Evaluasi Pilkada, Tito Karnavian Tegaskan Tak Pernah Bilang Pilkada Dipilih DPRD
berita
Sumber Foto : news.detik.com
18 November 2019 16:38
Watyutink.com – Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan agar proses pemilihan kepala daerah alias pilkada dikembalikan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Lebih lanjut Tito menerangkan bahwa usulannya ialah agar dilakukan evaluasi terhadap proses pilkada secara langsung.

Evaluasi yang dimaksud mantan Kapolri itu, harus dilakukan lewat kajian empiris atau berdasarkan pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini untuk mengetahui dampak positif dan negative, termasuk kajian akademik yang merujuk pada data.

Contohnya, Tito berkata, kajian akademik bisa ditempuh dengan melakukan survei untuk mengetahui respons masyarakat, apakah setuju kepala daerah tetap dipilih langsung atau dikembalikan proses pemilihannya ke DPRD.

Sebelumnya, usai Rapat Kerja bersama Komisi II DPR pada 6 November lalu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung.

Mahfud MD, Menko Polhukam mengatakan usul Tito itu akan dibahas oleh pemerintah. Namun, dia belum mau menyimpulkan apa dampak positif dan negatif dari pilkada langsung.

Sementara, Ahmad Doli Kurnia Ketua Komisi II DPR mengatakan pihaknya sudah menyiapkan dua opsi dalam rangka menindaklanjuti rencana mengevaluasi pilkada langsung.

Opsi pertama yakni pemilihan langsung hanya akan berlaku pada pemilihan kepala daerah level kabupaten/kota, sementara tingkat provinsi, dilakukan oleh DPRD.

Opsi kedua, pemilihan langsung hanya akan dilakukan di daerah tertentu, disebut sebagai pilkada asimetris.

Memangnya demokrasi yang saat ini dianut Indonesia sudah sesuai?

Tetaplah kritis membaca berita! (yed)

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!