Dua Banteng Terjungkal, Bagaimana Jokowi di Pilpres 2019?
berita
Politika
16 August 2017 00:00
Penulis
Dua paslon cagub koalisi PDIP tumbang di Pilkada Serentak 2017. Rano-Embay di Banten, Ahok – Djarot di DKI. Padahal PDIP kampiun Pileg dan Pilpres 2014. Banteng yang tumbang malah petahana. Kok bisa?

Ahok dihantam isu menista Islam. Kebetulan dia Tionghoa dan non-muslim. Pasangan semangka Rano dengan H Embay PPP, terjengkang oleh isu komunis di provinsi tradisional mayoritas muslim. Soekarno M Noer, ayah Rano, (aktivis Lesbumi NU) diopinikan sebagai Lekra PKI. Ditambah sikap terjang dr Tjiptaning, Korwil DPP PDIP di Banten, yang selalu mengklaim ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’.

KPU menetapkan Pilkada serentak ketiga pada 27 Juni 2018, untuk Pilgub 17 provinsi, Pilbup 115 kabupaten, dan Pilwali 39 kota. Di 17 provinsi itu, ada tiga banteng petahana di Kalbar, Jateng, dan NTT. PDIP konon menargetkan Sumut, Jabar, Jatim, Bali, Kaltim, Maluku, dan Papua.

Nasib Ahok dan Rano, serta terancamnya petahana Ganjar Pranowo di Jateng oleh isu korupsi E-KTP, kini merundung citra partai banteng. Partai nasionalis ini mungkin bisa berharap di kawasan mayoritas non muslim. Tetapi bagaimana di provinsi kantong mayoritas muslim?

Ketika calon banteng non muslim, dihantam isu SARA. Saat bercalon Muslim, eh dituding komunis. Banteng pernah menghindar lewat koalisi semangka seperti dengan PPP di Banten. Faktanya, tetap keok.

Lantas dengan kekuatan muslim mana PDIP harus berkoalisi menepis isu SARA maupun komunis? Dengan NU kah (PPP dan PKB) atau dengan PAN dan PKS? Sejumlah pengamat menilai target PDIP dalam pilkada serentak kedua (2017) terbukti terpapar isu negatif Ahok. Bagaimana dengan pilkada serentak 2018?

Mampukah persandingan PDIP dan Jokowi tampil mewakili kembali aspirasi mayoritas rakyat, sebagaimana antusiasme pada Pilpres 2014? Bagaimana pula peluang Jokowi di Pilpres 2019 yang diwarnai politik aliran? Efektif kah 'Ahok efek'  kembali dimainkan guna mengebiri koalisi banteng-Jokowi? Atau, seberapa jauh Jokowi berani berpikir untuk maju tanpa dukungan Banteng?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(dpy/jim)

 

Credit foto: Tempo.co

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Pemilu serentak 2019 masih sulit diprediksi karena pileg dan pilpres dilaksanakan serentak. Tak satu pun partai yang bisa mengklaim akan menang pemilu 2019, karena pada dasarnya yang bisa dibaca adalah kecenderungannya saja. Apakah kemenangan PDI Perjuangan (PDIP) tahun 1999 dan 2014 bisa diulang di pemilu 2019? Tak ada yang bisa menjamin PDIP akan memenangkan pemilu.

Yang terbaca, sejauh ini partai-partai yang berada di luar kekuasaan acap lebih mendapatkan simpati pemilih. Kemenangan PDIP tahun 1999 tak diikuti oleh kemenangannya dalam pemilu 2004, meskipun Megawati sebagai notabene ketum PDIP adalah presiden dan mencalonkan kembali sebagai capres pada pemilu 2004.

Juga kemenangan partai  Demokrat di pemilu 2009, ternyata kalah di pemilu 2014. PDIP dan Partai Gerindra yang berada di luar kekuasaan justru jadi partai besar, bahkan PDIP memenangkan pemilu 2014. Pengalaman empirik menunjukkan tak menutup kemungkinan munculnya partai besar lain untuk jadi pemenang pemilu 2019.

Kekalahan PDIP di Banten dan DKI Jakarta menjadi petunjuk  partai ini tak mampu menjaga aspirasi dan atau “hajat hidup” wong cilik konstituennya. Koalisi partai-partai dibangun berdasar kepentingan politik sesaat, sifatnya sangat elitis dan tak membumi. Para elite terkesan tak berempati dengan kebutuhan/kehendak masyarakat/rakyat.

Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa saja sudah usai. Tapi dampaknya sangat meluas karena melibatkan isu agama yang dinilai sangat sensitif dan melukai umat islam. Umat islam tak hanya terluka oleh penistaan agama, tapi juga resah karena penegakan hukum dan keadilan dirasakan sangat lamban.

Dalam konteks ini, bila PDIP mampu menegaskan diri sebagai leading party dan pendukung utama pemerintahan, maka saatnya PDIP menyokong pemerintah agar berkomitmen pada penegakan hukum dan keadilan, dan menunjukkan kebersamaan dan empati terhadap umat islam/komunitas-komunitas. Mungkin dengan cara itu, PDIP bisa meyakinkan kembali kepercayaan rakyat.

PDIP tidak bisa menggantungkan nasibnya untuk menang dalam pemilu kepada partai lain. Dukungan partai-partai yang koalisi pada dasarnya hanya menyempurnakan kemenangan, bukan penentu utama. Sebagai contoh, dalam pilpres dan pilkada penentu kemenangan adalah calon itu sendiri. Partai-partai pendukung dan relawan hanya melengkapi.

Karena itu, harus dipastikan calon yang diusung memiliki integritas yang OK, tidak punya catatan merah, atau tak punya bermasalah dengan hukum dan tak melanggar etika/norma. PDIP sebagaimana disebutkan oleh pengurusnya adalah partai ideolog dan nasionalis. PDIP memang tak menonjolkan citra. (dpy)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kedua 2015 lalu di Banten dan DKI Jakarta belum tentu akan mempengaruhi langkah Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kita mesti melihat juga Pilkada 2018 mendatang. Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah yang populer sekalipun tidak mendaftarkan dirinya ke PDIP sebagai partai pengusung. Contohnya saja di Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar enggan menjadikan PDIP sebagai kendaraan di Pilkada 2018 mendatang. Bahkan di beberapa daerah lain formulir calon kepala daerah belum dikembalikan ke PDIP.

Mengapa demikian? Ini karena isu PKI dan SARA yang beberapa kali menimpa PDIP baik di tingkat Pilpres 2014 hingga ke Pilkada 2015 yang menimpa Ahok Djarot di Jakarta dan Rano-Embay di Banten. Ahok-DJarot diserang isu SARA karena Ahok triple minoritas (Keturunan China, Kristen, dan pendatang dari Bangka Belitung) di DKI. Sementara Rano dituding turunan PKI. Sekalipun faktor isu bukan menjadi satu-satunya faktor kekalahan dua banteng tersebut, namun faktor ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kekalahan tersebut.

Ahok keseleo lidah saat pidato di Kepulauan Seribu. Ini membuat elektabiltasnya jatuh dan berdampak pada kekalahan. Sementara Rano-Embai kurang populer di akar rumput Banten. Dibandingkan dengan Wahidin Halim, mantan Wali Kota dua periode dan anggota DPR-RI Fraksi Demokrat  dengan pemilih terbanyak serta Andika keturunan dari Atut. Isu turunan PKI yang disematkan ke Rano seakan dilegitimasi oleh Ciptaning, pengurus PDIP DPD Banten yang menulis buku bangga menjadi anak PKI.

Isu PKI yang diidentikkan dengan PDIP, digoreng oleh para kompetitor dengan menyebarkan berita kebohongan yang melanggar hukum, nilai agama, dan sebagainya. Pengakuan seorang Ciptaning menjadi jalan masuk bagi kebohongan yang dimainkan oleh lawan-lawan politik PDIP yang megatakan bahwa 80 persen kader PDIP itu adalah PKI. Jelas ini adalah sebuah kebohongan besar yang dimainkan lawan-lawan politik PDIP untuk menjatuhkan.

Belajar dari 2014 lalu dan kekalahan PDIP di dua provinsi itu sebaiknya PDIP waspada jelang 2019. Untuk sekaran,g elektabilitas dari Jokowi memang masih sangat tinggi. Beberapa lembaga survei merilis hasil yang mengatakan bahwa Jokowi masih berada di peringkat pertama dalam elektabilitas dan kepuasan masyarakat. Meski demikian PDIP harus tetap waspada, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti saat mendekati 2019.

Untuk meredam isu SARA, PDIP dan juga partai nasionalis lainnya seperti Nasdem bisa berkoalisi dengan partai-partai Islam (PPP dan PKB). Ini akan menunjukkan bahwa PDIP tidak anti terhadap Islam seperti yang selama ini dimainkan oleh lawan-lawan politik. Memang di Banten PDIP kalah meski sudah melakukan koalisi semangka dengan PPP, namun selain koalisi hal yang menjadi penentu adalah figur. Melihat beberapa  hasil survey sejauh ini figur Jokowi masih sangat kuat untuk memenangkan Pilpres 2019. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Jika PDIP tidak bisa belajar dari kekalahan pilkada DKI Jakarta dan Banten, maka pada Pilkada 2018 PDIP akan kembali menelan pil pahit kekalahan. Untuk bisa mengambil pelajaran dari dua provinsi bersebelahan tersebut setidaknya membutuhkan kemampuan untuk menganalisis faktor-faktor kekalahan di DKI dan Banten.

Setidaknya ada lima faktor utama mengapa cagub-cawagub PDIP keok di pilkada DKI dan Banten, padahal di kedua provinsi tersebut cagub PDIP sebagai petahana.

Pertama, faktor mesin politik yang tidak bekerja efektif. Struktur partai dan relawan bekerja tetapi tidak efektif mencapai target karena kerja-kerja mesin tersebut bekerja dengan performa yang tidak gigih dan berlangsung secara konvensional, misalnya sekedar memberikan bantuan material, tidak mengubah mindset pemilih. Tidak gigihnya mesin politik lebih karena kegagalan partai melakukan semacam transfer of ideology kepada struktur paling bawah dan struktur relawan.

Kedua, faktor tokoh yang dicalonkan. Logika politik wong cilik yang meniscayakan pemimpin organik partai berideologi nasionalis itu berasal dari aspirasi wong cilik struktur terendah partai, tidak dihiraukan elite PDIP sehingga terjadi perbedaan antara keinginan wong cilik dengan elite PDIP dalam pencalonan cagub-cawagub. Kasus Jakarta dan Banten adalah fakta yang tidak bisa dibantah bagaimana perbedaan aspirasi itu begitu tajam antara DPD dengan DPP. Sehingga dampaknya mesin politik partai atau struktur (bukan relawan) sampai tingkat yang paling bawah tidak memiliki semacam political chemistry. Di saat yang sama sang cagub-cawagub gagal melakukan semacam counter opini terhadap image yang dicitrakan lawan politik karena kesulitan membangun citra dengan performanya sebagai petahana yang 'tidak bagus-bagus amat'.

Ketiga, faktor modal finansial (financial capital) yang tidak digunakan secara efisien. Sebagai petahana yang sudah bekerja hampir lima tahun, tentu memiliki kelebihan akses untuk mendapatkan dukungan finansial dari berbagai pihak. Nyatanya memang petahana mendapatkan dukungan finansial yang cukup melimpah. Tetapi saya mencermati bahwa penggunaan dana yang dilakukan timses (belanja iklan,konsultan,survei dan lain-lain) maupun mesin politiknya cenderung boros tanpa kontrol efektif (terjadi semacam inefisiensi). Akibatnya uang keluar banyak, tetapi tidak memiliki dampak yang besar.

Keempat, faktor komunikasi politik cagub-cawagub yang cenderung buruk dan menjadi beban mesin politik. Sehingga mesin politik tidak fokus mencapai target dukungan pemilih tetapi sibuk melakukan pembelaan atau klarifikasi terhadap komunikasi politik cagub-cawagub. Selain itu, komunikasi politik juga dilakukan tidak berbasis pada hasil riset sosiologis, dimana perilaku masyarakat dan budaya masyarakat setempat memiliki pakem-pakem budaya komunikasi tertentu yang sangat kultural dan natural.

Kelima, faktor kegagalan para ideolog partai untuk mengantisipasi secara matang (tidak emosional) terhadap opini yang merugikan partai, merugikam cagub-cawagub bahkan merugikan bangsa dan negara. Misalnya isu SARA, intoleransi, dan semacam ada 'de-parpolisasi' sebelumnya. Kegagalan tersebut akibat keterlambatan para ideolog partai mengantisipasi kemungkinan itu terjadi.

Kelima faktor tersebut jika tidak diperbaiki atau diubah oleh PDIP, maka kekalahan demi kekalahan akan terus terjadi pada pilkada 2018 bahkan pada pilpres 2019 meskipun capres adalahJokowi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Pilkada serentak pada Juni 2018 merupakan ujian dan kerikil tajam bagi PDIP, apakah tetap mendapatkan dukungan yang besar dan memenang pemilu presiden dan legislatif 2019.

Menurut analisa saya, apabila PDIP tetap mendukung Jokowi sebagai kandidat presiden dalam pemilu presiden 2019, PDIP tetap memenangkan pemilu presiden dan legislatif  2019 walaupun persentase suara tidak naik begitu besar. Namun jika PDIP tidak mendukung Jokowi sudah dapat dipastikan suaranya akan merosot seperti yang terjadi pada pemilu 2004.

Ada beberapa isu mengapa PDIP kurang mendapat respons masyarakat.

Pertama, dukungan totalitas dan terlalu masif terhadap Ahok yang menyebabkan terjadinya polarisasi dan antagonisme kelompok islam vs nasionalisme. Proses penunjukan Ahok oleh PDIP juga menimbulkan terjadinya perpecahan internal yang menyebabkan keluarnya beberapa elite dari PDIP, seperti kasus Boy Sadikin (mantan ketua DPC dan DPD DKI Jakarta). Sebagian kader mengganggap penunjukan terhadap Ahok dilakukan secara transaksional oleh sembilan naga di balik dukungan itu.

Kedua, isu kebangkitan partai komunis. Walau secara akademis ideologi komunis sudah mati (the end of ideology)  namun masyarakat Indonesia masih trauma terhadap kejamnya PKI tahun 1965. Ribuan ulama dan rakyat Indonesia dibantai dengan kejamnya oleh PKI. Generasi ketika itu masih ada dan merasakan bagaimana skenario yang dilakukan oleh PKI sebelum melakukan kudeta. Cara tersebut dirasakan oleh umat Islam seperti sekarang ini seperti melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

PDIP kurang merespons isu tersebut dan terlalu percaya diri akan memenangkan pilkada 2017 yang lalu. Wajar saja di daerah kantong-kantong Islam seperti DKI dan Banten, PDIP dikalahkan oleh calon non inkumben. Sebagai rumah besar kelompok nasionalis-sebagaimana yang sering disampaikan oleh almarhum Taufiq Kiemas, PDIP harus memelihara dan menjaga agar isu sensitif tersebut  tidak merongrong eksistensi partai. Dari sekian banyak parpol di Indonesia,  persepsi di  masyarakat adalah PDIP yang paling bersahabat dan banyak kader yang terindikasi PKI. Menjelang pilkada 2018 dan pemilu serempak presiden dan legislatif 2019, PDIP harus melakukan intropeksi dan reorientasi terhadap hubungannya dengan kelompok Islam.

Penentuan calon legislatif terpilih harus propersional antara Islam dan non Islam, khususnya di kantong-kantong Islam, agar PDIP tidak dianggap partai yg menampung non Islam untuk berkuasa di legislatif. Kalau PDIP tidak merespons isu tersebut,  sudah dipastikan PDIP akan terpuruk seperti yg terjadi pada pemilu 2004.

Kekuatan PDIP sekarang ini ada pada Jokowi yang dianggap berhasil membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol, bandara, bendungan, daerah perbatasan di seluruh wilayah Indonesia. Jokowi sudah berhasil mengubah paradigma pembangunan Indonesia yang bersifat jawasentris. Jika PDIP tidak mendukung Jokowi dalam pemilu presiden 2019, diperkirakan suara PDIP akan jauh merosot dan mungkin lebih merosot dari pemilu 2004 dan 2009. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF