16 Ribu Pekerja di Jatim Dirumahkan, Kemenaker Tawarkan Pemotongan Gaji untuk Hindari PHK
berita
Sumber Foto : wartaekonomi.co.id
09 April 2020 14:25
Watyutink.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan 16.086 pekerja di Jatim terpaksa harus dirumahkan. Bahkan 1.923 orang diantaranya tepaksa menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).  Khofifah menyebut dari total 29 perusahaan di Jatim yang paling banyak melakukan PHK adalah sektor perotelan.

Saat memberikan keterangan pada Selasa  (7/4/2020) malam di Surabaya, Khofifah menjelaskan perusahaan yang merumahkan karyawan tersebar di beberapa kabupaten dan kota , seperti Kota Batu, Kota Blitar, Banyuwangi, Gresik, Jombang, Lamongan, dan Ngawi. Mantan Menteri Sosial (Mensos) ini menyebut kondisi ini terjadi akibat wabah virus corona atau Covid-19 yang menyerang Indonesia.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menyatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait nasib para pekeja. Emil menyebut tidak semua yang menjadi korban PHK berstatus pekerja atau pegawai. Pasalnya banyak yang hanya menjadi mitra kerja.

Emil mencontohkan, para sopir yang kebanyak hanya berstatus mitra kerja. Hal ini diketahui setelah Pemprov Jatim bertemu dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan pelaku transportasi di Jatim. Saat itu menurut Emil, pihaknya handak menyampaikan beberapa program pemerintah seperti Kartu Pra Kerja dan pemberian insentif bagi pekerja yang terkena PHK.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan mengedepankan langkah-langkah alternetif guna menghindari PHK. Menurutnya PHK hanyalah langkah terakhir yang dilakukan jika sudah tidak ada jalan lain. Saat memberikan keterangan pada Rabu (8/4/2020) Ida mengakui situasi saat ini sangat berat bagi para pengusaha, terutama akibat dampat Covid-19.

Langkah alterantif yang bisa dilakukan menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini antara lain, pemotongan gaji terutama level teratas seperti direktur dan manajer. Selain itu perusahaan juga bisa mengurani jam kerja serta membatasi atau bahkan menghapus lembur. Sedangkan kebijakan merumahkan bisa dilakukan secara bergilir untuk sementara waktu. Namun Ida meminta langkah tersebut dibicarakan terlebih dahulu dengan serikat pekerja selaku wakil pekerja.

Berdasarkan data Kemenaker, pada Rabu (7/4/2020) sebanyak 39.977 perusahaan telah merumahkan dan mem-PHK karyawan. Total pekerja yang menjadi korban PHK sebanyak 1.010.579 orang. Sedangkan pekerja informal yang menjadi korban sebanyaj 189.452 orang berasal dari 34.453 perusahaan.

Jangan sampai wabah virus corona justru menjadi kesempatan perusahaan untuk mem-PHK karyawan!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF