Vonis Billy Sindoro dkk Terlalu Ringan?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 March 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menyatakan Billy Sindoro dkk terbukti bersalah dalam kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta. Billy dkk terbukti memberi suap kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan sejumlah pejabat Pemerintah Bekasi sebesar Rp16 miliar dan 270 ribu dolar Singapura.   

Atas perbuatannya, Direktur Operasional Lippo Group itu diganjar hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta. Sementara ketiga koleganya mendapatkan hukuman lebih rendah, yang masing-masing: Hendri Jasmen P. Sitohang dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp50 juga, sementara Fitra Djaja Purnama dan Taryudi divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta.

Mereka dinilai telah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama menyuap Bupati Bekasi demi memuluskan perizinan proyek Meikarta. Menurut Anda, pantaskah hukuman tersebut?

Jika melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Billy Sindoro, misalnya, vonis majelis hakim tersebut lebih rendah 1 tahun 6 bulan dari tuntutan jaksa. Seperti diketahui, dalam sidang pembacaan tuntutan pada 21 Februari 2019, JPU meminta hakim agar memvonis Billy Sindoro 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Meski berbeda pandangan soal masa hukuman dan jumlah denda, JPU dan majelis hakim sama-sama menilai Billy Sindoro telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Beleid ini mengatur, pemberi suap dapat dikenai hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Sementara denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Jika dicermati ketentuan pasal tersebut, vonis hakim terhadap Billy Sindoro dkk memang dapat dibenarkan. Namun tuntutan JPU boleh jadi berusaha mengoptimalkan hukuman yang maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor. Di sini kita patut bertanya, apa tidak sebaiknya hakim memberi hukuman yang maksimal pula, khususnya kepada Billy?

Terlebih, Billy Sindoro pernah berurusan dengan KPK pada 2009 lalu. Saat itu, Billy divonis 3 tahun penjara lantaran terbukti memberi suap kepada anggota KPPU M. Iqbal. Billy mewakili kepentingan PT First Media memberi suap sebesar Rp500 juta agar putusan KPPU memasukan klausul injunction terkait hak siar Barclays Premiere League.

Selain itu, sejumlah kalangan menilai hukuman maksimal yang diatur dalam UU Tipikor masih terlalu rendah. Tak sebanding dengan jenis kejahatannya (baca: extra-ordinary crime). Artinya, dalam konteks pidana terhadap pemberi suap, mestinya hukuman paling tinggi lebih dari 5 tahun penjara.

Saat publik berharap koruptor diberi hukuman yang berat, majelis hakim Tipikor Bandung justru terkesan enggan memaksimalkan hukuman yang diatur dalam UU Tipikor, yakni maksimal 5 tahun penjara. Lantas, apa itu artinya hukuman telah mengkhianati semangat pemberantasan korupsi yang digelorakan publik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Susah juga kalau Billy Sindoro sebagai pemberi suap mau dihukum berat, karena maksimal hukumannya hanya 5 tahun penjara. Saya pikir, sah-sah saja jika majelis hakim memvonis Billy Sindoro hanya 3 tahun 6 bulan penjara. Apalagi, proses pemidanaan kita sudah menganut teori pembinaan.

Berat hukuman tak bisa jadi ukuran, hukuman mati sekalipun belum tentu membuat efek jera. Terlebih, melihat hukuman berat dan ringan itu agak susah karena memang tidak ada alat ukurnya. Terkadang tidak bisa dilihat secara objektif, akhirnya ukuran hukuman berat dan ringan itu tergantung dari sudut pandang mana menilainya.

Menurut saya, yang harus kita pikirkan saat ini bukan soal berat dan ringannya hukuman. Dalam konteks tindak pidana korupsi, harus ada mekanisme lain selain hukuman badan. Salah satunya, dengan mewajibkan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi.

Mau tidak mau vonis 3 tahun 6 bulan terhadap Billy Sindoro harus kita hargai. Kita tidak bisa mengintervensi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jadi kalau Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap bahwa Billy Sindoro mestinya mendapat hukuman yang lebih dari itu, ya, tinggal ajukan banding saja.

Sekali lagi, ukuran terhadap putusan itu kan beda-beda juga. Apalagi, jika terkait kasus suap. Di beberapa negara, gratifikasi itu bukan tindak pidana korupsi. Tapi yang jelas, ketika perbuatan suap menimbulkan kerugian di masyarakat, kita harus memikirkan konsep yang intinya pelaku harus bertanggung jawab terhadap itu.

Dalam kasus suap izin proyek Meikarta, misalnya. Jaksa sebagai organ yang mewakili kepentingan publik harus bisa mengukur kerugian apa yang diterima masyarakat akibat adanya suap perizinan itu. Sama halnya seperti tindak pidana korupsi di bidang SDA dan kehutanan, KPK sudah bisa menghitung efek kerugian materil, misalnya, dari kerusakan lingkungan. Akhirnya, para pelaku bisa dikenai denda sampai triliunan rupiah.

Kalau semangat pemberantasan korupsi dengan pendekatan hukuman badan,  sekali lagi hukuman mati pun belum tentu bisa menimbulkan efek jera. Contohnya terkait tindak pidana narkoba, kita sudah menerapkan hukuman mati dan sudah banyak yang dihukum mati, faktanya narkoba masih terus beredar hingga saat ini. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Berakhirnya sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan bersalah kepada Billy Sindoro dkk baru babak pertama dari kasus suap perijinan proyek Meikarta yang melibatkan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan beberapa orang pejabat di bawahnya.

Pada babak berikutnya apakah korporasi yang akan dituntut? Dalam hal ini PT. Lippo Cikarang, Tbk melalui PT. Mahkota Sentosa Utama. Oleh karena dalam Surat Dakwaan-nya disebutkan “Bahwa Terdakwa BILLY SINDORO bersama-sama dengan HENRY JASMEN P. SITOHANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI (dilakukan penuntutan terpisah), BARTHOLOMEUS TOTO, EDI DWI SOESIANTO, SATRIADI dan PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA ...”.

Dengan demikian pada babak selanjutnya kemungkinan dari perkara suap perijinan proyek Meikarta adalah korporasi dan kemudian mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan para pejabat di bawahnya akan diajukan ke muka meja hijau.

Publik bertanya-tanya mengapa Billy Sindoro yang dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan tipikor Bandung hanya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Terlebih lagi sebelumnya Billy pernah terkait kasus korupsi yang juga ditangani oleh KPK pada tahun 2009.

Hal itu dikarenakan Billy Sindoro dituntut dengan Pasal  5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang melakukan penyuapan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. 

Dengan demikian, secara normatif putusan pengadilan tipikor Bandung yang hanya menjatuhkan 3,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta kepada Billy Sindoro sudah benar adanya. Namun hal tersebut belum tentu berkesesusian dengan rasa keadilan masyarakat.   

Jika kita melihat tentang pelaku kejahatan  ulangan (residiv) yang hanya diatur secara limitatif dalam KUHP dalam Bab XXXI, dalam hal mana pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh Billy Sindoro tidak termasuk dalam kualifikasi pengulangan melakukan kejahatan yang dimaksud dalam KUHP tersebut.  Di sisi lain UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur tentang pengulangan kejahatan atas tindak pidana korupsi (sebagai pemberatan). Hal ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi pembuat undang-undang.

Adapun terhadap terdakwa Fitra Djaja Purnama dan Taryudi divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta sebagai konsultan perijinan dalam proyek Meikarta. Perlu dicermati apakah kedua terdakwa tersebut berada dalam perintah atau pengaruh dari pemberi kerja kepada diri mereka. 

Fakta persidangan dalam pemeriksaan terhadap  terdawa kiranya perlu dicermati. Jika terdapat keterangan yang memudahkan jalannya penyidikan (jika belum lengkap terhadap tersangka lainnya) dan/atau memudahkan jalannya penuntutan, kiranya perlu dipertimbangkan kedua terdakwa tersebut masuk dalam kategori Justice Collaborator (JC), terlebih jika kedua terdakwa tersebut dan/atau penasehat hukumnya mengajukan permohonan sebagai JC  kepada KPK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).   

Sehingga dahaga rasa keadilan masyarakat dapat terobati jika kasus Meikarta ini dapat menyeret korporasi dan pihak-pihak yang menjadi aktor intelektualnya. Semoga... (mar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu