Wakil Ketua DPR Terperosok, DAK Rawan Korupsi?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 02 November 2018 14:30
Penulis
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sepertinya rawan korupsi. Bahkan niat busuk itu sangat potensial dilakukan sejak proses usulan, pembahasan, hingga pelaksanaan anggaran. Kiranya wajar dugaan ini muncul setelah KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka pada Senin (29/10/2018) lalu. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga menerima fee terkait pengurusan DAK Fisik Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan 2016.

Fee sekitar sebesar Rp3,65 miliar tersebut diberikan oleh Bupati (nonaktif) Kebumen M Yahya Fuad. Hal ini lantaran Taufik sudah ‘berjasa’ membantu Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran DAK Fisik senilai Rp93,37 miliar. Menurut Anda, sejauh mana pengurusan DAK kerap dijadikan ladang korupsi oleh anggota DPR?

Perlu diketahui, sumber anggaran DAK Fisik berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu. Tujuan pendanaan ini untuk membantu kegiatan khusus--jenis kegiatannya telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan--yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan program prioritas nasional.

Selain itu, penganggaran DAK Fisik juga dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Pada proses usulan ini, Taufik Kurniawan diduga membantu memuluskan DAK Fisik yang diusulkan M Yahya Fuad, agar usulannya itu disetujui pemerintah pusat.

Jika berkaca kasus yang menjerat Taufik Kurniawan, wajar jika publik curiga ada kompromi serupa dalam usulan DAK Fisik pada APBN 2019. Apalagi dana tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp69,33 triliun atau naik sekitar Rp7 triliun dari DAK Fisik 2018.

Belum lagi, kenaikan DAK Fisik tersebut dilakukan di tahun politik. Boleh jadi sebagian anggota DPR, terutama yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, telah ‘bergerilya’ menjadi makelar anggaran DAK Fisik dalam APBN 2019 untuk menumpuk modal demi Pileg 2019. Lalu, sejauh mana kenaikan DAK ini erat kaitannya dengan kepentingan pencalonan anggota DPR di Pileg 2019?

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan DAK fisik sudah sesuai dengan kebutuhan daerah, Rabu (31/10/2018). Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa kenaikan anggaran tersebut karena pemerintah begitu memahami tugas DPR untuk memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya.

Apa iya kenaikan itu berkat anggota DPR memperjuangkan aspirasi daerah? Atau, jangan-jangan kenaikan DAK Fisik itu supaya mereka mendapat bonus yang lebih besar? Lagi-lagi, mengingat Kebumen merupakan salah daerah di Dapil Jateng VII yang membuat Taufik berhasil melenggang ke Senayan pada Pileg 2014 lalu, bisa saja para caleg petahana berlindung di balik topeng “membantu usulan daerah konstituen” demi memuluskan muslihatnya.

Sekalipun DAK Fisik tidak masuk ke kantong pribadi, bukan tak mungkin pula kenaikan anggaran itu akan digunakan sebagai alat transaksi politik oleh, terutama, caleg petahana. Artinya, program yang dianggarkan melalui DAK Fisik ini semata-mata untuk alat kampanye demi lolos ke Senayan pada Pileg 2019. Lantas, upaya apa yang perlu dilakukan agar duit rakyat itu benar-benar difungsikan untuk kepentingan rakyat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center

Belajar dari kasus terakhir yang menimpa Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan oleh KPK, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik usulan anggota DPR ini menarik diperbincangkan. Setiap tahun DAK Fisik dianggarkan dengan jumlah anggaran yang cukup besar, namun rawan penyelewenangan (korupsi). Pembahasan RAPBN 2019 kemaren sempat deadlock di Banggar DPR. Alasan Banggar karena usulan dana aspirasi mereka tidak masuk dalam alokasi DAK Fisik 2019 yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berdasarkan riset Indonesia Budget Center (IBC), 28 persen atau sekitar Rp20 triliun dari belanja DAK Fisik dalam APBN/APBN Perubahan setiap tahunnya dialokasikan untuk proyek dapil melalui usulan anggota DPR. Jika dirata-rata, setiap anggota DPR mendapat kuota DAK Fisik sebesar Rp35,6 miliar per tahun.

Dari beberapa kasus korupsi DAK yang melibatkan anggota DPR yang ditangani KPK, rata-rata jumlah fee yang dipatok dan dan diterima anggota DPR antara 3 persen hingga 7 persen dari anggaran atau setara Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar dari anggaran DAK yang diloloskan ke daerah.

Atas dasar itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai bahwa penentuan alokasi DAK Fisik usulan DPR berpotensi menimbukan penyimpangan karena tidak sesuai aturan terkait mekanisme DAK dan tidak melalui dokumen atau korespondensi secara resmi, melainkan hanya catatan-catatan (tanpa proposal) yang direkapitulasi oleh Kementerian Keuangan (Sumber: LKPP).

Bancakan dana transfer ke daerah, terutama yang menyangkut DAK, akan terus terjadi jika tanpa dilakukan penataan. IBC menyarankan adanya perubahan mekanisme perencanaan dan penganggaran  yang bersumber dari APBN ini. Pertama, melakukan sinkronisasi jadwal reses dan jadwal musrenbang kabupaten/kota. Kedua, perlu ada forum khusus di tahap perencanaan yang mempertemukan hasil murenbang nasional dengan hasil penyerapan aspirasi anggota DPR. Forum ini dibuat terbuka dan hasilnya dipublikasi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sangat rentan terhadap korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif dan pejabat daerah, terutama kepala daerah. Selain karena proses pengajuannya memberi ruang untuk itu, anggota DPR punya tuntutan untuk pemenangan dirinya dan partai politiknya saat pemilu.

Di samping itu, daerah butuh DAK yang cukup besar, karena bantuan APBN melalui Dana Alokasi Umum (DAU) hampir seluruhnya habis untuk belanja pegawai. Jadi, banyak daerah yang tidak punya ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan.

Anggaran DAK dalam APBN 2019 sebesar Rp69,33 triliun, mengalami kenaikan sekitar 7 triliun dari tahun anggaran sebelumnya.  Bila melihat betapa mudahnya DAK tersebut 'dimainkan' oleh DPR, kenaikan DAK ini bisa jadi ladang 'kartelisasi' politik dewan.

Dalam upaya mencegah ‘kartelisasi’ politik dewan, setidak-tidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan; Pertama, indikator penenetuan daerah penerima DAK harus jelas dan terukur. Kedua, Pembahasannya harus di ruang yang 'terang' dan melibatkan masyarakat sipil. Ketiga, pengawasan ketat sejak dari pembahasan, penetapan, hingga implementasi program DAK di daerah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (FITRA) Riau

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada dasarnya menjadi instrumen pembiayaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Tentunya berdasarkan urusan-urusan tertentu melalui kementerian terkait, seperti DAK untuk infratstruktur, kesehatan, pendidikan, kehutanan, perikanan, dan lain-lain baik yang melekat pada urusan wajib maupun urusan pilihan daerah. Skema DAK ini tentu berkontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai pembangunan strategis.

DAK adalah skema lainnya selain Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan bantuan keuangan ke provinsi dan kabupaten/kota melalui APBN. DAU yang diberikan ke daerah rerata dipergunakan untuk membiayai belanja rutin pemerintah seperti gaji, dan lain-lain.

Benar, kasus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang terkait dengan DAK adalah satu dari beberapa kasus DAK lainnya yang juga pernah terungkap. Seperti sebelumnya, Waode Ida Nurhayati adalah anggaota DPR yang juga terjerat kasus DAK. Dengan modus yang mirip, suap untuk memuluskan usulan DAK oleh provinsi dan kabupaten/kota.

Sistem yang ada dalam proses pengusulan dan penetapan DAK APBN, jelas rawan dengan korupsi. Tentu bukan hanya pada pengusulan akan tetapi juga pada pelaksanaan pembangunan jika DAK dalam bentuk fisik.

Hal itu karena tidak ada sistem yang benar untuk menetapkan DAK tersebut. Karena memang DAK sepertinya didesain sebagai instrumen aspirasi DPR. Bukan mekanisme yang benar-benar mempertimbangkan kebutuhan daerah, pun agenda prioritas nasional. Oleh sebab itu, wajar jika daerah akhirnya berkompromi dengan anggota DPR untuk memuluskan agar daerah bisa mendapatkan DAK tersebut.

Peningkatkan alokasi DAK dalam APBN Tahun 2019, potensial sebagai alat politik bagi anggota DPR untuk kepentingan Pileg 2019. Kepentinganya bukan hanya sebatas legitimasi bahwa perolehan DAK daerah itu karena perjuangan anggota DPR, sehingga mendapat simpati masyarakat untuk dipilih kembali. Namun, jauh lebih dari itu potensi untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran tersebut juga sangat tinggi.

Kasus yang ditangani KPK saat ini dan sebelumnya menjadi bukti, bahwa peran DPR dalam memuluskan DAK bukan hanya semata untuk legitimasi kerja DPR. Melainkan adanya rente yang diperoleh baik dalam bentuk suap, bahkan ada juga yang mengatur pelaksanaan di tingkat daerah.

Bisa dikatakan pula, bahwa sebagian DAK itu adalah upaya untuk menitipkan uang pembangunan di daerah. Namun otoritasnya dalam pelaksanaannya justru dilakukan oleh yang memuluskan DAK tersebut (anggota DPR). Sehingga tidak dapat dipungkiri, pihak yang akan melaksanakan DAK Fisik di daerah juga diatur. Misalnya, DAK pembangunan jalan, meskipun daerah yang melaksnakan akan tetapi dikondisikan oleh pemberi DAK itu.

Oleh karena itu, harus ada perbaikan sistem dalam proses pengusulan DAK. Pemberian DAK ke daerah tidak atas pertimbangan lobi-lobi, akan tetapi benar-benar didasarkan atas pertimbangan prioritas nasional yang dilengkapi dengan indikator-indikator. Hal ini agar tidak ada celah bagi pemburu rente DAK itu untuk bermain-main dan berkompromi dengan daerah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF