Usulan Debat Pakai Bahasa Inggris: Cari Keren atau Kebutuhan?
berita
Politika
Sumber Foto : Lampungpro.com (gie/watyutink.com) 15 September 2018 12:00
Koalisi partai politik pengusung bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar satu sesi debat capres-cawapres dengan menggunakan Bahasa Inggris menjadi pembincangan hangat di media massa. Usulan tersebut disampaikan Ketua DPP PARTAI Amanat Nasional (PAN ) Yandri Susanto.

Menurutnya, tidak masalah apabila pada debat nanti para bakal capres-cawapres beradu kemampuan berpidato atau beragumen mennggunakan Bahasa Inggris. Yandri juga menegaskan hal itu sebagai keharusan bagi seorang pemimpin negara berinteraksi dengan dunia internasional. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menyambut positif ide itu, dan menilai perubahan format debat bagus agar rakyat memiliki pertimbangan luas dalam menentukan pilihan.

Bila keadaan demikian pastinya mewajibkan kita untuk understand English a lot semacam itu, tentu otak kita akan diperas sedikit lebih keras karena harus mampu mendengar kalimat-kalimat yang nantinya dilontarkan oleh pihak capres-cawapres. Yang menjadi tanya, siapkah kita?

Memang secara konstitusi sah-sah saja ada pihak yang mengusulkan apa saja tentang format debat nantinya. Namun, apakah penggunaan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dalam debat Capres-Cawapres 2019 memiliki relevansi mengingat bahasa sehari-hari masyarakat Indonesia adalah bahasa Indonesia. Terlebih lagi momen debat justru kesempatan semua warga negara untuk menilai masing-masing kandidat. Lalu, seberapa banyak masyarakat kita yang paham dalam penggunaan Bahasa Inggris?

Menanggapi usulan tersebut, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi–Ma'ruf , Arsul Sani mengkritik. Menurutnya, selama Pak Harto (Soeharto) menjadi presiden beliau menerima tamu dan bicara di ratusan forum internasional dengan Bahasa Indonesia dan itu tidak sedikti pun mengurangi kewibawaan beliau sebagai kepala negara". Bahkan Arsul juga menegaskan, UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara telah menjadi landasan KPU mengatur format debat capres-cawapres, termasuk penggunaan bahasanya.

Tak salah jika banyak pihak menilai, pengusulan penggunaan bahasa inggris oleh koalisi Prabowo-Sandi untuk digunakan pada debat Capres 2019 nanti sepertinya hanya sebagai ajang pamer kebolehan personal kandidat saja, tanpa memperhatikan keberterimaan subtansi debat di sisi pendengar, yang mempunya latar belakang yang samangat beragam. Sehingga informasi yang disampaikan masing-masing kandidat menjadi tidak sampai keseluruhan pendengar.

Pada titik ini, muncul pertanyaan kritisnya, mengapa masing-masing kubu tidak mengusulkan debat dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan “EYD”? Apa iya kurang keren? Mengapa kita tidak belajar dari Tiongkok tentang bagaimana, mereka bangga untuk menggunakan bahasa mereka sendiri?!

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mungkin merasa lebih fasih (fluent) dalam berbahasa Inggris dengan aksen British maupun Amerika karena keduanya pernah sekolah di Inggris dan Amerika Serikat. Jadi wajar kalau mereka sempat mengalami situasi dimana mau tidak mau suka tidak suka harus berbahasa Inggris kalau mau survive dan sukses dalam pendidikan kesarjanaan mereka.

Tapi bakat bahasa ibu (mother tongue) kadan kadang memang tidak merata dimiliki seluruh manusia, Ada orang yang sudah tinggal belasan tahun di suatu negara, tapi lafaknya, dialeknya, pronunciation-nya masih medok (istilah untuk bahasa Jawa). Pada umumnya orang berpendapat bagi orang Indonesia yang punya bakat bahasa, intonasi orang Indonesia seperti Sujatmoko dan Dino Pati Djalal tidak beda dengan lulusan Oxford atau Harvard. Intonasi orang India dan Philipina tidak lebih baik dari Indonesia.

Nah dalam soal debat Bahasa Inggris kita pernah punya 2 presiden yang bedanya seperti langit dan bumi. Bung Karno sangat lihay mahir Bahasa Inggris sedang Soeharto hanya pasif, tapi dia tidak kehilangan rasa percaya diri dan dengan santai dan pede meniru PM Jepang yang dimana mana pakai interpreter.  Dan ia survive jadi presiden selama 32 tahun dan sempat jadi Ketua Gerakan Non Blok dan memimpin sidang GNB memakai interpreter dan trasnlator.

Jadi no big deal soal kefasihan bahasa Ingrris tidak perlu dijadikan ukuran kualitas intelektual seseorang. boleh saja  diatur satu adegan seolah debat dengan moderator pakai bahasa Inggris lalu para capres-cawapres harus menjawab boleh Bahasa Inggris atau Indonesia, tapi yang peting kan jawaban capres-cawapres itu substansial harus berbobot dan bukan sekedar debat kusir atau sekedar kemampuan membuat pantun atau idiom Bahasa Inggris.

Soal debat bahasa ini harus dinilai dari taktik lawan politik untuk memojokkan petahana dengan isu yang psikologis  sensitif tapi kurang elegan dan simpatik. Ini bukan kontes untuk lulus TOEFL, melainkan kontestasi kepemimpinan nation state. Presiden Brazil Lula da Silva juga kurang fasih berbahasa Inggris karena mother tonguenya bahasa Portugis. Bukan tidak mungkin, Kalau dibiarkan bisa melebar harus fasih bahasa Arab dan baca Alquran. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. Dalam UU tersebut, tidak ada satu pun kalimat   yang mewajibkan menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan untuk konfrensi internasional di Luar Negeri dapat menggunakan Bahasa Indonesia dengan memakai interpreter dan trasnlator.

Jadi menurut saya, marilah kita berkontestasi dalam pilpres nanti dengan tidak melihat kelemahan lawan kita, padahal masalah tersebut bukan hal yang wajib. Kontestasi untuk capres-cawapres bagi incumben adalah pertanggungjawaban atas janji-janjinya dan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya.

Begitu juga bagi pendatang baru, bagaimana mampu membedah kekurangan incumben dan apa.yang akan dilakukan ke depan, lalu tentu ada agenda-agenda khusus yang akan menarik suara pemilih. Bahasa hanyalah salah satu dari instrumen komunikasi, bisa digunakan peneterjemah yang tersumpah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Saya tak habis pikir ada tim pasangan calon mengusulkan sesuatu yang sama sekali tidak urgent bagi pelaksanaan pilpres kita. Saya juga tidak melihat ada manfaat penting atau sekedar perlu bagi pilpres kita. Alih-alih perlu, usulan debat menggunakan bahasa Inggris itu memperlihatkan kalau sang pengusul, jika itu muncul dari tim pasangan capres Prabowo-Sandi, menunjukan ketidaksiapan berdebat pada isu-isu subtantif berbangsa dan bernegara.

Hal ini juga menandakan ketidakpercayaan tim pasangan Prabowo-Sandi bahwa hasil debat akan menguntungkan mereka. Jika yang dibicarakan adalah subtansi berbangsa dan bernegara, kemungkinan mereka akan sulit mengembangkan isu. Dan karena itulah dimunculkan ide agar debat juga menggunakan bahasa Inggris. Kelemahan menguasai subtansi debat ingin ditutupi dengan kecakapan berbahasa Inggris.

Selain itu, dengan menggunakan bahasa Inggris seperti ingin menunjukan kelas sosial tertentu, yang sama sekali tidak menunjukan kelas politik tertentu. Jadi hebat atau tidaknya bukan dilihat dari soal sejauh apa ia menguasai masalah debat, memiliki ide tentang sesuatu yang dianggap mandeg dalam berbangsa dan bernegara, lalu ingin menunjukan kelas sosialnya dengan kemahiran berbahasa Inggris.

Sayang, ide ini muncul dr tim Prabowo-Sandi yang selama ini getol menguak isu asing-aseng, tapi seperti mendapatkan kepercayaan dirinya melalui penggunaan bahasa asing. Aneh bukan?

Selanjtnya menggunakan bahasa Inggris karena dianggap kebutuhan untuk kepentingan dunia internasional juga berlebihan. Tidak ada hubungan kemajuan dan atau kemakmuran, serta diterima sebagai warga dunia hanya karena soal kecakapan berbahasa Inggris. Itu cara berpikir inferior. Lebih dari itu, seperti mengaburkan persoalan penting bangsa ini, yakni: keadilan sosial, kesejahteraan, perlindungan HAM, pemerintahan bersih, transparan, kesehatan dan pendidikan yang rendah, korupsi pejabat negara yang merajalela, dan tak lupa perlu mengingatkan untuk menggalakan penggunaan bahasa lokal, yang waktu demi waktu, beberapa di antaranya mengalami kepunahan. Jadi ide debat berbahasa Inggris itu adalah ide abal-abal yang sama sekali tidak ada urgensinya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Debat capres-cawapres seyogyanya merupakan pemaparan visi dan misi kandidat dalam menduduki kursi pemimpin negeri ini mau di jalankan seperti apa dan bagaimana nantinya, bukannya menunjukkan kemampuan kandidat fasih dalam menggunakan Bahasa inggris.

Alangkah baiknya para pengusung maupun pendukung capres-cawapres yang maju dapat memberikan suasana positif dengan dapat memberikan pembelajaran politik positif kepada masyarakat dengan ragam kreatif menyampaikan ide dan gagasan dalam komunikasi terhadap pesan yang akan mungkin di pahami oleh kalangan masyarakat pemilih, sehingga terkesan tidak menimbulkan kegenitan politik dalam perebutan pengaruh masyarakat pemilih.

Satu sisi lagi yang harus di lihat adalah ruang pengaruh dan masyarakat pemilih dalam konteks pemaparan debat dengan Bahasa Inggris sangatlah tidak simetris, mengingat ini merupakan pemilihan yang ruang pengaruh di Indonesia dengan tingkat  masyarakat yang beragam kelas sosial, disinilah komunikasi debat dalam memaparkan visi dan misi harus dapat di pahami dengan simpatik dan jelas sehingga berdampak pergeseran pilihan masyarakat dalam menentukan pilihannya kelak nanti.

Di sinilah budaya debat dapat mengembangkan salah satu budaya demokrasi yang berkarakter dan  bukan menampilkan kegenitan demokrasi yang sekaligus bukan pada substansi demokrasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Demokrasi memberi pesan politik yang bebas bertanggung jawab. Bebas berarti memberi kemerdekaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik. Bertanggung jawab berarti kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Sehingga, aspirasi politik demokrasi mampu menciptakan masyarakat yang dinamis, proaktif dan menyenangkan. 

Pemilihan presiden (pilpres) adalah wujud demokrasi. Ada dua calon presiden dan calon wakil presiden ( capres dan cawapres) Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. Keduanya menjadi penyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan visi dan misinya, melalui debat capres dan cawapres nanti.

Debat adalah komunikasi capres-cawapres dengan masyarakat. Pesan akan menjadi efektif apabila materi yang disampaikan oleh para capres-cawapres bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Karenanya, bahasa pengantar atau bahasa ibu menjadi solusi tepat untuk debat tersebut. Jika ada suatu pertanyaan, bagaimana debat nya dengan Bahasa Inggris? Saya tidak mempersoalkan bahasa, apakah Inggris atau Arab, terserah KPU saja.

Namun, debat capres-cawapres secara subtansi bukan lomba pidato atau pamer jago. Debat adalah ruh kualitas masing masing capres-cawapres dalam menjabarkan pesan-pesan penting segala program- programnya.

Ironis sekali, jika acara ini hanya terlihat seremonial dan sebatas drama komedi tanpa pesan. Selain itu, menggunakan bahasa asing bagian dari kecintaan terhadap bahasa nasional. Ini adalah jati diri bangsa dan negara. Bahasa Indonesia yang telah menjadi melahirkan bangsa Indonesia, harus diruntuhkan oleh egoisme politik yang tidak berkualitas sama sekali. Bagaimana bisa terjadi, bicara satu bangsa, bahasa dan tanah air, tetapi pesta demokrasi malah merusak simbol NKRI? 

Semoga saja KPU memahami persoalan ini. Jangan sampai debat capres-cawapres jadi pertunjujan stand up comedy nasional. Ada debat bahasa Inggris dan Arab, serta lomba membaca Alquran para capres. Apakah kedua capres-cawapres siap? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Antropolog Agama Spesialisasi Tema Islam/ Muslim di Mexico dan Amerika Latin

Saya masih teringat zaman Pak Harto, beliau selalu menggunakan Bahasa Indonesia di setiap acara kenegaraan internasional. Juga kita sering melihat pemimpin-pemimpin negara Amerika latin, Rusia, Arab,  Iran, China dan terakhir Korea, menggunakan bahasa Ibu mereka dalam acara acara kenegaraan internasional.

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam debat capres menurut saya adalah kewajiban. Penggunaan bahasa Indonesia seharusnya menjadi wajib dalam acara-acara kenegaraan untuk memupuk kecintaan kita sebagai anak bangsa terhadap bahasa nasionalnya. Berapa banyak negara di dunia ini yang tidak memiliki bahasa sendiri dan terpaksa menggunakan bahasa bahasa negara penjajah mereka. Lihat di benua Amerika, Afrika dan di amerika latin misalnya, bahasa asli mereka telah punah dan dipunahkan.

Saya secara pribadi berharap kepada Presiden Jokowi untuk gemar menggunakan Bahasa Indonesia dalam fórum internacional, menjadi contoh dan teladan bagi kami untuk mencintai bahasa nasional, bahasa kebanggaaan kita semua Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa penjajah oleh Presiden Jokowi di kancah Internasional menurut saya hanya akan dijadikan bahan lelucon kaum oposisi dan kontra produktif terhadap usaha pemenangan beliau di tahun 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Sesungguhnya pernyataan sengketa kekanak-kanakan yang mengada-ada sudah kehabisan akal, dan tidak perlu diekspose dan dibesar-besarkan. Usulan barang yang  "mokal" mencerminkan anak anak yang sedang ribut kehabisan isu untuk memancing kejengkelan lawan. Jadi kalau ditanggapi malah "ndadra ". Sebaliknya kalau didiamkan dia akan mati angin kehilangan langkah.

Dimana logikanya berdebat di depan umum di Indonesia pakai Bahasa Inggris?  Mungkin usulan itu untuk ujian kenaikan kelas atau pertandingan pidato di kalangan pelajar sekolah lanjutan. 

Petanyaan lain, apa manfaatnya? Tidak semua yang hadir ngerti apa yang diomongkan, kecuali juri yang disiapkan, lalu pemenangnya akan diangkat jadi penterjemah atau jubir di PBB. Belum tentu bisa dipromosikan menjadi diplomat karena yang bersangkutan harus lewat pendidikan. 

Yang mengejutkan ada yang mempersyaratkan bisa berdoa dan membaca Alquran untuk menjadi kepala daerah,  nyatanya yang terpilih juga, 'sorry to say ' tidak tahan lama.

Apa yang penting bagi calon pemimpin adalah kejujuran dan kepercayaan diri yang kuat. Selalu siap menghadapi tantangan secara perorangan maupun kolektif. Dengan semboyan "aku bisa, Indonesia bisa" jangan kerdilkan diri dan bangsa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Gagasannya menarik, seorang pemimpin apalagi presiden dan wapres sudah seharusnya fasih berbahasa Indonesia secara baik dan benar disamping penguasaan bahasa asing, seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

Presiden dan wakil presiden adalah simbol pemimpin nasional yang dituntut mewakili negaranya dalam pergaulan internasional, maka penguasaan bahasa asing sekurangnra Bahasa Inggris dan Bahasa Arab itu  penting. Pandai berbahasa Inggris itu keren, tetapi juga wajib pandai berbahasa Arab. Percuma jika kuasai Bahasa Inggris tapi tidak kuasai Bahasa Arab.

Lebih substansi dari sekadar bahasa, tidak keliru kiranya penyelenggara pemilu (KPU)  juga menguji kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam memimpin sholat, misalkan sholat isya atau sholat subuh. Tes kemampuan dalam memimpin sholat sangat relevan dengan pengamalan sila pertama dari Pancasila. 

Saya percaya jika uji kecakapan dalam memimpin sholat dilakukan sebagai inovasi pada debat capres dan cawaPpres yang akan datang, pasti akan berdampak positif pada kepemimpinannya, dan bisa menjadi trend pada suksesi-suksesi yang lain. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Polemik baru muncul lagi soal bahasa dalam sesi debat. Dimulai dari Kubu Prabowo Uno yang menatang sesi debat capres wapres menggunakan bahasa Inggris , sedang kubu Jokowi-Maruf mengusulkan Bahasa Arab. Perseteruan berbagai model ditampilkan dari kubu Prabowo Uno ada lagu Ganti Presiden 2019  juga  

pihak pendukung Jokowi Maruf juga melantunkan lagu " Gak Mau Ganti Presiden , Jokowi tetap presiden "

Pendukung masing masing capres-cawapres saling singguk mencari kelemahan kelemahan dan provokasi lewat medsos tidak beretika lagi karena ejekan hinaan bermunculan vulgar.
Panasnya situasi yang dibangun para pendukung capres cawapres justru kesan demokrasi indonesia sungguh menakutkan dimata masyarakat. Belum lagi teror maupun intimidasi bisa saja terjadi lebih keras dari pemilu pemilu sebelumnya. 

Pilpres bukan lagi dipandang sebagai proses pengabdian untuk membangun bangsa yang lebih baik tetapi lebih dipandang sebagai ajang perebutan kesempatan bagi golongan untuk lebih menikmati hasil kemenangan. Kalau demikian halnya rakyat mau dikemanakan  Atas suksessi kepeminpinan.

Maka rakyat yang sadar akan tidak mengambil peran banyak toh setelah pemilu mereka pada berangkulan. Rakyat yang tadinya melitan mendukung calon tertentu secara langsung tidak merasa beruntung malah buntung karena terancam disarmonisasi pergaulan atau hubungan.

Dengan munculnya ide atau usulan debat sesi bahasa Inggris. Saya kira KPU tidak serta merta mengakomodir  karena penggunaan bahasa sudah diatur undang-undang yakni Bahasa Indonesia yang benar. Jika dipaksakan akan timbul somasi dari berbagai pihak.

Tentu dengan suhu semakin memanas diharapkan pihak lembaga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus gencar menyuarakan bahwa demokrasi ini sangat penting  dan menyenangkan karena ajang pemilu itu dikatakan "Pesta Demokrasi " indentik dengan kegembiraan dalam demokrasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang