dokter ahli penyakit dalam ini menilai lockdown bakal mampu menekan transmisi virus corona di masyarakat. Sehingga tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) diminimalisasi.

BOR RS penuh menandakan pasien Covid-19 mengalami kondisi yang buruk. Jika tidak segera mendapat penanganan, pasien Covid-19 bisa semakin parah bahkan berpotensi meninggal dunia. Itulah sebabnya diperlukan upaya memperlambang penyebaran virus corona, sekaligur menyelamatkan fasilitas kesehatan.

Desakan lockdown juga disampaikan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra. Saat berkomentar, Senin 21 Juni 2021, Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau lockdown regional. Herwan menilai, dari kedua opsi itu lockdown regional adalah pilihan paling tepat.

Desakan penerapan lockdown juga datang dari ribuan orang yang tergabung dalam Lapor Covid-19. Komunitas yang beranggotakan sejumlah elemen masyarakat sipil itu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil langkah penanganan Covid-19, salah satunya adalah lockdown.

Sementara itu Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Hery Trianto menyatakan saat ini pemerintah sudah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Hery menilai PPKM Mikro sama saja dengan lockdown. Itulah sebabnya Hery meminta pelaksanaan PPKM Miko tidak perlu dibenturkan dengan desakan lockwon. Keduanya sama-sama berupaya membatasi mobilitsa masyarakat.

Saat memberikan keterngan, Minggu 20 Juni 2021, Hery menerangkan keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Mikro hingga 28 Juni 2021sudah sesuai dengan aturan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021. Hery menjelaskan, aturan PPKM Mikro dengan mengoptimalisasi posko Covid-19 di desa dan kelurahan.

PPKM Mikro juga membatasi kegiatan di tempat kerja, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran dan pusat perbelanjaan, mengatur kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya. Hery mengatakan petugas di lapangan memperketat pelaksanaan PPKM mikro melalui operasi yustisi yang melibatkan TNI dan Polri. Petugas di lapangan memantau kegiatan dan menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Kalau sama mengapa pemerintah tidak pernah bersedia mengumumkan lockdown?

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF