Ujung-Ujungnya Eks Napi Korupsi Boleh Nyaleg
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 September 2018 13:00
Penulis
Mahkamah Agung (MA) merestui eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pileg 2019. Kamis (13/9/2018) lalu, MA membatalkan ketentuan larangan bekas terpidana korupsi nyaleg yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Salah satu pertimbangannya, majelis hakim menilai beleid tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Secara normatif, putusan MA memang dibenarkan karena UU Pemilu--yang menjadi batu uji PKPU Nomor 20 Tahun 2018--tak melarang bekas napi korupsi nyaleg. Tapi ada yang menilai putusan uji materi itu mengabaikan keadilan substantif. Tindakan majelis hakim MA juga tampaknya berlawanan dengan kehendak masyarakat. Salah satu buktinya, petisi yang dibuat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih pada 3 April 2018 lalu. Hingga kini, lebih dari 248 ribu masyarakat telah menandatangani petisi berisi penolakan terhadap bekas napi korupsi nyaleg.

Apakah petisi tersebut tidak bisa dijadikan pertimbangan majelis hakim? Bukankah hukum sejatinya harus sesuai dengan kehendak rakyat? Betul, jumlah tanda tangan petisi itu tidak bisa menjadi ukuran bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menolak eks napi korupsi nyaleg. Tapi yang pasti, sampai sekarang tidak ada gerakan masyarakat yang ramai-ramai menginginkan bekas terpidana korupsi nyaleg.

Hingga kini, tampaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum rela mematuhi putusan MA. KPU berharap partai politik tetap menarik bakal caleg eks napi korupsi yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh lembaganya. Mereka menagih komitmen parpol soal pakta integritas--tidak menyodorkan bekas eks koruptor sebelum masa pendaftaran caleg--yang sudah ditandatangani pimpinan parpol sebelum masa pendaftaran caleg.

Lantas, apakah parpol bisa dijadikan benteng terakhir untuk membegal bekas napi korupsi nyaleg? Pasalnya, permintaan KPU cukup beralasan jika ditinjau lebih jauh. Sebelum dibatalkan MA, sebenarnya larangan eks terpidana korupsi nyaleg tidak menjadi syarat administratif pencalegan, tapi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengharuskan parpol untuk tidak mendaftarkan bakal caleg bekas napi korupsi ke KPU. Tapi sayangnya, sebagian parpol lainnya kabarnya akan membiarkan caleg mantan napi korupsi begitu mendapat restu MA. Loh, bukankah hakikat parpol untuk menampung aspirasi rakyat?

Jika akhirnya eks napi korupsi masuk DCT Pileg 2019, upaya apa yang harus kita lakukan agar anggota legislatif periode 2019-2024 bersih dari bekas terpidana korupsi? Sebab banyak yang mengatakan, korupsi adalah perbuatan yang mengkhianati rakyat.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan mantan napi korupsi nyaleg yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, menyiratkan bahwa sistem hukum Indonesia lebih berpihak pada aturan yang bersifat prosedural. Tidak salah memang, tetapi jelas kita semakin menjauhkan diri dari hukum yang progresif.

Dalam perspektif filosofi, putusan MA ini telah membenturkan asas kepastian hukum dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Pemihakan MA dengan komposisi majelis hakim yang sekarang ada, lebih berpihak pada prosedur ketimbang rasa keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dengan tanpa maksud mengkultuskan seseorang, saya yakin jika Hakim Agung Artidjo Alkostar belum pensiun dan ditunjuk sebagai ketua majelis yang menangani perkara ini, dengan segala pengaruhnya pasti akan memutus dan berpihak pada rasa keadilan dalam masyarakat dan kemanfaatan bagi kehidupan demokrasi yang bersih. Putusan akan memperkuat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang tidak memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang telah merusak kepercayaan publik pada demokrasi.

Nasi sudah jadi bubur, bolanya kini ada di tangan masyarakat pemilih. Berapa persentase pemihakan pada caleg-caleg eks koruptor nanti pada pengumuman hasil Pileg 2019, akan menggambarkan dengan jelas wajah dan pragmatisme masyarakat Indonesia di zaman milenial. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan napi korupsi nyaleg melanggar Pasal 55 UU MK dan Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017, yang melarang MA memutuskan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang Undang-undang-nya sedang diuji di MK.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak dapat diuji di MA apalagi diputuskan perkaranya, karena UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedang diuji perkaranya di MK. Itu sebabnya putusan MA itu merupakan sesuatu yang bukan kewenangannya. Segala putusan yang bukan kewenangannya harus dianggap batal demi hukum alias putusan itu harus dianggap tidak pernah ada.

Jikapun ada pendapat yang berbeda dan menyatakan putusan MA itu sah, maka putusan itu tidak mengikat KPU seketika. KPU masih dapat menerapakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 hingga 90 hari sejak putusan MA dijatuhkan berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 yang berbunyi:

"Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum."

Jadi KPU masih bisa menerapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 selama 90 hari. Setelah 90 hari baru dapat mengikat dan tidak berlaku dengan sendirinya PKPU itu Artinya, KPU masuh dapat mencoret caleg mantan napi korupsi dari daftar caleg tetap (DCT). Dengan demikian, KPU tetap bisa menghormati putusan MA dengan menunda penerapannya putusan sebagaimana diatur MA sendiri dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Sebagai wakil Tuhan di bumi, hakim harusnya tidak hanya melihat bukti dan memutus berdasarkan hukum positif semata. Namun juga harus mempertimbangkan kebatinan masyarakat Indonesia, yang sudah gusar dengan persoalan korupsi yang tak pernah henti. Petisi semestinya dilihat hakim untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara. Karena bagaimanapun petisi merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menolak eks napi korupsi untuk menjadi caleg.

Hukum sejatinya harus melihat kondisi sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Jika masyarakat menginginkan eks napi korupsi tidak dijadikan caleg, seharusnya MA mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat tersebut. Namun apapun keputusan hakim harus dihormati. Menghormati keputusan hakim sama pentingnya dengan penegakan hukum. Jika hakim dan hukum tidak dihormati, maka hancurlah bangsa ini.

Memang, seharusnya parpol yang menjadi garda terdepan dan benteng terakhir dalam membegal eks napi korupsi. Partai politik harus bertanggung jawab atas merebaknya korupsi di Indonesia. Jika masih mencalonkan eks napi korupsi, maka partai-partai tersebut sama saja tidak pro dalam pemberantasan korupsi.

Para kader partai yang pernah terlibat korupsi, walaupun mereka punya hak untuk jadi caleg, harusnya tidak dicalegkan. Lebih baik mereka ditempatkan ditempat lain yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ditempatkan dijabatan lain. Bukan menjadi caleg. Kita ingin melihat parlemen Indonesia di pusat dan di daerah diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan peduli kepada nasib rakyat. Bukan melakukan korupsi untuk diri sendiri. Tapi semuanya dikembalikan ke partai. Apakah tetap akan mendukung atau membegal eks napi korupsi untuk menjadi caleg. Jika partai kompak dan seragam tidak mencalonkan eks napi korupsi, maka sesungguhnya partai-partai tersebut sedang membersihkan dirinya dan bangsa ini.

Parpol memang dalam dilema. Di satu sisi MA membolehkan kadernya yang eks napi korupsi untuk nyaleg. Tapi disisi yang lain sudah menandatangani pakta integritas dengan KPU. Sejatinya memang partai harus memperhatikan dan mempertimbangkan masyarakat yang menolak eks napi korupsi menjadi caleg. Karena pada dasarnya keberadaan parpol memang untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Parpol jangan egois memaksakan kehendak. Walaupun MA membolehkannya. Namun sepertinya beberapa parpol akan tetap menjadikan eks napi korupsi menjadi caleg, mungkin karena mereka dianggap merupakan orang yang berjasa dalam mendanai dan membesarkan partai.

Jika eks napi korupsi akhirnya tetap jadi caleg pada Pileg 2019, upaya yang harus kita lakukan adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk memilih caleg-caleg yang belum atau tidak pernah terlibat tindak pidana. Apalagi tindak pidana korupsi. Kan masih banyak kader-kader parpol yang bersih, berintegritas, dan bisa membesarkan partai. Pilihan semuanya ada di tangan rakyat. Karena rakyat lah yang memilih dan berdaulat.

Namun tanpa mengurangi hak eks napi korupsi dalam berpolitik. Mereka harus menjadi negarawan untuk rela tidak menjadi caleg. Bangsa ini membutuhkan politisi yang negarawan. Yang rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan napi korupsi jadi caleg tetap harus dihormati, karena Indonesia adalah negara hukum dan MA memang memiliki kewenangan untuk itu. Menghormati hukum artinya menerima putusan MA. Ini menunjukkan tingkat peradaban yang bagus.

Saya sependapat dengan orang-orang yang menolak adanya calon legislatif eks terpidana korupsi. Sejatinya calon anggota dewan adalah manusia-manusia pilihan yang berintegritas tinggi, memilki rekam jejak yang baik dan tidak "cacat" moral. Korupsi tidak semata-mata tindak pidana, melihat dampaknya yang sangat besar merugikan negara dan masyarakat, maka orang-orang yang terbukti melakukannya termasuk manusia yang cacat moral.

Sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi, maka kita harus bisa menghormati keputusan hukum yang sah, sekaligus menolak adanya wakil rakyat yang cacat secara moral. Lakukan dua hal tersebut secara bersamaan dengan cara melakuhan kampanye secara masif adanya caleg-caleg eks koruptor dan mengajak masyarakat untuk tidak memilih caleg-caleg eks koruptor tersebut. Langkah ini sebagai upaya terakhir kita untuk menyelamatkan marwah lembaga legislatif dan sekaligus memberikan pembelajaran kepada partai politik.

Apabila Pemilu Legislatif 2019 nanti masih ada calon legislatif eks terpidana korupsi yang terpilih, artinya ada yang keliru dengan mental bangsa kita, dan ini alarm untuk pemegang otoritas kebijakan undang-undang bisa melakukan review dan revisi terhadap regulasi yang tidak pro-rakyat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk membatalkan aturan di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual kepada anak untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2019. Putusan ini semakin memperkuat hasil laporan Corruption Perception Index (CPI) selama hampir dua dekade terakhir tentang menguatnya praktik korupsi politik di Indonesia. Berdasarkan data CPI tahun 2017, skor Indonesia mengalami stagnasi di angka 37, skor yang juga diperolah tahun 2016. Menurut hasil riset ini salah satu problem utama yang memperlambat laju skor CPI adalah lemahnya inisiatif untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi politik, khususnya di lembaga legislatif. Senada dengan hal tersebut, berdasarkan riset Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2017 menempatkan institusi politik yakni lembaga legislatif (DPR/DPRD) dan partai politik sebagai lembaga terkorup di Indonesia.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU perlu diapresiasi karena mengambil langkah yang tepat untuk menolak pencalonan sebagai anggota legislatif terhadap individu yang pernah dipidana karena melakukan kejahatan serius, khususnya korupsi. Apa yang telah dilakukan KPU setidaknya memperlihatkan bahwa tugas penyelenggara pemilu tidak hanya sekadar mengadministrasikan proses pemilu tetapi juga memiliki kewajiban moral kepada publik untuk menghadirkan caleg yang berkualitas dan berintegritas. Kebijakan KPU seperti oase di tengah tandusnya pemberantasan korupsi politik baik dari sisi politik hukum (regulasi) maupun dalam proses peradilan pidana. Kejahatan korupsi masih dilihat sebagai kejahatan biasa, regulasi masih memberikan ruang bagi individu yang telah terbukti tidak memiliki integritas untuk menduduki jabatan publik khususnya di lembaga-lembaga politik.

Selain itu, dalam proses peradilan terhadap para koruptor masih memberikan sanksi yang rendah, belum lagi soal pemberian privilege ketika koruptor tersebut menjalani masa pidana. Pencabutan hak politik oleh pengadilan juga masih sangat sedikit, padahal terpidana korupsi yang berasal dari lembaga legislatif masih mendominasi. Problem dalam proses pemidanaan ini semakin kompleks ketika MA memberikan ruang bagi para mantan koruptor untuk dapat kembali menduduki jabatan politik melalui putusan judicial review terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Sistem peradilan tidak mampu membuat putusan yang progresif untuk menghadapi tantangan zamannya, seperti korupsi politik yang mengakar. Putusan MA ini sebaiknya tidak mengurangi upaya menghadirkan calon wakil rakyat yang memiliki integritas tinggi. Sebaliknya putusan ini harus dilihat sebagai tantangan baru bagi penyelenggara pemilu khususnya KPU untuk menyusun regulasi dan memastikan para mantan terpidana korupsi diketahui oleh pemilih/publik secara luas. UU Nomor 7 Tahun 2017 secara jelas menyebutkan bahwa untuk mendukung terselenggaranya pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil salah satunya dengan menegakkan prinsip terbuka. Prinsip ini melindungi hak masyarakat untuk memilih wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik. Sehingga desain regulasi penyelenggaraan pemilu memang ditujukan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Untuk mendukung hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan;

Pertama, dengan merujuk pada hak pemilih/publik untuk mengetahui secara lengkap, jelas dan mudah diakses terhadap rekam jejak para calon anggota legislatif yang berlatar belakang mantan terpidana korupsi, maka KPU segera menetapkan aturan untuk memastikan para pemilih/publik mendapatkan haknya tersebut sesuai dengan UU Pemilu maupun UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kedua, bagi partai politik, ini saat yang tepat untuk membuktikan komitmen anti korupsinya. Demi tercapainya hasil pemilu yang berintegritas dan sesuai dengan kesepakatan bersama (Pakta Integritas) yang telah dilakukan baik dengan KPU maupun Bawaslu untuk segera menarik dan mengganti seluruh calon anggota legislatif yang berlatar belakang sebagai mantan terpidana korupsi.

Ketiga, DPR dan pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap paket undang-undang politik, yaitu UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD yang lebih memiliki perspektif untuk memberantas praktik korupsi politik, baik di internal partai politik maupun di dalam jabatan-jabatan politik yang dipilih melalui proses pemilu.

Keempat, mengajak seluruh pemilih/publik untuk tidak memberikan pilihannya kepada calon anggota legislatif yang memiliki masalah integritas, seperti mantan terpidana korupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Pasca keputusan MA yang menggagalkan PKPU larangan mantan napi koruptor dicalonkan dalam pileg, nasib mantan koruptor langsung terbebaskan untuk menjadi caleg. Walau secara hukum selalu saja ada celah untuk mengubah apa yang sudah diputuskan, akan tetapi tentu saja publik tak boleh menggantungkan harapan pada institusi resmi itu jika ingin agar mimpi pemilu berintegritas itu terwujud secepatnya.

Keputusan MA yang senafas dengan Bawaslu dan juga DPR serta pemerintah membuktikan bahwa korupsi itu merupakan hantu yang sudah merasuki semua lembaga publik. Dengan kata lain korupsi sistemik itu telah membuat institusi-institusi kita tak berdaya untuk melawannya. Bahkan alih-alih berusaha melawan, mereka justru bertindak sebagai pemberi jaminan bagi langgengnya korupsi itu.

Maka saya kira sia-sia saja menghabiskan waktu untuk menguji larangan mengembalikan koruptor ke panggung politik melalui lembaga-lembaga resmi tersebut. Kalau jalan resmi sudah mampet, maka kesempatan satu-satunya untuk mengembalikan misi PKPU melarang mantan napi koruptor menjadi caleg ada pada publik itu sendiri.

Publik sendirilah satu-satunya entitas yang terbebas dari racun hantu korupsi itu. Sehingga hanya publik itu juga yang punya peluang untuk memastikan gagalnya para mantan napi kembali ke singgasana kekuasaan yang pernah ditelikungnya untuk memperkaya diri sebelumnya.

Partai politik pun setali tiga uang dengan MA, Bawaslu, dan DPR. Parpol juga telah berhasil dikuasai hantu korupsi itu sehingga tak bisa diharapkan sebagai agen perubahan. Parpol yang sesungguhnya sejak awal mesti berani mencoret langkah mantan napi koruptor ternyata malah membuka jalan bagi mereka.

Kini soalnya adalah apa yang harus dilakukan publik untuk menghentikan langkah mantan napi koruptor itu? Saya kira jika publik percaya dengan kekuasaan mereka sebagai penentu caleg terpilih, maka mestinya publik atau pemilih bisa menghentikan langkah mantan napi tersebut saat memberikan suara. Pemilih harus memastikan tak mencoblos mantan napi koruptor dibilik suara. Kekompakan pemilih bisa menggagalkan nafsu mantan koruptor untuk kembali ke singgasana kekuasaan.

Selain caleg ya pemilih harus juga menghukum parpol yang mengusung para mantan koruptor. Partai tak bisa lepas atau cuci tangan dari tanggung jawabnya yang memberikan legitimasi melalui pencalonan bagi para mantan napi koruptor.

Partai yang masih mengusung mantan napi koruptor jelas tak punya semangat memberantas korupsi. Partai seperti itu yang akan dengan mudah memanfaatkan kader yang menjadi legislator untuk melakukan korupsi. Partai seperti itu juga yang menyemaikan korupsi hingga menjadi sistemik di. Lembaga-lembaga.

Oleh karenanya cara menghentikan langkah koruptor tak akan efektif jika hanya ditujukan bagi mantan napi saja, tanpa menyentuh parpol yang menjadi pengusung.

Parpol yang menjadi pengusung caleg mantan napi juga harus dihindari di bilik suara demi memastikan rezim parlemen berikutnya bisa bebas dari penyalahgunaan wewenang yang berakhir korupsi.

Saya kira desakan untuk tidak memilih parpol pengusung caleg mantan napi korupsi harus sama nilainya atau bahkan lebih dari larangan tak memilih caleg. Yang lebih berbahaya itu adalah organisasinya ketimbang individu karena lembagalah yang menjadikan korupsi secara sistemik seperti sekarang ini. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF