Abaikan Saran Berbagai Pihak, DPR dan Pemerintah Pastikan Pilkada Tetap 9 Desember 2020
berita
Desaingrafis Pilkada Serentak 2020 (BRC-Ist)
22 September 2020 14:40
Watyutink.com – Pemerintah bersama DPR sepakat tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak sesuai jadwal semula, meski dilaksanakan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Senin 21 September 2020.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya mengatakan hasil rapat kerja memutuskan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Doli menegaskan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak harus disertai pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan menurut Doli, penegakan hukum dan pemberian sanksi bakal diberikan jika ditemukan pelanggaran protokol kesehatan.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, raker juga meminta KPU merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Nantinya bakal diatur pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19. Revisi juga mengatur secara spesifik larangan pertemuan atau kegiatan yang melibarkan massa dalam jumlah banyak. PKPU juga akan mendorong para peserta Pilkada memaksimalkan kampanye secara online.

Keputusan ini seolah pemerintah dan DPR mengabaikan saran dan nasehat berbagai pihak. Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada hingga pandemi Covid-19 reda. Said menyebut pelaksanaan Pilkada di saat pandemi lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya.

Permintaan serupa juga diungkapkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang meminta KPU, Kemendagri, dan DPR meninjau kembali keputusan melaksanakan Pilkada Serentak pada Desember 2020. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Senin 21 September 2020 mengatakan penundaan Pilkada dilakukan dengan alasan kemanusiaan.

Mu’ti menambahkan keselamatan masyakarat jauh lebih utama dibanduingkan pelaksanaan Pilkada. Mu’ti menyebut Pilkada Serentak berpotensi menjadi klaster baru penularan virus corona.

Aspirasi rakyat diabaikan, aspirasi partai diperhatikan, sebenarnya DPR itu wakil rakyat atau wakil partai?

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF