Wakapolri Pimpin Kemen-PAN, ASN Dalam Genggaman
berita
Politika
Sumber Foto : tribunnews.com (gie/watyutink.com) 19 August 2018 19:00
Terpilihnya mantan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan setuju dengan keputusan Presiden Joko Widodo memilih Syafruddin yang dianggap mampu membenahi birokrasi. Namun sebagian lagi kontra dengan keputusan itu lantaran beranggapan bahwa seharusnya, posisi tersebut diisi oleh orang yang memiliki pengalaman dalam hal reformasi birokrasi.

Pelantikan terhadap Syafruddin dilakukan setelah Asman Abnur mundur dari jabatan tersebut. Mundurnya Asman sendiri disebut karena adanya desakan dari berbagai pihak setelah PAN tidak lagi berkoalisi dengan Jokowi. Tapi, mengapa Syafruddin yang dipilih untuk menggantikannya?

Karirnya dalam kepolisian memang tak diragukan lagi. Syafruddin merupakan mantan perwira yang memang banyak meraih prestasi. Akan tetapi, dia lebih banyak berada di Satuan Lalu Lintas. Puncak karir Syafruddin adalah ketika dia menjabat sebagai Wakapolri. Meski karirnya cukup cemerlang di kepolisian, apakah Syafruddin juga berkompeten untuk menyelesaikan persoalan birokrasi di Indonesia? Apakah Jokowi telah mengambil keputusan yang ideal?

Banyak masalah birokrasi di Indonesia yang belum terselesaikan, dan harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Terlebih aparatur sipil negara (ASN) sendiri dinilai tidak netral karena memiliki afiliasi politik. Padahal hal itu dapat mengganggu pelayanan publik yang merupakan tugas utama mereka, sehingga birokrasi publik di Indonesia terbilang jeblok.

Syafruddin sendiri dianggap masih belum mampu membenahi masalah birokrasi di institusi kepolisian. Apakah beliau mampu membenahi masalah birokrasi di Indonesia dalam waktu satu tahun? 

Dia juga diketahui pernah menjadi ajudan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah karirnya di kepolisian mulai menanjak di tahun 2001. Sehingga dapat dikatakan antara Syafruddin dan Jusuf Kalla memang memiliki kedekatan tersendiri. Jadi, apakah dipilihnya Syafruddin yang merupakan "orang dekat" Jusuf Kalla itu ada kaitannya dengan kepentingan politik?

Terlebih banyak dari perwira kepolisian yang menduduki jabatan sipil di pemerintahan Jokowi. Bahkan Syafruddin sendiri merupakan perwira tinggi aktif Polri sebelum diangkat menjadi Menteri PAN-RB. Beberapa kalangan menyebut bahwa akan sangat berbahaya jika perwira aktif Polri ditempatkan dalam jabatan sipil. Hal itu dikarenakan institusi Polri adalah salah satu lembaga superbody, yang dikhawatirkan dapat mencederai demokrasi.

Apakah dalam hal ini menandakan adanya keberpihakan antara Polri dengan Pemerintahan Jokowi? Tidakkah itu akan menganggu profesionalitas dan independensi Polri?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Pengangkatan Wakapolri Komjen Syafruddin sebagai Menteri PAN-RB menambah daftar panjang perwira kepolisian menduduki jabatan sipil di pemerintahan Jokowi. Dengan diangkatnya Syafruddin sebagai Menteri PAN-RB menunjukkan Presiden Jokowi semakin memanjakan Polri, dengan cara memberikan kesempatan seluas luasnya pada para Jenderal kepolisian untuk memegang posisi-posisi strategis di pemerintahan Jokowi.

Jika di era Orba, Soeharto memberi kesempatan yang seluas luasnya bagi militer, di era Jokowi justru kepolisian begitu dimanja. Sepintas sikap Jokowi itu terlihat membuka kesempatan yang besar bagi perwira-perwira kepolisian, tapi di balik itu akan muncul kecemburuan yang besar terhadap Polri oleh berbagai kalangan, baik sipil maupun militer yang seperti mati angin di era Jokowi.

Di sisi lain muncul kesan rezim Jokowi tak ada bedanya dengan rezim Orba Soeharto. Jika Soeharto memanjakan militer, sementara Jokowi memanjakan kepolisian. Dan secara jangka panjang hal ini akan merugikan profesionalisme Polri. Sebab dengan adanya pengangkatan Perwira Tinggi (Pati) Polri untuk menjabat posisi strategis di pemerintahan Jokowi, menunjukkan kesan adanya pemihakan Polri terhadap rezim pemerintahan.

Padahal posisi Polri dalam Undang-undang adalah sebagai Polisi Negara RI. Artinya Polri harus senantiasa bisa menjaga independensinya, termasuk pada pemerintahan. Jika kesan pemihakan itu semakin mengental, jika rezim nantinya berganti, ini tentu akan merugikan Polri di masa depan. Dampaknya profesionalisme dan independensi Polri akan terganggu. Namun dengan diangkatnya Syafruddin sebagai Menteri PAN-RB, isu adanya tiga matahari di internal Polri akan mereda, sehingga akan lebih bisa bagi Tito Karnavian untuk mengkonsolidasikan kepolisian ke depan.

Soal pro kontra pengangkatan Syafruddin sebagai Menteri PAN-RB adalah hal wajar. Tapi jika ada yang berpendapat bahwa Syafruddin dianggap mampu membenahi birokrasi, IPW kurang sependapat, karena hal itu perlu pembuktian. Di Polri sendiri, saat Syafruddin menjadi Wakapolri pembenahan birokrasi di institusi kepolisian nyaris tak terlihat. Yang ada malah jumlah Jenderal polisi kian membengkak, penunjukkan posisi-posisi strategis di Polri tetap syarat dengan kepentingan "orang siapa", dan begitu juga perwira yang bisa ikut pendidikan masih syarat dengan "bayang-bayang matahari" belum murni atas kualitas, kapasitas dan kapabilitas.

Tak heran, jika ada perwira yang dalam setahun bisa dua atau tiga kali mutasi, dari tempat yang enak menuju tempat yang lebih enak. Di sisi lain, banyak perwira yang bertahun-tahun terkapar di anjak atau posisi yang tidak jelas karena tidak punya "matahari". Sebab itu IPW tidak yakin Syafruddin bisa menyelesaikan persoalan birokrasi di Indonesia, apalagi masa jabatannya di kabinet tak sampai dua tahun karena di 2019 pilpres sudah berlangsung. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Tak ada satu pun negara maju di dunia ini yang tak memiliki birokrasi yang modern, profesional dan netral secara politik. Lepas dari faktor kedekatan Syafruddin dengan pemimpin tertinggi di negara ini, rekrutmen Menteri PAN-RB seharusnya didasarkan atas kompetensi, kapasitas dan tak semata-mata faktor kedekatan saja. Tekad Indonesia mendesain Reformasi Birokrasi Nasional (RBN 2010--2024) tak lain dan tak bukan karena institusi ini tidak boleh dipolitisasi (ditarik-tarik ke ranah politik atau kepentingan jangka pendek).

Dalam sejarah birokrasi Indonesia belum pernah polisi aktif menjabat sebagai Menteri PAN-RB. Pergantian menteri di tahun politik menimbulkan persepsi tersendiri apalagi jabatan menteri adalah jabatan politik. Karena itu, sulit untuk tidak mengaitkan motif politik di balik rekrutmen Wakapolri menjadi Menteri PAN-RB.

Terjadinya politisasi birokrasi bukan pertama kali di era reformasi. Tapi sejak Orde Lama dan Orde Baru pun birokrasi digunakan sebagai alat maintaining status quo. Bahkan sebelum Indonesia merdeka atau zaman penjajahan, birokrasi digunakan sebagai perantara antara penguasa kolonial dan rakyat.

Sesuai dengan tekad dan semangat gerakan Reformasi 1998, yaitu untuk menghapuskan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), era Reformasi sekarang ini semestinya menjadi kebangkitan birokrasi  Indonesia untuk menerapkan sistem yang partisipatif, transparan dan akuntebel. Birokrasi yang efektif, efisien, netral secara politik dan profesional. Birokrasi mengemban tugas sebagai "abdi negara dan abdi masyarakat".

Mengelola birokrasi sipil dan birokrasi Polri pasti beda. Meskipun sifat dasar birokrasi itu top down, dalam birokrasi sipil mekanisme dan prosesnya beda. Berdasarkan pengalaman empirik tersebut, Menteri PAN-RB yang baru perlu melakukan penyesuaian diri dan memahami secara seksama program-program yang sudah dicanangkan oleh menteri sebelumnya (Asman Abnur) sehingga sebagai menteri baru, Syafruddin tidak harus memulai dari awal (dengan kebijakan barunya) tapi cukup melanjutkan program-program yang sedang berjalan saat ini.

Apalagi waktu yang tersisa juga tidak banyak. Kabinet Kerja akan berakhir Oktober 2019. Selain tetap pada komitmen melanjutkan program urgent RB (reformasi birokrasi) di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, yang juga tak kalah penting untuk dilakukan adalah penegakan hukum di internal birokrasi atau ASN/PNS agar mindset mereka tidak mengalami disorientasi dan tetap menjaga agar profesional, tidak terjebak pada politik praktis dukung-mendukung calon dalam Pemilu 2019.

Masalahnya bila hal itu dibawa ke birokrasi, maka birokrasi kita akan condong menjadi abdi penguasa. Fungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat akan tersisih atau terabaikan seiring dengan menguatnya birokrasi sebagai abdi penguasa. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI)

Sejak Polri lepas dari TNI dan berada langsung di bawah presiden, memang sudah ada kekhawatiran bahwa Polri akan menjadi "alat kekuasaan" yang sangat mudah disalahgunakan. Namun sejak Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY, kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Sayangnya rezim saat ini menunjukkan ada indikasi kuat bahwa kekhawatiran tersebut sedang berlangsung. 

TNI hanya memegang senjata, tapi polisi juga berwenang menegakkan hukum selain juga memegang senjata. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana bahayanya melibatkan institusi Polri dalam "permainan" kekuasaan politik di birokrasi. Ini bukan sekedar oportunisme, tapi jelas-jelas utilisasi kewenangan Polri yang akan merugikan bagi Polri sendiri.

Kemudian terkait apakah Syafruddin berkompeten atau tidak menduduki jabatan tersebut, dari kapasitas pribadi, saya kira tidak perlu diragukan. Karena perjalanan karir beliau di kepolisian tentunya sudah mematangkan kompetensi tata kelola organisasi. Namun yang disayangkan adalah indikasi melibatkan institusi kepolisian dalam politik birokrasi yang sudah dimulai dengan pejabat Gubernur Jawa Barat, Kepala Bulog, dan sebagainya.

Lalu, jika ditanya apakah di balik itu semua ada kepentingan, khususnya untuk Pilpres 2019 nanti, saya kira hal itu sudah terjadi sejak Pilpres 2014. Bukan tanpa sebab Kapolri saat ini menjabat. Tito adalah Kapolda di Papua pada periode 2012-2014. Hingga satu minggu setelah pencoblosan pilpres, beliau "disimpan di Mabes" untuk kemudian dijadikan Kapolda Metro Jaya dan akhirnya Kapolri dengan "melangkahi" paling tidak 3 angkatan (Akpol) di atasnya. Tentunya patut diduga bahwa modus yang sama atau bahkan lebih meluas dan sistematis akan dilakukan oleh petahana yang sudah secara terbuka menunjukkan indikasi ke arah itu. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF