Vandalisme di Antara Kebebasan Pers
berita
Politika
Sumber Foto : bening.media (gie/watyutink.com) 05 June 2018 12:00
Aksi dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap jajaran Redaksi Koran Harian Radar Bogor beberapa waktu lalu, sangat disayangkan oleh banyak pihak. Hanya gara-gara berita yang mereka nilai telah menyerang Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, seketika itu juga gerombolan simpatisan partai PDIP itu langsung menggerudug kantor Harian Radar Bogor.

Puluhan simpatisan partai PDIP itu berteriak-teriak mencari  wartawan yang menulis berita dan Pemimpin Redaksi Tegar Bagdja, Rabu (30/5). Karena tidak berhasil bertemu, mereka pun memaki-maki pegawai-pegawai yang ada. Tidak cukup sampai disitu, properti kantor media tersebut dirusak oleh puluhan orang tersebut. Meja rapat dirusak, kursi-kursi dibanting dan sebagainya.

Tak lama kemudian, Tegar Bagja baru mengajak perwakilan massa untuk bermusyawarah di ruang redaksi. Rupanya pertemuan tersebut tidak mengakhiri persoalan. Tidak puas, tanggal 1 Juni 2018 kembali massa PDIP mendatangi kantor Harian Radar Bogor. Malah kali ini dengan membawa "pasukan"  yang cukup banyak, mereka  meminta Radar Bogor  meminta maaf secara resmi kepada Megawati atas berita dengan judul : "Ongkang-ongkang Kaki dapat Rp112 Juta".

Pertanyaannya, apakah pemberian ruang terlalu banyak bagi aktor anti-kebebasan pers sama dengan memberikan ruang pembenaran atas aksinya? Lalu, apakah gaya ala preman ini akan semakin banyak digunakan dalam sengketa pemberitaan nantinya?

Menanggapi hal itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bereaksi. Dalam press release, AJI mendesak kepolisian mengusut aksi kekerasan dan memprosesnya secara hukum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Desakan yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin. Ia mengatakan kekerasan dan pengerusakan kantor Radar Bogor adalah perbuatan tindak pidana. Kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara lima tahun enam bulan. Atau, tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Sedangkan pengerusakan alat-alat kantor merupakan bentuk dari tindak pidana pengrusakan sebagaimana Pasal 406 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara dua tahun delapan bulan.

Ini bukan kali pertama serangan terhadap media. Pada Pemilu 2014, puluhan anggota Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menggeruduk kantor TV One. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan TV One yang menuduh PDIP sebagai partai komunis. Tuduhan ini memang ngawur dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang apapun, tetapi tuduhan TV One juga tak serta merta menjadi legitimasi bagi ormas sayap PDIP untuk melakukan penggerudukan.

Kini yang menjadi pertanyaan, apakah pemberitaan Radar Bogor bisa dibenarkan dengan dalih kebebasan pers? Pasalnya, massa PDIP merasa berita berjudul ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta' terlalu tendensius dan tidak fair, karena Megawati belum menerima besaran uang tersebut atas jabatannya sebagai Ketua Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Lebih-lebih, Aji Jakarta juga sempat mengingatkan redaksi media untuk menjaga independensi dan mematuhi kode etik jurnalistik bersamaan saat bersikap mengecam tindakan anarkis dari massa PDIP tersebut. Apakah itu artinya, pemberitaan Radar Bogor berpotensi melanggar independensi dan kode etik jurnalistik?

 Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Bumi pertiwi yang kita cintai dan junjung tinggi ini memerlukan dukungan penuh warga masyarakat untuk merawat dan menjaganya. Bila warga masyarakat sebagai penghuninya tak kunjung akur dan senantiasa bersengketa melulu, berkonflik dan saling tak menghormati maka yang terjadi adalah gaduh sepanjang waktu. Hal ini tentunya tidak baik dan tidak sehat dalam konteks pembelajaran bangsa. Karena akan memberikan warisan nilai-nilai negatif yang membuat pembangunan karakter bangsa tak pernah tuntas.

Peran elite/aktor dan media sangat penting dalam proses demokrasi. Membangun demokrasi berarti membangun nilai-nilainya. Selama rentang waktu 1998-2008 pembangunan demokrasi lebih tertuju pada mendirikan partai-partai politik dan aplikasi sistem multi partai banyak. Tapi lupa membangun nilai-nilai penting terkait substansi, khususnya membangun nilai-nilai saling yang positif seperti saling menghargai, toleransi dan saling percaya.

Terkait masalah pemberitaan media dan ungkapan-ungkapan elite yang acapkali kontroversial, hal ini sudah saatnya dihentikan. Di satu sisi para elite diharapkan bertutur kata santun dan berperlaku/ bertindak proper (memadahi) dan penuh keadaban. Di sisi lain media juga harus independen dan profesional (cover both side) serta obyektif sehingga tidak menimbulkan protes publik karena media bersifat partisan dalam pemberitaan.

Pada saat yang sama, kekuatan politik/parpol juga tak dibenarkan melakukan tindakan hukum sendiri karena hal ini melanggar. Keinginan untuk menegakkan hukum  tidak harus dilakukan dengan melanggar hukum. Karena itu, diperlukan kematangan/kedewasaan semua elemen terkait (elite, media, partai) dalam merespon isu yang muncul. Secara teoretis, semakin demokratis suatu masyarakat semakin minim konflik dan distrust masyarakat.  Teori ini yang perlu diwujudkan di Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan yang dipublikasikan seperti penyebarluasan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau sensor dari pemerintah.

Secara konseptual, adanya kebebasan pers akan menciptakan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers, masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, serta kontrol terhadap kekuasaan maupun masyarakat itu sendiri. Karenanya, media pun dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Selain itu, kebebasan pers secara mendasar bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan dapat menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.

Kedatangan ratusan massa berseragam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke kantor redaksi Radar Bogor pada Rabu, 30 Mei 2018 lalu, dan kemudian melakukan pengrusakan properti dan teror kepada staf dan pegawai media adalah tindakan kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan pers, sekaligus ancaman terhadap demokrasi. Tindakan massa PDIP yang marah terhadap pemberitaan Radar Bogor yang terbit Rabu 30 Mei 2018, dengan judul "Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta," adalah tindakan pidana dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan jiwa Pancasila. Tindakan ini juga melanggar UU No 40/1998 tentang kebebasan pers. 
Seharusnya sebagai partai yang besar dan berslogan 'partai wong cilik', massa PDIP mengerti dan memahami cara yang bisa ditempuh,  yakni Hak Koreksi atau Hak Jawab, dan bukan dengan cara-cara kekerasan.

Terkait penyerangan dan pengrusakan kantor Radar Bogor oleh massa PDIP tersebut, Polri wajib melakukan penindakan untuk penegakan keadilan dan hukum. Juga kepada redaksi Radar Bogor agar dalam memberitakan mengikuti kaidah dan kode etik jurnalistik. Dewan Pers juga hendaknya bersikap tegas dalam melindungi pers dan media dari tindakan barbar sekaligus melakukan warning bila ada media yang menyalahi kode etik jurnalistik. Kepada pimpinan parpol juga hendaknya mendisiplinkan kadernya agar tidak melakukan kritik dengan cara-cara anti dialog apalagi menjurus pada kekerasan. Parpol dan media memiliki tanggungjawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan lebih elok jika pimpinan parpol PDIP khususnya wilayah Bogor turut membantu Polri mengusut dan memproses kader yang terlibat pengrusakan kantor Radar Bogor agar tidak menjadi preseden di kemudian hari.

Pers Indonesia harus bebas dari teror dan kekerasan, sebaliknya juga Pers Indonesia harus mengedepankan kaidah dan kode etik jurnalistik dalam menyajikan setiap informasi pemberitaan kepada masyarakat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Apapun alasannya tindakan yang dilakukan kader-kader "PDIP" menggerudug kantor redaksi Radar Bogor tidak bisa dibenarkan. Kita boleh marah dan kecewa atas sebuah pemberitaan yang tidak benar atau subyektif, tapi kemarahan atau kekecewaan yang ada harus disalurkan melalui mekanisme hak jawab dan atau melaporkan kepada Dewan Pers sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Sudah bukan zamanya untuk menang-menangan di Republik ini.

Negara hukum adalah negara yang membangun peradaban, karenanya cara-cara yang kurang beradab harus diakhiri. Tentu hal itu juga berlaku bagi para insan media (jurnalis). Profesional,  independen dan penuh tanggung jawab harus selalu dikedepankan dalam menjalan tugas jurnalistiknya. Karena tulisan itu tajam bahkan lebih tajam dibanding pedang.

Ada satu kisah, seorang murid meminta maaf dan menyesal telah menebar berita tidak benar (hoax) atas gurunya. Sebagai pemaaf, sang guru menyuruh murid menabur 100 buah bulu kering sepanjang perjalanan rumahnya ke rumah sang guru. Kemudian sang guru meminta muridnya untuk memungut kembali bulu kering yang ditabur sepanjang perjalan tadi. Esok harinya sang murid melaporkan kepada sang guru bahwa dia hanya menemukan 50 bulu kering yang ditabur. Itulah pelajaran berharga bagi sang murid, bahwa sekalipun sang guru memaafkan, tetapi berita hoax yang sudah ditabur tidak mungkin bisa ditarik seluruhnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Saya besyukur Indonesia masuk pada era demokrasi yang lebih terbuka. Setiap masyarakat bisa menyuarakan kebenaran dengan terbuka dan dilindungi oleh konstitusi. Demokrasi semacam ini belum pernah ditemukan pada zaman orde baru. Kita patut mesyukurinya.

Demokrasi sebagai cermin kemerdekaan hak hak individu seharusnya disambut dengan cara yang baik. Rasa syukur adanya kemerdekaan berbicara di depan umum seharusnya menjadi kesempatan kualitas manusia semakin baik. Sehingga memberi konstribusi terhadap kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Di sini sebenarnya letak dari demokrasi yang sebenarnya. Suara rakyat sebagai kontrol yang efektif terhadap segala kebijakan penguasa.

Persoalan saat ini sebenarnya, sebagian para elite politik dan para tokoh yang mempunyai massa besar belum siap memaknai demokrasi sebagai bagian perilaku sehat. Bangsa ini masih terlalu sulit memcari tokoh seperti Gus Dur, Syafii Maarif,dan Nurcholish Madjid yang melihat demokrasi sebagai perilaku kehidupan acceptable sebagai suatu keharus dalam rangka menegakan civil society. Sehingga kritik sepedas apapun, mereka siap menerima dengan senang hati.

Ini yang belum dipunyai oleh sebagian pimpinan partai atau tokoh ormas. Sering perilaku anggotanya sedikit dibiarkan untuk menunjukan atas kekuatan sebagai seorang figur. Jadi bicara demokrasi masih sebatas lipstik, hanya berfungsi untuk melegitimasi suatu kekuasaan. Dan ini bisa dilihat dari setiap pergantian kekuasaan.

Saya kira gambaran tersebut untuk melihat peristiwa yang terjadi di Harian Radar. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini pun sdh sering terjadi sebelumnya. Bukan hanya oleh simpatisan PDIP, juga oleh ormas-ormas Islam seperti FPI. Jika kita ingin melihat secara jujur. Artinya ini sebagai perilaku yang wajar di suatu bangsa yang belum matang dalam berdemokrasi.

Yang tidak wajar dalam kasus ini sebenarnya ada dua: pertama, pemerintah membiarkan hal ini terus terjadi. Kedua media massa, cetak dan elektronik menyuguhkan berita tidak berimbang. Akibatnya, demokrasi menjadi pusaran kejahatan yang terpelihara. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Para aktivis pendukung kebebasan pers ternyata banyak yang gombal.  Ada yang mengecam keras aksi kekerasan di kantor redaksi majalah Tempo tapi bungkam ketika Radar Bogor menjadi korban, demikian pula sebaliknya. Di jaman now, memang makin sulit mencari orang yang konsisten. Yang banyak adalah mereka yang piawai membungkus kemunafikan dengan idealisme.

Sungguh menjengkelkan memang menyaksikan 'pejuang' yang pernah merasakan kejamnya rezim Orba terhadap kebebasan pers berubah menjadi corong politik, baik untuk yang sedang berkuasa maupun oposisi. Ada di antara mereka yang bahkan pernah dipenjarakan sebagai kriminal, ada pula yang merasakan pahitnya kena breidel.

Ini menunjukkan bahwa di Indonesia politik itu bisa membuat orang-orang kritis menjadi fanatik dan pro kekerasan. Kebebasan pers yang dulu mereka perjuangkan pun dianggap sebagai sebagai tumbal politik. Bagi mereka kekuasaan uber alles.

Mungkin mereka sebenarnya sejak dulu memang pejuang palsu. Mereka bergerak dan bersuara lantang menentang penindasan terhadap kebebasan pers karena cuma ingin berkuasa. Kebebasan pers bagi mereka hanya alat untuk meraih kekuasaan agar bisa berkuasa seperti Orba.

Ini mengingatkan pada kudeta terhadap Bung Karno pada pertengahan 1960-an. Para pendukung kudeta ini mengaku melawan Bung Karno demi demokrasi. Lalu,  setelah berkuasa, mereka menjadi bagian dari kediktatoran yang menganggap kebebasan pers sebagai sampah.

Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap Radar Bogor adalah pendukung putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri. Mereka adalah kader PDIP,  yang pernah berulang kali menghadapi kekerasan rezim Orba. Bahkan banyak dari mereka yang tewas dibantai aparat keamanan atau lenyap begitu saja sampai sekarang.

Kasihan benar Indonesia, yang seolah jatuh dari satu kemunafikan ke kemunafikan yang lain. Tak berlebihan bila menghubungkan kenyataan ini dengan penjahan yang demikian lama pernah dialami bangsa Indonesia. Keberadaan kaum munafik sudah lama tersebar di seantero Nusantara, dan kolonialis Belanda tahu betul tentang kaum yang mudah disuap dan silau pada kekuasaan ini.

Maka kita tampaknya masih harus menunggu lama untuk mengharapkan kejayaan yang tampak megah di lagu-lagu mars perjuangan maupun pop menjadi kenyataan. Apa boleh buat, kaum munafik masih bergentayangan dimana-mana dan menguasai posisi-posisi strategis di arena politik.

Maka,  tak hanya kebebasan pers, Indonesiapun kini tampaknya sudah menjadi milik kaum munafik. Oh! (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Sosial, Spasial & Lingkungan

Tantangan baru lagi bagi penegak hukum negeri ini untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ada dua pihak yang bertikai, Pers (Radar Bogor) dan massa pendukung partai (massa PDIP). Radar Bogor sebagai representasi media publik yang mencoba mengimplementasikan kebebasan pers melalui berita-berita yang dimuat. PDIP sebagai representasi partai penguasa saat ini yang merasa gerah dengan isu yang menghangat.

Silakan penegak hukum untuk mengusut keduanya, secara adil. Apakah pers tersebut melanggar kode etik dalam pemberitaannya? Juga massa yang geruduk kantor pers pun apakah melanggar pasal-pasal KUHP yang berlaku? 

Lagi-lagi penegak hukum yang 'bertugas' kali ini, yang notabene penegak hukum yang diangkat oleh penguasa, diuji keadilannya. Kita harapkan tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Nanti rakyat yang menilai. Kita lihat saja! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Protes ke kantor Harian Radar Bogor dengan kekuatan massa yang dilakukan oleh simpatisan partai pendukung pemerintah yang disebabkan oleh pemberitaan tentang serangan terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memang sangat disayangkan sekali dalam situasi politik menjelang pilpres. Karena akan dapat merugikan PDIP sendiri dan Jokowi yang notabene PDIP adalah partai pendukung utama Bapak Jokowi. Sehingga akan berpotensi terjadinya gorengan-gorengan politik yang dilakukan oleh pihak lawan Jokowi.

Situasi seperti ini akan bisa memberikan dampak terhadap image partai yang selama ini dianggap memiliki toleransi yang tinggi dalam berbangsa dan bernegara. Seharusnya pihak-pihak penentu kebijakan di partai melakukan pencegahan preventif kepada kader-kadernya, agar selalu ikut menjaga situasi politi saat ini agar tetap kondusif. Mengingat pihak oposisi sedang mencari-cari celah untuk dapat menghantam "elektabilitas Jokowi" yang notanene jokowi adalah kader PDIP. Sehingga sangat diharapkan agar pihak-pihyak yang bertikai dapat menahan diri dan semua permasalahn dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Seandainya pun pihak harian Radar Bogor yang melakukan over leaving dalam bemberitaan tersebut sharusnya hal tersebut bis adi diskusikan dalam suasana yang damai, dengan kepala dingin untuk mencari solusi terbaikknya. Negara ini adalah negara hukum dimana hukum menjadi panglima tertinggi sehingga tidak perlu melakukan kekuatan-kekuatan fisik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Demikian pula dari pihak wartawan Harian Radar BGogor agar dalam memuat berita-berita yang ada harus memakai logika dan etika  agar tidak memunculkan kesalah pahaman dari pihak manapun. Dan harus mengedepankan netralitasnya sebagai wartawan  agar tidsk terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Etika berbangsa dan bernegara harus tetap di kedepankan apalagi di tahun politik seperti saat ini  menghadapi Pilpres 2019 yang sudah di depan mata. Ini akan sangat berpotensi terjadinya politisasi untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Sebagai anak bangsa yang menjunjung tinggi moral dan etika sebaiknya diksi-diksi yang sifatnya provokatif dapat diminimalisir. Mudah-mudahan permasalahan yang seharusnya dapat segera dibicarakan tidak berlarut-larut yang dapat merugikan salah satu pihak. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Peristiwa penggerudukan atau persekusi terhadap media seperti terjadi pada Radar Bogor, menunjukkan bahwa masih banyak pihak-pihak yang belum mendalami dan menghayati arti "Demokrasi" yang dalam menyelesaikan suatu permasalahan seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah atau melalui jalur hukum.

Ketidak pahaman dan tidak mrnghayatinya menjadi IRONIS, ketika itu dilakukan oleh sebuah partai politik yang notabene merupakan bagian dari praktik nyata demokrasi, karena itu sangat mengherankan.

Pers juga merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dalam hal ini hak untuk menyatakan pendapat, yang jika ada kekeliruan bahkan kesalahannya sudah ada cara dan mekanisme yang diatur oleh UU Pers. Artinya sampai kapanpun demokrasi itu selalu berdampingan dengan hukum.

Melakulan tindakan langsung terhadap pihak pihak yang dianggap merugikan dengan cara persekusi adalah tindakan melawan hukum, krena itu pelakunya harus diproses hukum.

Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga, bahwa apapun aktivitas seorang warga negara, atau badan- badan sekalipun, hukum akan menjadi pengawasnya. Setiap kesalahan dan tindakan yang merugikan orang lain maka hukum harus muncul sebagai solusi akhir. Itulah konsekuensi NKRI sebagai negara hukum. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR TERPRODUKTIF