UU Pemilu Jegal Hak Parpol-Baru (?)
berita
Politika
Sumber Foto : butonpos.fajar.co.id (gie/watyutink.com) 13 April 2018 16:00
Penulis
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, partai politik (parpol-baru) terancam kehilangan beberapa haknya sebagai peserta pemilu. Yang terbaru misalnya, mereka kemungkinan dilarang memberi sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mengapa hak parpol baru tidak setara dengan parpol yang memiliki kursi di parlemen?

Pada Senin (08/04/2018) Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang dana kampanye. Tapi rapat tersebut belum mencapai titik temu, karena masih terjadi perdebatan antara boleh dan tidaknya parpol-baru menyumbang dana kepada capres yang diusung.

Sebagian anggota Komisi II DPR berpendapat bahwa parpol-baru tidak diperkenankan menyumbang dana kampanye. Sebagian anggota lainnya mengatakan setiap partai peserta pemilu diperkenankan menyokong dana untuk mendukung kebutuhan logistik paslon dalam berkampanye. Lalu, pendapat manakah yang harus diamini?

BACA JUGA: Kaji Ulang Pilkada Langsung = Semangat Orde Baru (?)

Perdebatan itu akibat perbedaan pemahaman terhadap tafsir Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menegaskan bahwa capres dan cawapres diusulkan oleh parpol dan gabungan parpol yang mendapat dukungan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

Karenanya, Pasal 325 UU Pemilu mengatur bahwa dana kampanye bisa diperoleh parpol atau gabungan parpol pengusung capres dan cawapres. Jika demikian, mengapa parpol-baru dilarang sumbang dana kampanye atas nama parpol? Bukankah sumbangan itu menambah logistik kampanye paslon?

Jika mengacu aturan tentang presidential threshold, memang dukungan pencalonan dari parpol-baru hanya diakui secara de facto, tapi secara de jure tidak sah karena dukungan parpol-baru tidak mempengaruhi bertambahnya persentasi ambang batas presiden. Lantas, cukup logis-kah kalau parpol-baru dilarang menyumbang dana kampanye?

BACA JUGA: KPU (Akan) Larang Mantan Napi Kasus Korupsi Nyaleg

Selain itu, Rancangan PKPU mengatur bahwa parpol-baru tidak bisa mencantumkan logo partainya di kertas surat suara pilpres, kecuali parpol yang memiliki kursi di Parlemen.

Tapi pembatasan hak parpol-baru dalam Rancangan PKPU tidak bisa disalahkan karena dasar hukumnya adalah UU Pemilu. Pertanyaannya, apakah proses pembuatan UU Pemilu hendak membatasi hak parpol-baru? Atau bahkan bermaksud menjegal parpol-baru pada Pemilu 2019?

Pasal 222 UU Pemilu tentang presidentian threshold tidak perlu diperdebatkan lagi, karena Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap pasal tersebut melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Meski begitu, bagaimana solusinya agar parpol-baru tidak banyak kehilangan haknya sebagai perserta pemilu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Partai politik baru pasca putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tertutup kemungkinannya untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini sebagai jawaban atas uji materiil atas Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) terkait verifikasi ulang partai politik, sementara Pasal 222 berkaitan dengan dukungan partai politik untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden yang hanya dimungkinkan dilakukan oleh parpol lama. Meskipun tidak bulat, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra mengajukan dissenting opinion, putusan ini menolak permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu sehingga partai politik baru kehilangan kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang tidak memperkenankan partai politik baru untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden itu kini berimplikasi pada dimungkinkan tidaknya partai politik baru untuk mendanai kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini muncul sebagai implikasi dari pemaknaan sebagian kalangan atas ketentuan Pasal 325 UU Pemilu. Sebagian kalangan menyatakan ketentuan Pasal 325 UU Pemilu sudah cukup tegas menentukan bahwa pendanaan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dimungkinkan dilakukan oleh partai pengusul pasangan calon (vide Pasal 325 ayat (2) huruf b UU Pemilu). Sementara di pihak lain, menyatakan partai baru tetap berhak menyokong dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden meskipun secara formal partai politik yang bersangkutan tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Patut diduga, polemik ini muncul sebagai akibat kekhawatiran beberapa pihak mengenai jumlah pendanaan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kekhawatiran ini cukup beralasan. Jika ditilik ketentuan Pasal 325, 326, dan 327, pendanaan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik pengusul maupun sang calon nyaris tak terbatas. Hal ini tidak berlaku terhadap sumbangan yang sah menurut hukum (Pasal 325 ayat (2) huruf c UU Pemilu). Berdasarkan ketentuan Pasal 327 UU Pemilu, sumbangan dari perseorangan ditetapkan maksimal 2,5 milyar. Sedangkan sumbangan dari badan kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah ditetapkan maksimal 25 milyar. Hal ini berbeda dengan sumbangan yang berasal dari pasangan calon dan partai politik pengusungnya.

Namun demikian, semestinya kekhawatiran itu tidak cukup alasan untuk membatasi partai politik baru untuk menyumbang dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden meskipun partai politik yang bersangkutan tidak mengusulkan pasangan dimaksud. Hal ini karena beberapa alasan: Pertama, ketentuan Pasal 325 ayat (2) huruf b UU Pemilu semestinya dimaknai sebagai konsekuensi logis bagi partai politik pengusung untuk menyumbangkan dana kampanye, bukan menutup pintu partai politik baru yang tidak berkesempatan mengusulkan pasangan calon. Sebagai konsekuensi logis, adalah wajar jika dana kampanye berasal partai pengusungnya sendiri, bukan dari partai pengusung calon lain.

Kedua, partai politik baru yang tidak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sejatinya bukan tidak ingin mengusung pasangan calon karena sudah barang tentu partai politik didirikan untuk merebut kekuasaan (dalam hal ini adalah jabatan presiden dan wakil presiden). Hanya saja karena ketentuan UU tidak memungkinkan untuk mengusulkan maka partai politik dimaksud tidak mengusulkan. Rakyat biasa saja (yang tidak terhimpun/tercatat sebagai pengurus atau kader parpol) dapat menyumbangkan dana kampanye dengan batasan yang ditentukan oleh hukum, masak partai politik tidak boleh?

Ketiga, pembatasan hak partai politik baru untuk membantu dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya (walau secara formal tidak mengusung) justru bertentangan dengan asas, prinsip, dan tujuan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU Pemilu. Pasal-pasal dimaksud menyebut kata “adil” sebagai asas, prinsip, juga tujuan pemilu. Bukan hanya itu, pembatasan ini juga melanggar hak konstitusional partai politik untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan (vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

Keempat, pembatasan hak untuk membantu pendanaan kampanye bagi partai politik baru sama artinya dengan ‘menghukum’ partai politik untuk kedua kalinya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan pemilu yang dinyatakan oleh Pasal 4 huruf a yakni memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Konstitusi mengatur bahwa setiap orang (termasuk juga sekelompok orang, misalnya partai) untuk berpartispasi dalam pemerintahan. Bentuk dukungan termasuk pendanaan terhadap calon tertentu bagian dari perlindungan konstitusional tersebut.

Saya tidak mengerti kenapa partai-partai lama perlu mengatur pembatasan terhadap parpol-baru dalam merealisasikan dukungannya kepada capres tertentu. Pembatasan itu tidak konsisten dengan pernyataan DPR selama ini, yang berargumentasi bahwa pembatasan hak harus dilakukan melalui Undang-Undang bukan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pernyataan DPR itu disampaikan saat KPU akan membatasi hak pencalonan legislatif bagi mantan koruptor.

Bukan tidak mungkin pembatasan hak kepada parpol-baru, termasuk larangan mencantumkan logo partai pada kertas suara calon presiden dan wakil presiden, sebagai upaya untuk mejegal parpol-baru dengan tujuan agar parpol-baru tidak memiliki kursi di DPR.  Karena secara teori coattail effect, dukungan partai-baru terhadap kandidat tertentu berpotensi meningkatkan jumlah suara mereka. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Langkah pembonsaian terhadap partai politik (parpol) baru, tentu tidak koheren dengan hakikat alasan diloloskannya parpol sebagai peserta pemilihan umum. Idealnya, setiap parpol yang telah melewati fase verifikasi baik administratif maupun faktual yang kemudian dinyatakan lolos, maka kepadanya melekat pula segala atribut ekspresi kebebasan yang menjadi hakikat esensial dalam kepemiluan. Dalam hal ini, maka jaminan kebebasan ekspresi dalam hal dukung mendukung pasangan calon presiden (capres) pun harus diberikan secara setara.

Pembacaan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak boleh parsial hanya pada pasal per pasal, tetapi harus saling mengaitkankannya dengan pasal lain. Misalnya dalam hal dukungan pada calon prsiden, maka tidak boleh hanya fokus pada Pasal 222 tetapi perlu melihat pasal 221 UU a quo yang membuka peluang bagi peserta pemilu baru untuk bergabung bersama parpol lama yang memenuhi presidential threshold dalam pengusungan capres. Oleh karena itu, setelah berkoalisi, seharusnya sudah tidak ada lagi pembedaan hak terhadap parpol-baru.  

Harus dipahami pula, kehadiran parpol bukan semata sebagai alat elektoral sehingga hanya parpol yang memiliki angka-angka threshold tertentu yang dinyatakan 'resmi' sebagai pendukung capres. Keberdaan parpol--termasuk parpol-baru--harus dilihat secara makro, bahwa keberadaannya sebagai wadah pengorganisasian 'tertinggi' warga negara untuk membentuk pemerintahan. Dalam spektrum itu, maka hak dan perannya harus setara tidak boleh didiskrimnasi. 

Bagi KPU original intent Pasal 222 UU Pemilu, tidak dapat dijadikan alasan mutlak rencana pengaturan dalam Peraturan KPU. Hal itu mengingat, original intent pasal dimaksud justru tidak mampu menjawab persoalan empirik yang muncul. Padahal original intent yang baik dalam sebuah Undang-Undang, ialah yang mampu mersepon secara cepat kebutuhan empiris yang sebelumnya tidak terprediksi, seperti polemik hak parpol-baru. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas