Usai Pungut Suara, Bersatu atau Terbelah?
berita
Politika
18 April 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Pemungutan suara Pemilu 2019 sudah usai. Tinggal menunggu hasil rekapitulasi suara secara nasional, yang bakal diumumkan KPU paling lambat sekitar sebulan pasca pencoblosan, untuk mengetahui siapa yang mendapat suara mayoritas rakyat. Meski tahapan pemilu belum benar-benar berakhir, kini saatnya merajut kembali semangat persatuan dan kesatuan.

Ya, kembali menjadi bangsa yang harmonis, santun, dan beradab. Dalam beberapa bulan belakangan, kehidupan politik telah mencerabut rakyat dari akar budayanya. Mereka terbelah menjadi dua kubu. Saling nyinyir, hujat, dan merendahkan satu sama lain menjejali ruang publik setiap saat. Perpecahan pun begitu kental dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya apa yang harus segera dilakukan agar rakyat bersatu dalam bingkai Indonesia?

Upaya itu boleh jadi bukan perkara mudah. Sebagian kalangan masih khawatir perpecahan bakal terjadi, meski pencoblosan berlangsung tertib dan damai. Salah satu musababnya, pernyataan Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers dikediamannya, Rabu (17/4/2019).

Berdasarkan exit pol internal, Prabowo mengklaim unggul sementara atas Jokowi-Ma’ruf saat perhitungan suara di TPS sedang berlangsung. Malam harinya, capres nomor urut 02 merayakan kemenangan. Ini kemenangan bagi rakyat Indonesia, katanya.

Sontak, sebagian kalangan menilai Prabowo tidak siap kalah. Pasalnya, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan Jokowi-Ma’ruf unggul sekitar 55 persen.

Kendati demikian, klaim oposisi boleh jadi wajar adanya. Toh, quick count lembaga survei juga bukan fakta materil yang bisa dijadikan pijakan. Sekalipun akurasi hitung cepat tidak bisa diragukan, yang benar-benar bisa menentukan siapa yang menang adalah hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU.

Jangankan tidak percaya hitung cepat, meragukan hasil rekapitulasi suara pun dibolehkan. Regulasi memberikan ruang kepada kontestan untuk memperkarakan keputusan KPU. Jika kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara bisa dibuktikan, hasil rekapitulasi suara bisa dianulir. Masalahnya sekarang, apa yang perlu dilakukan agar mekanisme hukum menjadi jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu?

Bertindak di luar koridor hukum lah yang dikhawatirkan terjadi. Bukan cuma jika Prabowo kalah, demikian halnya ketika hasil pemilu tidak berpihak kepada Jokowi.

Betul, kubu petahana dinilai relatif tenang. Tidak emosional layaknya kubu oposisi. Tapi sikap ini boleh jadi hanya karena quick count memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Artinya jika petahana keok di real count KPU, belum bisa dipastikan para pendukungnya akan bersikap lapang dada.

Andai hasil pemilu tidak diterima dengan lapang dada dan tidak diselesaikan melalui jalur hukum, apakah itu artinya elite kita dan pendukung fanatiknya jauh lebih tidak dewasa ketimbang rakyat? Tak sedikit orang yang memprediksi pemungutan dan pemungutan suara bakal menimbulkan kericuhan, faktanya tidak terbukti. Rakyat datang ke TPS dengan tertib dan damai. Ini dianggap bukti kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi.

Bagaimanapun hasil pemilu nantinya, tentu kita berharap rakyat tidak diperhadapkan satu sama lain hanya gara-gara perebutan kekuasaan antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Lalu, apa yang perlu dilakukan agar harapan ini terwujud?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia

Harus dipahami bahwa klaim menang pemilu ini merupakan dinamika yang seharusnya dianggap biasa. Karena belum ada penghitungan resmi dari KPU. Yang ada baru hasil quick count yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf, dan kemudian hasil real count versi 02 yang memenangkan Prabowo-Sandi. Jadi, wajar-wajar saja perbedaan itu.

Tapi yang paling penting, kedua kubu jangan melakukan, misalnya, selebrasi yang berlebihan terlebih dahulu. Kemudian jangan juga melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, misalnya. Karena bagaimanapun hasil resmi harus kita tunggu dari KPU. Tidak hanya menunggu, kita juga harus mengawal proses rekapitulasi suara oleh KPU agar suara tidak berubah di tengah jalan.

Kalaupun ada sengketa pemilu, misalnya pilpres, itu juga harus dianggap biasa sebagai hak calon untuk mengajukan sengketa. Saya yakin banyak kecurangan-kecurangan pemilu, ketimbang mengungkapkan kecurangan di jalanan maka lebih baik dikumpulkan fakta dan datanya sejauh mana kecurangan itu signifikan mempengaruhi hasil pemilu, entah itu dimenangkan atau pemungutan maupun penghitungan suara diulang.

Mekanisme-mekanisme yang sudah disediakan ini seharusnya dipakai. Pertama, mekanisme untuk mengawal penghitungan suara mulai dari tingkat PPK sampai KPU nasional. Kedua, mekanisme hukum yang disediakan untuk komplain hasil pemilu ini kepada Mahkamah Konstitusi.

Kalau mekanisme itu dipakai, maka semuanya akan aman-aman saja walaupun ada ketidakpuasan. Karena begini, tidak setiap kecurangan langsung serta merta bisa mengubah hasil pemilu.

Agar hasil pemilu bisa diterima oleh semua pihak, KPU harus mampu menampilkan sebagai sosok yang bisa dipercaya. Caranya adalah KPU tidak memperkeruh suasana, tapi harus mendamaikan suasana. Jangan terlibat terhadap polemik atau statement-statement yang tidak perlu. KPU cukup bekerja secara profesional dan memberikan statement yang bersifat kelembagaan.

Jika nantinya ada sengketa hasil pemilu, MK harus menunjukkan kredibilitasnya bahwa mereka akan bisa menyelesaikan sengketa pemilu  secara independent dan sesuai prosedur yang benar. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Berdasarkan hitung cepat (quick count) Jokowi-Ma'ruf unggul atas Prabowo Sandi di kisaran angka 10 persen. Quick count adalah indikator dari penghitungan secara keseluruhan suara rakyat dalam Pemilu yang diambil dengan menggunakan teknik sampling dari real count perolehan suara di TPS. Oleh karena itu, quick count yang dirilis oleh berbagai lembaga survei bisa dijadikan acuan untuk menyimpulkan keunggulan pasangan 01.

Sebagai sebuah produk pengetahuan ilmiah, quick count telah diterima dalam praktik demokrasi dan teruji validitasnya sebagai instrumen pengawasan penghitungan dari potensi kecurangan. Oleh karena itu, produk quick count harus dibela. Bukan membela lembaga survei atau pasangan 01, tetapi membela suara rakyat yang sudah dihitung secara cepat.

Namun demikian, untuk menghindari potensi ketegangan baru antar pendukung, semua pihak tidak melakukan klaim-klaim dan perayaan berlebihan. Semua pihak tetap menunggu proses penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU.

Jika Jokowi hanya bersyukur atas quick count, Prabowo justru menentang. Ini suatu sikap normatif para calon dalam merespons hasil pemilihan, yang diharapkan tidak membakar emosi pendukung.

Fakta sejumlah ketidakteraturan penyelenggaraan Pemilu dan klaim kecurangan yang diajukan pihak 02 sebaiknya diselesaikan dalam kerangka demokratik. Kita punya Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Maka ke sanalah semua komplain diajukan.

Ide menggerakkan warga untuk melakukan perlawanan atas produk demokrasi harus ditolak. Apalagi gagasan people power. Publik menyimak bahwa seluruh komplain atas penyelenggaraan Pemilu telah dan terus direspons dan disikapi oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Karena itu tidak ada argumen legal dan konstitusional untuk mendelegitimasi kinerja para penyelenggaran Pemilu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Sebenarnya seluruh proses Pemilu 2019 ini, meskipun terjadi goncangan dan turbulensi, secara keseluruhan berlangsung demokratis dan fair. Memang ada permainan politik identitas, tapi belum ada yang mengarah kepada aksi kekerasan dan subversif.

Namun, pidato  "kemenangan" Prabowo  pada malam setelah quick count sejumlah lembaga survei menyebutkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf sekitar 55 persen menjadi anti-klimaks. 

Aksi itu menunjukkan Prabowo bukan sosok demokrat yang siap kalah. Ia tetap sosok militer yang tak pernah bisa menerima kekalahan. Sikap ini sangat merugikan, bukan saja bagi reputasi politiknya tapi juga citra kelompok oposisinya.

Meragukan hasil quick count juga wujud anti-keilmiahan. Quick count adalah metode survei atas hasil pemilu yang dicuplik dari TPS dengan sistem random yang ketat. Meragukan quick count sama dengan meragukan bangunan ilmu pengetahuan yang mengambil kesimpulan dengan data induktif. Nalar keilmiahan dilecehkan dengan sikap menolak quick count secara brutal ini.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan politik Indonesia masih harus banyak berbenah. Kesadaran siap menang dan siap kalah adalah wujud dari pengelolaan sistem seleksi kekuasaan secara demokratis. Ketika kalah, Prabowo dan tim pendukungnya harus belajar menjadi oposisi yang kritis dan elegan. 

Tanpa itu, demokrasi tidak akan sampai pada simpul akhirnya, yaitu membangun bangsa dengan segala daya sebagai elemen bangsa. Ketika menang pemilu, kelompok menang menjalankan kekuasaan dengan amanah dan penuh integritas. Demikian pula kelompok kalah harus menjalanlan sikap kritis mengoreksi jalannya kekuasaan. Rakyatlah timbangan akhir kekuasaan.

Kini, kisah selanjutnya semakin sporadis, ketika Prabowo berpura-pura jadi presiden dan mengambil sumpah loyalitas dari tim pendukungnya. Persis seperti kisah HC Anderson, ketika ada Raja yang ditipu oleh bawahannya sedang memakai baju kebesaran yang katanya paling mewah, tapi seorang anak kecil berteriak bahwa Raja sudah gila, karena berparade sambil telanjang.

Saat ini penting bersikap jujur dan kesatria, tanpa perlu menipu diri bahwa telah jadi pemenang. Padahal satu legitimasi pun tak dipunyai. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Dalam setiap pemilu presiden itu wajar saja untuk saling klaim kemenangan. Persoalannya, apakah klaim itu bisa diverifikasi secara terbuka? Itu yang jadi problem utama dari kubu Prabowo-Sandi.

Klaim 62 persen perolehan suara dengan metode real count itu oke-oke saja. Masalahnya, kubu koalisi Prabowo tak punya instrumen untuk menguji klaimnya sendiri secara terbuka. 

Mestinya, klaim apapun itu harus bisa dibuktikan, divalidasi, sehingga klaimnya menjadi sahih dan punya legitimasi secara metodoligis, dan bisa dipertandingkan dengan hasil quick count lembaga survei lainnya.

Survey internal atau real count internal, semestinya hanya untuk konsumsi internal juga. Bila itu dipublikasi, konsekuensi logisnya adalah harus buka-bukaan, baik secara metodologi maupun sumber-sumber datanya. Itu yang tak dilakukan oleh kubu 02. Maka klaim hanyalah tinggal klaim yang cuma berbunyi di ruang hampa. Keberanian untuk melakukan klaim, harus diikuti juga dengan keberanian untuk diverifikasi secara terbuka.

Saran saya pada kubu Prabowo-Sandi, undanglah pers dan publik utk melihat sendiri dapur real-count internalnya. Bagaimana mereka berproses dan bekerja, apa dan dari mana saja sumber-sumber data yang mereka pakai sebagai olahan. Tunjukkan salinan C1 yang mereka kumpulkan dari para saksi mereka di setiap TPS seluruh Indonesia.

Itu tantangan yang harus dijawab kubu Prabowo. Bila tantangan itu diabaikan, maka publik juga akan mengabaikan klaim Prabowo-Sandi tersebut. Sesederhana itu sebenarnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi adalah jalan terbaik agar rakyat kembali bersatu. Bangsa ini milik bersama. Bukan milik kubu 01 ataupun kubu 02. Bukan milik Jokowi ataupun Prabowo. Sudah benar jika Jokowi mengirim utusan untuk bertemu dengan Prabowo. Itu merupakan langkah awal untuk melakukan rekonsiliasi. Tak perlu marah-marah jika kalah nanti. Tak perlu menggerakkan massa ketika kalah. 

Siapapun yang menang nanti itulah pilihan rakyat. Pilihan rakyat Indonesia. Berbesar hati bagi capres, cawapres, dan para pendukungnya merupakan cara yang elegan dalam menjaga kerukunan, keharmonisan, dan persaudaraan. 

Demokrasi sejatinya harus paralel dengan penegakan hukum. Berdemokrasi juga harus siap menjalankan dan mengikuti mekanisme hukum. Demokrasi membuka ruang bagi pihak-pihak yang dirugikan atau kalah untuk menggugat melalui mekanisme hukum. Berdemokrasi juga harus siap menang dan siap kalah. Jangan hanya siap menang. Namun tidak siap kalah. 

Mekanisme hukum adalah jalan terbaik untuk menghindari konflik. Biar hukumlah yang mengadili. Hukum menjadi benteng terakhir dalam berdemokrasi. Jangan pernah terpikir dan berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan diluar koridor hukum. 

Demokrasi di Indonesia gaduh dan rusak kan karena tingkah polah dan perilaku elite-elitenya. Elite lah banyak melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran, seperti menyerang, memfitnah, menebar hoaks, dan menjatuhkan lawan. Dan elite-elite tersebut didukung oleh pengikit fanatiknya. Sehingga politik menjadi acak kadut. Dan tak bermoral. Jadi elite-elite dan pendukung fanatinyalah yang tidak siap. Tidak siap kalah. Hanya siap menang. 

Sedangkan masyarakat biasa itu luar biasa hebatnya. Mereka mengikuti Pemilu dan mencoblos dengan santai, aman, damai, tertib, dan bahagia. Karena setelah mencoblos, panitia menyiapkan baso dan cofee untuk disantap.

Membangun kesadaran di tingkat elite dan masyarakat. Bahwa Pilpres itu hanya ritual lima tahunan. Proses demokrasi biasa. Dan dalam kontestasi politik pasti ada yang kalah dan juga ada yang menang. Yang menang jangan jumawa. Dan yang kalah harus lapang dada. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan