Wacana Polisi Ikut Mengawasi Dana Desa
berita
Politika

Sumber Foto: liputan6.com  (gie/Watyutink.com)

09 March 2018 19:00
Kurangnya pengawasan menyebabkan Dana Desa rawan penyelewengan. Kurangnya SDM jadi salah satu kendala pengawasan penggunaan dana desa. UU Desa dan PP turunannya mengamanatkan dana yang tak sedikit untuk pembangunan desa. Ini merupakan inovasi untuk pemerataan pembangunan masyarakat desa. Namun kalau dikelola tanpa pengawasan yang baik, bisa jadi dana tersebut hanya dinikmati segelintir orang saja.

Salah satu penyebab Dana Desan rawan diselewengkan adalah kurangnya SDM pendamping. Tak semua perangkat desa paham tata kelola anggaran Dana Desa. Salah kelola anggaran, perangkat desa bisa dianggap korupsi. Apakah benar mismanajemen tata kelola dana desa bisa membuat perangkat desa terjerat korupsi, atau itu hanya dijadikan alasan saja oleh oknum yang memang sudah berniat untuk korupsi?

Hingga 2017, ada sekitar 900 kepala desa (kades) tersangkut kasus penyelewengan Dana Desa. Pada 2012-2017, Polri berhasil mengungkap 214 kasus penyelewengan dana desa yang merugikan negara hingga Rp46 miliar. Modusnya beragam, dari pemotongan anggaran proyek sampai membuat program fiktif. Bahkan Kades Kepuhanyar, Mojokerto, menjadi buronan polisi setelah menjadi tersangka korupsi dana desa. Korupsi dilakukan dengan cara membuat program fiktif dan mark-up dana hingga Rp619 juta. Di desa Tiram, Bangka Selatan, mantan bendahara desa jadi tersangka karena menggunakan Dana Desa Rp18 juta untuk kepentingan pribadi.

Siapa yang harus mengawasi ini semua? KPK memiliki keterbatasan SDM dalam mengawasi dan menindak tindak pidana korupsi (tipikor) di tingkat desa. Radar KPK hanya mampu mencium tipikor di sekitar ibu kota saja. Jangankan di tingkat desa, di tingkat kabupaten/kota saja kadang luput dari pengawasan lembaga anti rasuah itu.

Lembaga penegak hukum yang punya tangan sampai ke tingkat desa adalah Polri. Melalui Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Polri dianggap bisa diandalkan dalam "mengawal" Dana Desa. Namun kecurigaan sejumlah kalangan terhadap polisi masih ada. Apakah Polri akan benar-benar independen dalam mengawasi penggunaan Dana Desa? Apakah keterlibatan Polri secara langsung dalam mengawasi Dana Desa tak mendapatkan tanggapan negatif seperti ketika Polri hendak membentuk Densus Tipikor?

Polri telah berusaha memperbaiki citra dan bekerja secara profesional. Namun upaya perbaikan citra itu selalu tercoreng kejadian yang berasal dari ulah oknum polisi nakal. Akan tetapi kita juga harus menyadari, institusi yang punya perpanjangan tangan sampai ke desa adalah polisi. Apakah Polri siap mengawal dana desa? Siapa yang harus mengawasi kinerja Polri di sektor ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Pertama mengacu kepada Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disebutkan dalam hal ini Polri diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan. Di sana kita memang telah melibatkan Babinkamtibmas. Namun ada kendala dalam implementasi di lapangan, yaitu terkait jumlah Babinkamtibmas yang kita miliki.

Jumlah desa di seluruh Indonesia kalau tidak salah 70 ribuan, sementara Babinkamtibmas yang kita miliki baru sekitar 50 ribu. Jadi ada satu Babinkamtibmas bisa membawahi dua bahkan tiga desa sekaligus. Tugas dari Babinkamtibmas ini adalah melakukan pengawasan, artinya di tiap desa diminta untuk transparan. Baik itu programnya apa, rencana kegiatan seperti apa, dan penggunaan dananya.

Di kantor kelurahan atau desa diminta untuk memasang semacam baliho bahwa program desa ini dengan anggaran sekian. Dengan keterbatasan jumlah Babinkamtibmas ini kami berharap masyarakat juga bisa ikut serta mengawasi. Diharapkan dengan anggaran yang diberikan pemerintah pusat melalui APBN bisa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal.

Saya kira dalam pengawasan ini strategi yang akan kami lakukan adalah dengan cara melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat. Mereka juga bisa melihat anggarannya seberapa besar, programnya untuk apa, serta bagaimana hasilnya.

Sejauh ini semuanya masih dalam proses, kalau tidak salah kan MoU yang saya sebutkan tadi belum ada setengah tahun. Semoga dengan pola itu korupsi di tingkat desa bisa ditekan. Untuk masalah di lapangan nantinya Kapolri sudah menugaskan anggota Babinkamtibmas atau Kapolsek yang ditugaskan, jangan sampai terlibat dalam korupsi dana desa. Kalau nantinya ditemukan ada oknum anggota yang terlibat akan dihukum berat. Ini jadi konsen Bapak Kapolri. (ast)


 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Dalam kasus penyelewengan dana desa, sebenarnya ada dua masalah yakni ada yang berniat mengemplang dan ada akibat ketidaktahuan, sehingga terjadi penyelewengan terhadap dana desa. Untuk itu sudah saatnya pemerintah daerah memberi penyuluhan kepada para kepala desa dalam hal penggunaan dana dan pembuatan laporan penggunaannya, serta internal desa membuat audit kecil-kecilan. Tujuannya agar penggunaan dana desa tepat sasaran.

Sedangkan bagi oknum-oknum desa yang sengaja mengemplang dana desa, adalah menjadi tugas Polri untuk mengusutnya. Kapolri sendiri pernah berjanji bahwa polisi akan mengawasi penggunaan dana desa. Para pelaku harus diusut tuntas dan kasusnya dibawa ke pengadilan. Dalam menangani kasus dana desa ini, Propam Polda perlu bekerja aktif untuk mengawasi kinerja kepolisian. Sehingga jika ada polisi yang bermain mata atau patgulipat dalam menuntaskan kasus dana desa, bisa segera dideteksi dan oknumnya ditindak.

Selain itu warga desa juga perlu memaksimalkan kontrol sosialnya. Jika kepala desanya terlibat pengemplangan dana desa dan sudah ditangani polisi tapi kasusnya tak kunjung dilimpahkan ke kejaksaan, seharusnya warga segera protes. Warga bisa menanyakannya ke Kapolres atau melaporkannya ke Propam Polda atau ke Kapolda bahkan ke Kapolri.

Selain itu bisa menggunakan media agar kasus ini dicuatkan ke publik hingga mendapat perhatian dari elite-elite Polri. Artinya, peran warga desa juga diperlukan untuk mengawasi semua yang menyangkut kepentingan desa. Terutama dalam hal penggunaan dana desa. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menghilangkan kemungkinan penyelewengan dana desa. Pertama, bahwa pemahaman tentang dana desa harus ditingkatkan dengan pelatihan dan pendampingan secara serius serta intens terhadap peningkatan SDM.

Kedua, perlu pembuatan pencatatan atau model akuntansi bukan yang baku atau satu model saja. Mengingat SDM, dinamika sosial, permasalahan serta kebutuhan antara satu desa dengan desa lainnya memiliki perbedaan dan keragaman.

Ketiga, selayaknya Polri tidak perlu masuk ke pengawalan dana desa. Karena selama ini yang mengawasi adalah BPK. Kalau Polri ikut mengawasi akan terjadi tumpang tindih wewenang dan kepentingan dalam pengawasan dana desa tersebut.

Kalau Polri mau dilibatkan dalam mengawal dana desa lebih pada pendekatan penindakan hukum, bukan pembinaan dan perbaikan kualitas pemahaman dana desa, dan peningkatan kualitas SDM dalam penggunaan dana desa.

Selain itu ada keterbatasan jumlah personil Babinkamtibmas sebagai tangan Polri ke desa, juga pemahaman Polri tentang dana desa tidak memumpuni. Polri hanya menggunakan kacamata penegakan hukum semata. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dana desa itu sebenarnya dimaksudkan memberi kebebasan kepada aparat desa untuk berkreasi membangun kebutuhan desanya. Juga mendorong kehidupan masyarakat desa agar sejahtera. Karena itu seharusnya seluruh kegiatan harus didasarkan pada aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengontrol langsung apakah "proyek" desa dilakukan berdasarkan aspirasinya atau tidak.

Sekarang yang terjadi justru pola hubungan aparat desa dan masyarakat seperti raja dan hamba. Sehingga boro-boro untuk mengontrol, menanyakan proyeknya saja masyarakat desa tidak berani. Inilah yang menyuburkan penyelewengan dana desa oleh aparat desa.

Jika polisi masuk untuk mengawasi boleh saja, pendekatannya jangan represif. Aparat desa harus dibimbing untuk memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Bila perlu proyek-proyek itu dibuat padat karya agar masyarakat desa ikut terlibat mengerjakan dan ikut mendapatkan berkah sebagai tenaga kerja.

Kalau upaya maksimal membimbing sudah dilakukan tetapi tetap juga terjadi penyelewengan, penegakan hukum menjadi the last resort. Itu pun jika aparat desa dapat mengembalikan kerugiannya, sebaiknya perkara tidak dilanjutkan. Dengan pendekatan keadilan restorative seperti ini, penegakan hukum akan menjadi semacam pembelajaran banyak pihak agar tidak melakukan korupsi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Administrasi Pemerintahan Univeritas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Kita tahu bersama bahwa pendapatan desa itu antara lain terdiri dari dana desa, Pendapatan Asli Desa (PADes), dan alokasi dana desa.

Dana desa sudah dua tahun ini diterima oleh desa dengan cara transfer langsung APBN kepada Desa. Kisaran yang diterima sekitar Rp1,2 miliar dalam dua tahap. Di beberapa desa yang katagori berkembang dan sangat berkembang terdapat PADes yang cukup besar juga. Jadi dapat dibayangkan ketika seluruh pendapatan desa digabungkan maka begitu  signifikan APBDes setiap tahunnya untuk pembangunan.

Secara Filosofis dana desa seharusnya untuk mengurangi pengangguran di desa, meningkatkan  taraf hidup masyarakat desa, dan membangun desa. Fakta di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat desa yang melakukan urbanisasi ke kota-kota, bekerja di luar negeri, dan tidak dapat menikmati pembangunan sebagaimana seharusnya. Ditambah lagi terjadi oknum yang melakukan korupsi dana desa malahan semakin tidak terbendung. Lebih jauh lagi di Papua sulitnya desa mendapatkan transfer dana melalui bank dikarenakan minimnya perbankan apalagi masuk ke pelosok-pelosok desa.

Penyebab utama bocornya anggaran dana desa memang kurangnya SDM yang berkarakter/mempunyai wawasan kebangsaan, yang berpendidikan tinggi (hanya mempunyai 9 Doktor dari 74.754 desa/mayoritas lulusan SD dan SMP atau sederajat). Dibutuhkan pendampingan yang harus dimulai dari sistem pengelolaan anggaran desa, yaitu dari mulai perencanaan, pengelolaan pelaksanaan, sampai pada membuat pertanggungjawaban adminsitrasi keuangan desa sesuai pola pemerintahan yang akuntabel. Dan perlunya ekstra usaha untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan dana desa sehingga tepat sasaran.

Pendamping bisa diambil dari perguruan tinggi setempat, LSM yang berkualitas dan bertanggung jawab  untuk pembangunan di desanya. Pendamping yang telah mengikuti Training of trainers (Tot) dan telah  dilatih Ditjen Pemdes Kemendagri. Di sinilah perlu kerjasama Kemendesa Daerah tertinggal dan Transmigrasi dengan Kemendagri saling mengisi dan mendukung, juga kementerian terkait pada program bantuan dana desa ini. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif