Gugatan KPCDI Ditolak, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menang di MA
berita

11 August 2020 15:50
Watyutink.com – Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak gugatan uji materi terhadap keputusan pemerintah menaikkan iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Gugutan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mempermasalahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.  

Ketua Umum KPCDI Tony Samosir saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa 11 Agustus 2020 mengatakan MA telah memutuskan menolak gugutan pada Kamis, 6 Agustus 2020. Namun putusan tersebut baru dipublikasikan secara terbuka pada Senin 10 Agustus 2020 melalui laman resmi MA.

Dalam keterangannya, Tony mengakui pihaknya sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Terlebih Ketua Majelis Hakim Supandi dan dua hakim anggota Yodi Martono Wahyunandi dan Is Sudaryono tidak menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan hingga akhirnya memutuskan menolak gugatan KPCDI.

Kuasa hukum KPCDI, Rusdianto Matulatawa mengatakan pihaknya belum menerima salinan putusan MA. Rusdianto dalam keterangannya, Senin 10 Agustus 2020 mengaku baru mengetahui putusan tersebut setelah membaca melalui laman atau website resmi MA.

Seperti diketehui, pemerintah efektif menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada Rabu 1 Juli 2020. Aturan ini berlaku bagi peserta mandiri dan pekerja bukan penerima upah (PBPU). Sebenarnya, pemerintah sudah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020 melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Namun kenaikan hanya beraku selama tiga bulan setelah pada Maret 2020, MA membatalkan kenaikan iuran tersebut. Hal ini setelah MA mengabulkan gugatan uji materi yang dilayangkan KPCDI.

Pemerintah pun membuat aturan baru, yakni Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Perpres ini tidak hanya memuat kenaikan iuran, tapi juga berisi perbaikan menyeluruh Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN).

KPCDI kembali menguggat Perpes tersebut. Namun kali ini KPCDI harus menerima kenyataan MA menolak gugatannya. Rusdianto mengatakan apa yang mereka lakukan untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan, bukanlah karena suatu pilihan semata.

Penderitaan rakyat resmi bertambah!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF