UU MD3: Menjaga Martabat, Membegal Demokrasi
berita
Politika

Sumber Foto: antikorupsi.org

18 February 2018 10:00
Teka-teki revisi UU MD3 terjawab sudah. Beragam kritik dan penolakan dari publik terkait pasal-pasal kontroversial UU MD3 tak membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda atau membatalkan. UU MD3 yang baru disahkan pada Rabu kemarin (14/02/2018) disinyalir bakal berbuntut panjang. Sebab,  sejumlah pasal bertentangan dengan konstitusi dan prinsip demokrasi yang kita anut. Bahkan muncul penilaian bahwa DPR tengah membegal demokrasi.

Sebut saja Pasal 73 UU dalam MD3 tersebut yang memungkinkan DPR memanggil paksa siapapun dengan bantuan polisi. Selanjutnya, Pasal 122 huruf K mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat memeriksa dan mengambil langkah hukum terhadap pihak, kelompok, maupun badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR maupun anggota legislatif. Dan terakhir, Pasal 245 ayat (1) menetapkan, pemanggilan anggota DPR yang terlibat pidana harus dengan persetujuan tertulis dari presiden dan pertimbangan MKD.

Selain itu, salah satu poin yang juga mendapat sorotan UU MD3 adalah kewenangan DPD dalam mengevaluasi peraturan daerah. Sebab, ketentuan ini bakal bertabrakan dengan UU Pemda yang sebelumnya memberikan kewenangan tersebut ke pihak eksekutif. 

Pasal 249 ayat 1 huruf J UU MD3 menyebutkan bahwa DPD berwenang dan bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperdda) dan peraturan daerah (perda). Yang menjadi tanya adalah, konteks kewenangan, pemantau dan evaluasi yang dimiliki oleh DPD seperti apa? Apakah nantinya seluruh raperda harus disetujui dan dikonsultasikan dengan DPD?

Meski tujuan dibentuknya UU MD3 tersebut untuk menjamin kehormatan DPR dan anggotanya, namun bagi publik, bukan tidak mungkin kalau pasal-pasal tersebut nantinya berpotensi disalahgunakan untuk menghambat pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan Korupsi. Terlebih lagi, rentetan kasus korupsi yang menjerat anggota DPR terus bertambah.

Bahkan lebih jauh, pasal-pasal tersebut bisa menjadi pasal karet untuk membungkam kritik dengan delik sebagai tindak pidana. Wajar kekhawatiran ini muncul karena pasal-pasal tersebut digunakan untuk memberikan imunitas kepada DPR dari kritik terhadap kinerjanya dan jeratan kasus –terutama korupsi—yang menimpa dewan terhormat.

Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai perubahan UU MD3 itu adalah reaksi temporal dari DPR--yang kerap dikritik, dengan membuat aturan tidak berpikir untuk jangka panjang.

Tak salah jika kemudian muncul pertanyaan, apakah gedung di senayan tersebut sudah menjadi Olympus, tempat bersemayamnya dewa-dewa Yunani, sehingga tidak boleh dikritik dan disentuh sedikitpun? Atau, DPR sudah menambah fungsi, selain legislatif juga menjadi penegak hukum (yudikatif)?

Ada argumen menarik dari seniman Sudjiwo Tejo, "Jika menghina wakil rakyat saja bisa dipidana, apalagi jika menghina atasan wakil rakyat, yaitu rakyat. Pidananya otomatis bisa berlipat-lipat". Ini berarti, jika anggota DPR yang menjadi wakil rakyat tidak menepati janji-janji kampanyenya kepada rakyat, maka mereka seharusnya juga dijerat pidana! Anda setuju?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Sudah banyak yang mengulas dan saya pun heran mengapa DPR sangat bernafsu melindungi diri dari sasaran kritik serta pengawasan

Apapun argumentasi yang dikemukakan, untuk memperkuat kedudukan dan peranan DPR diperlukan kejujuran. Sayangnya kebiasaan dan suasana telah membuat orang tertipu dengan kebiasaan tidak jujur atau manipulatif yang dilakukan sendiri, dan mengira orang lain juga tertipu seperti dirinya. Karena itulah perlunya revolusi mental untuk membasmi pikiran manipulatif yang diyakini sebagai kebenaran dalam berpolitik dewasa ini.

Sebagai warganegara yang sadar akan arti pentingnya berbangsa dan bernegara untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan keutuhan NKRI, seharusnya sebagai wakil rakyat berpikir lapang dalam melaksanakan misinya. Dahulukan tugas dan fungsi utamanya bagi kepentingan rakyat yang diwakilinya, dan bukannya justru mendahulukan kepentingan lembaga dan nasibnya.

Kalau dipikir baik-baik, kekuasaan dan wewenang yang dimiliki sudah jauh lebih besar dari apa yang dimiliki pada masa Orde Baru. Peluang untuk memperbesar pengaruh di pusat sampai daerah pun sangat besar, dan ditopang dengan anggaran negara. Tuntutan untuk menghindar dari hukum dengan berbagai perizinan dalam urusan kriminal lewat MKD hanya menambah lika-liku birokrasi penanganan tindak penyimpangan.

Satu-satunya jalan adalah tanamkan kejujuran dan tanggung jawab sebagai legislator, dan jangan dibebani dengan berbagai tugas lain, yang membuka peluang penyimpangan dan tidak fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Membaca reaksi sebagian masyarakat yang negatif atas pengesahan RUU MD3 menjadi UU dalam rapat paripurnaa DPR 14-2-2018, saya menilai itu sebagai reaksi yang benar dan seharusnya ada.  Bahkan reaksi ini bisa dilihat sebagai kedewasaan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan atas keputusan politik para wakilnya.

Justru akan terlihat aneh manakala masyarakat tidak memberikan komentar negatif (dibaca: masyarakat masa bodoh/tidak perduli) dan sikap seperti itu bisa mengancam keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia yang sudah kita bangun bersama. Karena salah satu kunci keberhasilan berdemokrasi adalah partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan politik.

UU MD3 secara tekstual maupun substansial telah mengakomodir semangat inkonsistensi dewan. Di satu sisi dewan meningkatkan hak imunitasnya, sementara dalam pasal yang lain dewan memangkas hak pihak (institusi) lain untuk tunduk serendah-rendahnya di depan dewan dengan hak memanggil secara paksa pihak-pihak yang diundang. Sungguh jauh dari asas dan prinsip hukum yang menganut kesetaraan dan kesamaan hak di depan hukum.

UU MD3 juga mencerminkan rendahnya sensitifitas dewan atas predikat dan image yang jauh dari harapan masyarakat, bukan hanya minimnya produk legislasi yang dihasilkan tapi juga banyaknya anggota yang terjerat kasus korupsi di samping fungsi budgeting dan fungsi pengawasan yang tidak terukur.

Dalam alam demokrasi sekarang ini bahkan di belahan dunia manapun tidak ada lagi sebuah institusi yang memiliki imunitas super dan anti kritik, apalagi di Indonesia sebagai Negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai "Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan"

Saya setuju dengan pandangan Pak Andi Saiful Haq dan Prof Jimly. Namun demikian rasanya sangat sulit bagi dewan untuk membatalkan apa yang sudah diputuskannya. Sekalipun pemerintah (Presiden) tidak mengundangkan, UU MD3 tetap berlaku. Karena itu harus ada pihak-pihak yang menempuh jalur judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Martabat dewan itu dibangun dengan keteladanan, bukan dengan mengekang hak publik untuk bicara, hak untuk mengkritisi wakil yang dipilihnya.

Ada hubungan kepercayaan antara yang memilih dengan yang dipilih yang tidak boleh dihambat oleh aturan.

Hubungan kepercayaan itu harusnya terus ditumbuhkembangkan dengan menyediakan ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi/pendapat/kritik dan ada ruang dewan untuk memperjuangkan aspirasi tersebut.

Ruang ini tersumbat dan rakyat hanya dipertontonkan oleh hal-hal yang justru membuat krisis kepercayaan seperti tidur waktu sidang, terlibat kasus korupsi berjemaah, bergaya hedonis, tidak pernah hadir tatkala rakyat memerlukan untuk menyampaikan persolan yang dihadapi.

Harusnya dewan mencari cara agar ruang tersebut terbuka, dan memperbaiki semua kelakuan buruk yang membuat rakyat Kehilangan kepercayaan.

Saya pernah mengusulkan agar dibuat ruang dimana anggota dewan dapat menyampaikan aspirasi secara legal, bukan informal atau ilegal. Aspirasi itu bukan hak berupa proyek yang bisa menimbulkan kasus-kasus hukum.

UU MD3 fakta bahwa DPR sebagai lembaga demokrasi yang anti demokrasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Reformasi telah melahirkan perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah penguatan fungsi legislatif agar tercipta keseimbangan kekuasaan ('balance of power') yang sekaligus mereduksi 'executive heavy'. Selain penguatan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan, legislatif juga dilibatkan dalam penempatan pejabat-pejabat lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga 'auxiliary'.

Dengan diberikannya kewenangan yang semakin besar, dalam perjalanannya pasca reformasi, parlemen semakin menjelma menjadi kekuatan yang eksesif. Tidak salah jika kemudian terjadi 'legislative heavy'. Parlemen sangat menikmati status seperti ini yang kemudian sering dimanfaatkan untuk menekan eksekutif baik dalam legislasi, budgeting, maupun pengawasan. Fungsi-fungsi ini kemudian dalam praktiknya 'dimainkan'. Dalam legislasi parlemen menekan eksekutif untuk membuat undang-undang dan pasal-pasalnya yang berpihak pada kepentingan sesaat anggota-anggota parlemen. Eksesnya adalah 'jual beli' pasal.

Dalam fungsi 'budgeting' parlemen lebih bermain lagi. Persetujuan tidak mungkin terjadi jika mata anggaran yang diusulkan eksekutif tidak memberikan keuntungan kepada oknum-oknum anggota parlemen. Sudah menjadi rahasia umum, para anggota parlemen menitipkan program-program pribadi atau partainya atau kerabatnya kepada eksekutif.

Fungsi pengawasan pun dimainkan untuk dijadikan alat penekan kepada eksekutif agar eksekutif mengakomodasi kepentingan-kepentingan anggota-anggota parlemen.

Penguatan-penguatan parlemen juga terlihat dari pemanfaatan kedudukannya untuk memperkaya diri para anggota parlemen. Berbagai tunjangan dan honor-honor spektakuler diciptakan, sehingga hampir tidak ada gerak langkah, status dan aktivitas, termasuk aktivitas-aktivitas pribadi yang tidak digelontor uang.

Jika diimbangi dengan prestasi, masyarakat tentu akan tetap mengapresiasi parlemen. Tetapi kenyataannya bukan prestasi yang ditunjukkan kepada rakyat yang diwakilinya, tetapi justru korupsi dan kolusi yang terjadi. Berderet nama-nama anggota parlemen dicokok KPK, termasuk ketuanya. Parlemen juga secara institusi dinobatkan sebagai salah satu institusi yang paling korup. Sangat beralasan kemudian jika rakyat mengkritik bahkan menghujat mereka.

Disetujuinya UUMD3 yang terakhir yang mengundang kontroversi sebenarnya merupakan upaya memperkuat posisi dan proteksi bagi para anggotanya. Diharapkan agar mereka tidak mudah untuk dijerat KPK. Mereka pun juga ingin tetap terhormat ketika berkhianat kepada rakyat. Mereka ingin mempertahankan nama baik ketika berbuat yang tak etik.

Sebenarnya perlindungan diri yang eksesif tidak perlu direkayasa. Cukup berkinerja baik, beretika baik dan berperilaku baik, kehormatan dan nama baik akan diperoleh dengan sendirinya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Deskripsi ini sudah memadai, betapa DPR RI sudah kebablasan. Dalam praksis di negara-negarå demokrãtis maupùn teori teori politik modern, legislatif itu berfungsi membuat UU.

Selain itu, dalam tatanan pemerintahan kita dijabarkan, selain membuat UU/the rule making juga sebägai pengawas, dan hak budgeting/anggaran. Kini ia, entah argumen dari mana, mau melebihi fungsinya. Ia mau eksekutif/the aplication making dan juga judicatif/the adjüdication making. Aneh itù.....dimanapun di dunia ini tidak ada seperti itu.

Mereka (DPR) itu sudah mengedepankan syahwat berkuasa keimbang rasionalitas politiknya. Sungguh buruk perilaku tersebut. Saya dengar Irman Putra Sidin sudah mengadukannya ke MK. Namun MK pun saat ini lagi bermasalah/ketuanya. Sudah amburadul, acakkadut, alias berantakan. Tapi s?ya optimistis masalah ini akan selesai dengan syarat elemen-elemen sadar masyarakat/civil sociêty terus menolaknya. Bila perlu bikin mosi tidak percaya-bubarkan DPR-bubarkan PartaiPolitik.

Sebägaimana dulu diteriakkañ Bung Karno, bubarkan partai-partai politik, kini pun kita teriakkan dengan keras keras....bubarkan DPR/DPRD karena dari tahun ketahun bukan menyelesaikan masalah. Malah sebaliknya menjadi bagian dari masalah. Masyarakat jangan lagi diam, hanya sebagai penonton yang nggerundel di warung-warung kopi atau di belakang.

Terlalu besar cost-nya kalau kita/masyarakat/civil society hanya pasif alias tidu? terus sementara elite-elite terus menunjukkan keponahan, keangkuhan, atau kebodohannya. Tidakkah Jurgen Haberma? telah mengajak kita memperbesar public sphere/ruang public dan deliberative democracy? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Para Syndicate

Alasan logis revisi terbatas terhadaf UU MD3 awalnya diinisiasi untuk mengakomodasi syarat perlu prinsip demokrasi perwakilan yang selama ini dikangkangi oleh DPR, akibat tidak dipenuhinya asas proporsionalitas dalam komposisi pimpinan DPR hasil Pemilu 2014. Fakta politiknya, PDIP sebagai partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2014 malah harus tersingkir tidak mendapat hak mendudukkan wakilnya dalam komposisi pimpinan DPR.

Hal ini terjadi sebagai buntut perseteruan politik dua kubu: Koalisi Indonesia Hebat (KIH) vs Koalisi Merah Putih (KMP) dari 'never ending contestation' Pemilu Presiden 2014. Kemelut politik saat itu menyebabkan revisi 'sepihak' dilakukan terhadap UU MD3, yang menyebabkan mekanisme pemilihan pimpinan DPR saat itu menggunakan sistem paket, dan bukan sistem proporsional. Fakta politik ini adalah sebuah anomali bagi penerapan prinsip demokrasi representatif.

Karena itu gagasan meluruskan anomali politik di DPR tersebut menjadi motivasi awal untuk melakukan revisi terbatas terhadap UU MD3 supaya prinsip representatif dan proporsional itu dikembalikan/ diakomodasi. Usaha untuk mengakomodasi prinsip demokrasi tersebut adalah keharusan yang sewajarnya dan sepatutnya. Tapi yang terjadi kemudian, "lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya": Revisi jadi melebar ke mana-mana dan menjadi kontra produktif terhadap prinsip demokrasi. Menurut catatan, terdapat 14 masalah yang diubah/disesuaikan dalam pasal-pasal revisi. Mengapa pelebaran revisi ini terjadi? Dan mengapa revisi ini menghasilkan pasal-pasal yang kontroversial dan justru bermuatan anti demokrasi dan kontra pemberantasan korupsi? Menarik mengulas ada apa di balik 'mengapa' ini?

Pertama, revisi dilakukan saat momen tahun politik (konteks Pilkada 2018 dan Pemilu 2019) sehingga patut diduga besar terjadi tarik-menarik kepentingan politik antar partai dan kelompok kepentingan. Kontestasi kepentingan di tahun politik ini rupanya didamaikan lewat akomodasi pasal-pasal sehingga revisi melebar jauh untuk mententramkan kekuatan politik yang ada.

Kedua, suasana psikologis anggota wakil rakyat yang terhormat paska kisah bullying publik dalam rangkaian penangkapan Setya Novanto oleh KPK dalam kasus korupsi e-KTP, ditengahi langkah serius KPK mengungkap kasus-kasus korupsi, dan berhadapan dengan upaya setengah gagal Pansus Angket DPR terhadap KPK. Perseteruan politik dan hukum antara DPR vs KPK ini menjadi panggung opini publik yang menyita perhatian dan emosi rakyat dan anggota wakil rakyat. Kepadatan emosi ini tampaknya menjadi kondisi bawah sadar yang berakibat pada disorientasi para wakil rakyat. Kondisi disorientasi anggota DPR dapat dikenali dari inkonsistensi pasal-pasal revisi yang berpotensi benturan hukum dengan aturan atau perundangan lain. Detailnya dapat kita teliti secara seksama dengan memeriksa pasal-pasal tersebut.

Ketiga, DPR terkesan bekerja sendiri dan tergesa-gesa dengan tanpa melibatkan partisipasi dan sosialisasi publik dalam pembahasan revisi UU MD3, yang lebih banyak membela kepentingan pembuat undang-undang. Tiga pasal kontroversial yang paling banyak disorot publik terkait imunitas anggota dewan, pemidanaan pengkritik, dan pemanggilan paksa oleh DPR, yang bersifat tidak fair. Sebab (ke dalam) bertendensi kuat membentengi DPR terhadap  prinsif 'equality before the law ', dan (ke luar) 'wakil rakyat' berkesan mau menjaga jarak yang lebar dengan 'rakyat' serta berpotensi menekan kritik masyarakat secara politik dan hukum dengan cara-cara yang jauh dari prinsip berdemokrasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

UU MD3 menunjukkan wajah DPR yang semakin kusut. Tukang kritik yang anti kritik. Keterampilan mengkritik orang dan lembaga lain tapi tidak punya sikap lapang menerima kritik liyan. Tragis.

DPR seharusnya menjadi teladan utama tentang bagaimana demokrasi dijalankan penuh martabat. Tidak boleh ada sebuah lembaga yang kedap kritik. Eksekutif, legislatif dan yudikatif harus diposisikan secara sahih.

UU MD3 bagi saya ini cintradictio in terminis. Maksudnya DPR itu wakil rakyat. Bagaimana mereka bisa menggali aspirasi masyarakat kalau sejak awal pintu kritik itu sudah ditutup rapat. Maka wajar kalau ada penolakan  publik terkait pasal-pasal kontroversial UU MD3. Tragisnya, DPR bukannya menunda atau membatalkan malah UU MD3 disahkan pada Rabu kemarin (14/02/2018).

Jelas pasal-pasal dalam UU itu bertentangan dengan konstitusi dan roh demokrasi yang selama ini diperjuangkan bersama. DPR telah menelikungnya dengan cara-cara tak masuk akal.

Lewat UU MD3, DPR menjadi sangat kuat. Pasal 122 mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat memeriksa dan mengambil langkah hukum terhadap pihak, kelompok, maupun badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR maupun anggota legislatif. Pasal 245 ayat (1), ditetapkan bahwa untuk memanggil anggota DPR yang terlibat pidana harus dengan persetujuan tertulis dari presiden dan pertimbangan MKD.

UU MD3 menjadi preseden buruk bagi upaya proses penyelesaian hukum yang terbuka. Tidak menutup kemungkinan seandainya ada DPR yang melakukan tindakan korupsi, maka pemeriksaannya akan menjadi lama dan bertele-tele. UU MD3 berpotensi disalahgunakan untuk menghambat pemeriksaan.

Akhir kata, kritik itu penting dan menjadi identitas pokok demokrasi dijalankan secara sehat. Kritik yang dibungkam hanya akan mempercepat sebuah lembaga menggali kuburnya sendiri. Demokrasi di tubir kehancuran. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas