Zig-zag Politik Hary Tanoe
berita
Politika
23 August 2017 00:00
Penulis
Langkah Hary Tanoesudibjo (HT) mendukung Jokowi di Pilpres 2019 mengejutkan jagat politik. Selama ini, HT mencitrakan diri kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Di Pilpres 2014, HT dan Partai Perindo-nya mendukung Prabowo-Hatta. Di Pilkada DKI 2017, HT tidak mendukung Ahok yang seetnis, tetapi berada di barisan Anies-Sandi.

Kenapa HT ujug-ujug mendukung Jokowi? Banyak yang menilai HT butuh proteksi hukum karena tengah dibelit masalah. Apakah status tersangka begitu mengkhawatirkan bagi HT karena Jaksa Agung dan Menkopohukam berasal dari parpol pendukung pemerintah?  Itu mungkin saja, meski masih terlalu prematur. Bisa juga dukungan ke Jokowi untuk kepentingan mendulang suara Perindo. Ada rumus, untuk dapat mendulang kursi di Senayan, harus mendukung capres yang sudah teruji. Apa iya?

Apakah Jokowi bakal menerima dukungan HT? Apa untungnya bagi Jokowi? Secara kalkulasi politik, HT dan Perindo belum teruji untuk mendongkrak suara di pilpres karena belum pernah ikut pemilu.  Kalaupun Jokowi menerima dukungan HT, bagaimana dengan koalisi parpol pendukung Jokowi seperti Nasdem dan Hanura?  Apakah mereka tidak terganggu dengan masuknya HT?

Lantas bagaimana dengan kerajaan media HT? Apakah tetap kritis ke Jokowi seperti selama ini atau konsisten menjadi corong bagi langkah politik pemiliknya? Taruhlah MNC media grup berbalik mendukung Jokowi  mengikuti kemauan si bos, bisa dibayangkan betapa kuatnya Jokowi karena menguasai lebih dari tigaperempat kekuatan media massa. Tetapi apakah itu sehat bagi hak publik mendapatkan informasi?

Lalu jika Jokowi menolak halus HT, kemana pengusaha ini akan melabuhkan kapalnya? Kembali ke koalisi Prabowo dkk atau membentuk kekuatan baru? HT pernah bergabung dengan Partai Nasdem, namun keluar. Kemudian bergabung dengan Hanura, tetapi hengkang juga. Dia membentuk ormas Perindo yang kemudian menjadi parpol.  Bagaimana membaca zig-zag perjalanan politik HT ini?

Lebih jauh lagi, HT seorang pengusaha (baca: pedagang). Partai politik adalah salah satu tonggak demokrasi. Ketika seorang pedagang yang karena punya uang dan media terjun ke dunia politik, lalu mempraktikkan politik sebagaimana dunia dagang yang hanya punya rumus untung rugi , itu adalah anomali.   Apa praktik politik seperti itu yang mau dikembangkan di negeri ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Ada tiga kemungkinan yang menjadi alasan mengapa Hary Tanoe (HT) mendukung Jokowi. Pertama, karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka; kedua, dukungan yang diberikan karena murni ada kesamaan pandangan politik antar keduanya; ketiga, bisa juga karena HT mau memanfaatkan popularitas Jokowi untuk mendapatkan simpati rakyat untuk kepentingan politik 2019.

Meski masih terlalu prematur, bisa saja dukungan HT terhadap Jokowi, karena dirinya ingin mendapatkan proteksi hukum. Ini diperkuat dengan fakta bahwa dukungan kepada Jokowi diberikan HT setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara untuk kesamaan pandangan politik belum terlihat jelas, apakah di antara keduanya ada pandangan politik yang sejalan. Kesimpulan belum bisa diambil, karena  HT tak mendukung Jokowi dari awal pemerintahan.

HT menggunakan popularitas Jokowi untuk mendulang kursi  bagi Partai Perindo di Senayan (DPR-RI). Perindo adalah partai baru yang belum teruji dalam pemilihan umum (pemilu), jika dikaitkan dukungan terhadap Jokowi dengan pendulangan kursi di Senayan sangat dimungkinkan.  Tiga hal ini hanyalah analisa, yang lebih tahu alasan HT memberikan dukungan Jokowi tentunya HT sendiri.

Saya kira setiap dukungan yang bersifat politik, selalu mendapat pengaruh politik juga. Ada keuntungan namun juga kerugian. Jokowi tahu dinamika yang berkembang di sekeliling istana, dan dinamika dari partai-partai yang sudah dari awal mendukung dirinya. Sebagai presiden, Jokowi tak bisa menolak dukungan terhadap dirinya. Apalagi jika dukungan itu murni untuk kepentingan publik, dan bukan dengan motif tertentu.

Persoalan terganggu atau tidaknya partai yang dari awal mendukung Jokowi, itu hal yang sangat relatif. Pasalnya sebelum HT, Partai Golkar juga telah lebih dahulu memberikan dukungan kepada Jokowi. Golkar juga masuk saat Jokowi tengah menjalankan roda pemerintahan. Sekarang yang harus dilihat adalah bentuk konkrit dari dukungan yang diberikan oleh HT, serta apakah dukungan itu murni atau ada muatan lain.

Memang mungkin ada pihak yang mengatakan jika HT mendukung Jokowi, maka Jokowi berhasil “menguasai” tiga perempat media nasional. Di Indonesia memang belum ada aturan yang melarang pemilik media untuk berpolitik. Pasti dalam konteks media sebagai sarana penyebarluasan informasi, saya melihat media pada umumnya akan tetap menyampaikan kritikan. Hanya memang mungkin kontennya dikemas sedemikian rupa hingga tidak terlalu menyudutkan. Fungsi media sebagai kontrol sosial tetap dijalankan oleh media yang dimiliki HT, sekalipun ia mendukung Jokowi nantinya.

Jika nantinya dukungan HT ditolak oleh Jokowi, kemungkinan HT akan mendukung calon lain. Namun bisa saja dia mengambil sikap netral. Tergantung HT membaca peta politik, dan kemana arah yang pas untuk mendapat simpati publik terhadap partainya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Indopolling Network & Dosen Komunikasi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama)

Perilaku adalah fungsi dari kepentingan. Nampaknya rumus ini berlaku bagi semua kalangan. Pilihan rasional menyebabkan orang akan melakukan apapun demi pilihannya tersebut. Artinya perilaku menjadi turunan dari sebuah tujuan. Zig-zag menjadi bagian dari benang merah apa yang akan diraihnya. Jangan dilihat zig-zagnya, namun lihatlah kepentingan utamanya.

Politik zig-zag yang dilakukan Hary Tanoe (HT) bukanlah berita baru, namun sudah dilakukannya jauh sebelum menceburkan diri di ranah politik. Tepatnya di saat ia dikenal sebagai pebisnis. Dari seorang pebisnis ke kancah politik hingga membaurkan keduanya dari dua kolam yang berbeda. Ini sangat lazim dilakukan oleh elite negeri ini. Nampak berbeda habitat, namun konsisten dalam mengejar kepentingan.

Secara historis, tautan antara bisnis dan politik di Indonesia memang tak pernah saling berjauhan. Kemesraan kedua entitas tersebut setidaknya pernah dibahas mendalam oleh Richard Robinson dan Yahya Muhaimin. Buku The rise of Capital karangan Richard Robinson--yang sempat dilarang di zaman Orde Baru (Orba), banyak memberi penjelasan relasi sayap bisnis dan politik yang saling menguntungkan. Sementara pasca ambruknya Orde Baru, Vedi R Hadiz banyak memberi penjelasan bagaimana relasi kedua entitas ini.

Putra Ahmad Tanoesoedibjo ini sejatinya berangkat dari seorang pebisnis Grup Bhakti Investama yang  masuk dalam pusaran bisnis keluarga Cendana, Bimantara Citra, yang dimiliki Bambang Trihatmodjo. Dari sini zig-zag politik HT menjadi semakin terlihat seiring perjalanan waktu. Mulai dari lengsernya Pak Harto, pascareformasi hingga saat ini. Pernah bergabung dengan Partai Nasdem dan Hanura meski kemudian hengkang dan mendirikan Perindo. Sempat berseberangan dengan Jokowi, hingga kini mendeklarasikan dirinya berlabuh dan merapatkan diri pada pemerintahan saat ini.

Mengingat usia HT yang tergolong masih panjang dalam perjalanan politik, tidak menutup kemungkinan berlabuhnya HT mendukung Jokowi bukanlah terminal akhir. Ini hanya terminal antara untuk menuju tujuannya. Bisa berlanjut atau hanya sasaran antara, tentu tergantung kepentingan ke depan. Jokowi dan juga para pendukungnya tentu melihat momen HT ini menjadi aset atau beban. Di sini berlaku posisi tawar HT di hadapan pemerintah. Apakah akan berbalas atau bertepuk sebelah tangan. Nampaknya Jokowi menjadi penentu. Kemana langkah akan diarahkan? Seperti biasa, langkah politik Jokowi sering tidak bisa diduga. Bahkan oleh orang sekitarnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Nasdem

Pada esensinya pasti Jokowi dan segenap partai pendukung tidak ada masalah dengan bergabungnya Hari Tanoe dan Partai Perindo mendukung Jokowi. Lebih banyak yang mendukung pemerintah, dalam hal ini Jokowi, akan lebih baik.     

Tetapi Indonesia adalah negara hukum yang taat pada asas rule of law. Dukungan terhadap Jokowi kami rasa tidak akan berpengaruh. Jadi kami yakin proses hukum terhadap yang HT akan tetap jalan sesuai prosedur hukum di Indonesia dan tidak berpengaruh kepada statusnya sebagai tersangka. 

Kami mengapresiasi dukungan HT dan Perindo untuk Jokowi. Akan tetapi biar masyarakat luas yang menilai sendiri sepak terjang HT atau Perindo. Pastinya masyarakat akan bertanya. Ada apa kok HT tiba-tiba berubah haluan politiknya,  dan terkesan tergesa-gesa? Dari berdiri bersama oposisi Jokowi, tiba-tiba mendukung Jokowi.                       

Kami berfikir positif saja dan mudah-mudahan Perindo akan maksimal dalam mendukung Jokowi ke depan. Dengan segala infrastruktur dan jaringan yang dimiliki HT dan Partai Perindo. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Membaca Hary Tanoesudibjo itu sederhana, cukup dengan logika pragmatisme dipadu dengan bumbu idealisme. Bahwa setiap individu memiliki rasionalitasnya sendiri untuk memilih jalan, baik jalan bisnis maupun jalan politik, itu masuk area apa yang disebut sebagai rational choice (pilihan rasional). Logika pragmatisme adalah rasionalitas yang berujung pada orientasi benefit (keuntungan). Sementara logika idealisme adalah rasionalitas yang berujung value (nilai). Seringkali dalam logika politik kemasan itu menjadi begitu penting. Menariknya hampir seluruh politisi selalu mampu menyelimuti logika pragmatismenya dengan bumbu logika idealisme. Ini yang kemudian dalam khazanah sosiologi politik sering disebut sebagai simulacra politik (realitas semu politik). Lucunya publik sangat antusias mengkonsumsi realitas semu itu. Ini hukum pasar, sebab pasar adalah arena kontestasi simulacra.

Hary Tanoe secara sadar memilih jalan bisnis sekaligus jalan politik. Pilihan itu tidak ada yang berhak melarang karena ia melekat sebagai personal right (hak asasi pribadi) sekaligus hak asasi politik (political right). Sama seperti artis yang juga memilih jalan politik atau dosen yang juga memilih jalan politik. Jadi zig-zag politik Hary Tanoe adalah hal yang biasa dalam logika bisnis dan logika politik.

Problemnya kemudian adalah seberapa konstruktif  pilihan pebisnis yang juga memilih jalan politik pada saat yang bersamaan? Jika menggunakan cara pandang etika politik atau moralitas politik atau politik adiluhung (politik penuh nilai), maka dua pilihan bersamaan tersebut pada akhirnya merusak nilai-nilai politik luhur. Kepentingan Nasional (national interest) seringkali dikalahkan oleh kepentingan bisnis. Politik dipraktikkan lebih sebagai alat traksaksional. Conflict of interest (konflik kepentingan) tidak bisa dihindari. Lucunya elite politik yang sekarang sedang berkuasa juga banyak para pebisnis yang sekaligus berpolitik. Tetapi ini karena dimaklumi oleh banyak pihak bahkan oleh kaum yang mengaku intelektual, maka mereka memiliki semacam legitimasi akademik. Menjadi lumrah, dan semua pihak merayakan fakta ini. Padahal sejatinya politik adalah mau menghadirkan apa yang oleh Aristoteles disebut sebagai eudai monia (the good life).

Dukungan Hary Tanoe pada Jokowi secara politik itu langkah yang rasional di tengah persoalan hukum yang mendera dirinya. Artinya itu hal yang biasa di dalam politik untuk menjadikan lembaga kekuasaan sebagai simbol perlindungan. Apalagi di negara yang masih membuka tafsir interpretasi bagi hadirnya intervensi politik dalam perkara hukum. Langkah Hary Tanoe sangat mudah dibaca. Problemnya justru pada publik seolah sibuk menunggu sikap Jokowi dan sekaligus menghakimi langkah Hary Tanoe.

Secara politik dukungan Hary Tanoe pada Jokowi tidak  memberi pengaruh signifikan pada naik turunnya elektabilitas Partai Perindo sebab pada Jokowi sudah melekat identitas PDIP. Yang paling mendapat keuntungan justru PDIP, ini terjadi jika diasumsikan bahwa Jokowi masih tinggi elektabilitasnya. Tetapi jika asumsi itu keliru maka yang terjadi justru suara-suara partai di belakang Jokowi akan rontok, termasuk partai Perindo. Nah yang paling meyakinkan tentang masa depan Jokowi dan Perindo adalah hasil riset 2018 nanti, bukan berdasar asumsi-asumsi 2017. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar