Akui Naskah UU Ciptaker Berubah, Mensesneg Sebut Ada Perbaikan Typo, Margin dan Format
berita
Sumber Foto : Biro Pres Sekretariat Presiden
23 October 2020 17:40
Watyutink.com - Pihak Istana akhirnya buka suara terkait kembali berubahnya jumlah halaman naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui naskah UU Ciptaker berubah dari semula 812 menjadi 1.187 halaman.

Saat memberikan keterangan, Kamis 22 Oktober 2020, Pratikno mengatakan perubahan dipastikan tidak menyentuh hal-hal substansial. Pratikno memastikan isi UU Ciptaker tidak berubah alias tetap. Substansi UU Ciptaker yang disiapkan Setneg sama dengan naskah RUU Ciptaker yang disahkan DPR dan diserahkan ke Presiden.

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menuturkan perubaham yang dilakukan hanya menyangkut hal-hal teknis, seperti typo dan lain-lain. Semua perbaikan itu sudah atas persetujuan DPR. Hal itu dibuktikan dengan adanya paraf Ketua Badan Legislasi (Baleg).

Pratikno menilai pihak-pihak yang mempersoalkan perubahan format halaman UU Ciptaker tidak tepat. Menurutnya mengukur sebuah dokumen tidak hanya mendasarkan pada jumlah halamannya. Pasalnya hal itu bisa menimbulkan misleading. Perubahan format penulisan, seperti margin dan font atau bentuk huruf serta ukuran kertas juga mempengaruhi jumlah halaman.

Pratikno menegaskan format naskah yang akan ditandatangani oleh Presiden tentu memiliki standar baku yang itu sudah diatur.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi mengaku naskah UU Ciptaker yang diterimanya setebal 1.187 halaman. Hal ini berbeda dengan naskah yang diserahkan DPR ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) setebal 812 halaman.

Muhyiddin menjelaskan pihaknya menerima naskah dari Mensesneg Pratikno pada Minggu 18 Oktober 2020. Naskah tersebut menurut Muhyiddin belum terteta tanda tangan Presiden Jokowi. Namun menurutnya, pada halaman depan naskah itu sudah ada logonya.

Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkapkan hal serupa. Saat berbicara Selasa 20 Oktober 2020, Mu'ti mengaku pihaknya juga menerima naskah Omnibus Law UU Ciptaker setebal 1.187 halaman dari pemerintah.

Mu'ti menjelaskan naskah diterima dalam bentuk softcopy dengan format pdf. Tidak ada tanda tangan presiden dan hanya terdapat logo atau kop pemerintah.

Kok jadi terkesan main-main ya, gampang banget diubah-ubah. Ini kepentingan rakyat lho pak!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

Revolusi Akhlak Kiai Juned

25 November 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF