DPR Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, Sri Mulyani Ancam Tarik Dana Pemerintah
berita
Sumber Foto : merdeka.com
19 February 2020 14:51
Watyutink.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak mempermasalahkan adanya usulan dari DPR agar pemerintah membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun Ani, panggilan Sri Mulyani, mengancam akan menarik kembali dana yang sudah dikucurkan untuk BPJS Kesehatan.

Saat berbicara di rapat dengar pendapat dengan DPR di Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020) Ani menjelaskan, sejak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan diberlakukan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan dana sebesar Rp13,5 triliun. Jika dana itu ditarik, dipastikan BPJS Kesehatan bakal kembali pada posisi defisit keuangan sebesar Rp32 triliun.

Mantan Direktur Pelaksanan Bank Dunia ini menuturkan defisit yang dialami lembaga yang dulu bernama Asuransi Kesehatan (Askes) ini terjadi sejak lama hingga pada 2017 nilainya menjadi Rp13,5 tiliun. Nilai itu terus membengkak hingga mencapai Rp32 triliun pada 2019. Ani menegaskan pemerintah selalu hadir dan menyuntikkan dana untuk BPJS Kesehatan.

Sebelumya Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terutama bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3. Politisi PKB ini menilai cleansing data yang dilakukan BPJS Kesehatan belum selesai. Itulah sebabnya seluruh fraksi di Komisi IX sepakat meminta kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan.

Hal serupa diungkapkan anggota Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning yang menekankan kenaikan iuran sebaiknya tidak dilakukan sebelum data tentang jumlah penerima bantuan iuran (PBI) benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Ribka menyebut kenaikan iuran terkait langsung dengan hak seluruh rakyat Indonesia.

Direksi BPJS Kesehatan yang terbukti gagal mengapa tetap dipertahankan?

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)