Tugas dan Fungsi Menumpuk, Apa Masih Sempat Manuver Politik?
berita
Politika

Sumber Foto: IMGRUM

06 October 2017 16:00
Sejumlah pihak menilai Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo melakukan manuver politik terkait beberapa pernyataan Beliau, di antaranya ajakan untuk nonton bareng film G30S/PKI dan kabar pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer. Meski dibantah, aroma manuver politik sang Jenderal sudah terlanjur tercium.

Tugas TNI di era globalisasi lebih berat daripada di masa lalu. Meski Indonesia menganut doktrin defensif atau mempertahankan wilayah NKRI (tidak menyerang negara lain), TNI tetap mengemban tugas yang berat yaitu Hankam dan 14 Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Babinsa TNI juga memiliki tugas yang cukup berat di daerah teritori masing-masing. Melihat banyak dan beratnya tugas yang diemban oleh TNI, apakah masih ada waktu untuk mengurusi dan terlibat dalam politik praktis?

Sebagai seorang prajurit TNI, Gatot dituntut untuk profesional, fokus pada tugas pokok dan fungsi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara. Sebagai pucuk pimpinan Cilangkap, Gatot ini diharapkan memberikan contoh baik bagi prajurit. Seruan “kembali ke barak dan cabut dwifungsi ABRI” belum lepas dari ingatan kita. Apakah melalui manuver politiknya Gatot hendak membawa TNI “keluar barak” lagi?

Pernyataan Gatot akan "menyerbu" institusi lain dinilai tidak etis. Sebelum diklarifikasi oleh Menkopolhukam Wiranto, lembaga yang dimaksudkan Gatot adalah Polri. Karena memang Korps Bhayangkara dikabarkan telah menganggarkan pembelian 15.000 pucuk senjata. Sebanyak 5.000 pucuk disediakan PT Pindad, sisanya akan diimpor dari luar negeri. Apakah pernyataan Gatot ini tidak berdampak kepada keharmonisan kedua institusi yang pernah berada di bawah satu atap ini? Setelah berpisah, di tingkat bawah kerap terjadi gesekan dua kubu ini. Apakah intensitas gesekan akan meningkat meski Panglima TNI dan Kapolri sudah bertemu di Istana bersama Presiden, Wapres, dan Menko Polhukam?

Belum reda perdebatan soal nobar G30S/PKI dan pembelian senjata yang dianggap ilegal, ormas Forum Syuhada Indonesia pada 5 Oktober 2017 kemarin mengucapkan selamat HUT TNI ke-72. Mereka menuntut penghapusan komunisme (PKI) dan meminta dwi fungsi ABRI dikembalikan. Rasanya tuntutan pertama aneh, sebab tanpa mereka menuntut, PKI memang sudah dilarang sejak 1966, dan ideologi komunisme sudah mati! Terkait permintaan mengembalikan dwi fungsi ABRI, nah ini "barang baru".

Berpikir bahwa bahwa manuver Panglima TNI berkaitan dengan tuntutan sebagian ormas, rasanya terlalu spekulatif. Tapi sebagian orang yang berpikir bahwa "irama" gendang Gatot dan sebagian ormas ini sama juga tidak bisa disalahkan. Atau jangan-jangan, semua manuver adalah bagian dari skenario yang muaranya menghidupkan lagi Dwifungsi ABRI.

Apa pendapat anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Bidang Strategi dan Mobilisasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

Terpilihnya Jendral Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI menimbulkan pertanyaan mengenai supremasi sipil yang menjadi salah satu agenda reformasi. Sejak era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), sipil menunjukkan supremasinya atas militer. Ini ditandai dengan dipegangnya Kementerian Pertahanan oleh sipil (bukan orang berlatar belakang militer). Gus Dur juga menerapkan penggiliran pemegang pucuk pimpinan Panglima TNI kepada tiga matra. Saat Gatot naik sebagai panglima, sistem giliran ini tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Panglima sebelumnya Jendral (Purn) Moeldoko juga berasal dari matra darat.

Mirisnya, pemegang pucuk pimpinan TNI tidak sejalan dengan politik poros maritim yang diusung Jokowi-JK. Bukan orang yang mengerti tentang maritim, malah dikembalikan kepada orang teritori yaitu AD.

Pernyataan Gatot yang mengundang kontroversial bukan baru kali ini saja. Sejak ia terpilih menjadi Panglima TNI, pernyataan yang dilontarkan juga sudah kontroversial, yaitu akan mengembalikan hak politik prajurit atau militer.

Kembali soal supremasi sipil, supremasi sipil ini semakin terdegradasi ketika Presiden datang untuk ikut serta dalam nonton bareng (nobar) G30S/PKI yang dipelopori oleh Gatot. Ini menunjukan adanya ketakutan dari sipil atas supremasi militer. Secara tidak langsung Presiden menunjukan ketakutannya kepada militer. Secara semiotika dapat dilihat Jokowi datang dengan jaket merah untuk nobar, ini dapat diartikan bahwa “Banteng” butuh rumput yang hijau pekat. Juga menunjukan bahwa Jokowi tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan “macan loreng” ini.

Kalau kembali kepada manuver politik yang dilakukan Gatot yang juga dianggap menarik TNI ke politik, sebagai masyarakat kita wajib mengingatkan TNI untuk kembali fokus kepada keamanan dan masalah HAM yang terjadi di Indonesia. Daripada berpolitik, TNI punya tugas lebih besar terkait pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas terungkap. Belum ada perwira TNI yang berani mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hingga kini para korban kekerasan HAM masih melakukan aksi kamisan guna menuntut keadilan. Padahal prajurit yang hebat adalah prajurit yang berani mengaku di mahkamah HAM akan pelanggaran HAM yang pernah dibuat.

Namun masyarakat juga melihat Gatot sebagai pilihan alternatif di saat mereka kecewa dengan politikus sipil. Ditambah lagi militer berhasil memegang kendali kelompok nasionalis dan agama (sipil). (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI

Isu kebangkitan PKI yang dilontarkan Panglima TNI Jendra Gatot Nurmantyo tidak efektif. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan yang percaya akan kebangkitan PKI hanya sebanyak 12,6 persen, sementara sisanya tidak percaya isu itu. Bagi saya menarik, mengapa hanya sedikit orang yang percaya pada panglima? Padahal isu ini sudah dikemas sedemikian rupa untuk meyakinkan masyarakat.

Saya akan melihat antara TNI dan Politik Islam. Dimulai dari demo yang berjilid-jilid itu, ada hubungan yang baik antara Panglima dengan Islam yang politik. Saya kira banyaknya massa dalam demo itu akan menggiurkan semua pihak, bukan cuma Gatot saja. Riil basis massa inilah yang kemudian bisa dibaca sebagai langkah awal Gatot mendapatkan karpet merah dari partai-partai jelang konstelasi  Pemilu 2019.

Hal yang menarik adalah di saat yang bersamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) memberikan pandangan yang berbeda dengan pandangan Panglima TNI. Sejak 2015 pada saat Muktamar NU di Jombang dan terjadi pergantian pengurus, terjadi perbedaan pandangan antara NU dan TNI dalam isu peristiwa 1965. NU pernah mengeluarkan buku putih soal isu tersebut, tetapi NU menyatakan bukan mereka yang mengeluarkan, tetapi TNI. Di dalam buku itu juga seluruh sumber sejarah memang berasal dari TNI.

PBNU juga menghimbau secara tersirat kepada masyarakat untuk tidak masuk dalam agenda yang dimainkan TNI. Contohnya seperti saat Gatot menyerukan nonton bareng (nobar) film G30S/PKI, KH Aqil Siraj menyerukan juga jangan hanya nonton film G30S/PKI saja, tetapi nonton juga film pemberontakan DI/TII, PRRI, dan Permesta. Karena yang berontak itu bukan cuma PKI, tetapi ada kelompok lain juga.

Sekarang ini bukan hanya kelompok Nasionalis dan Islam saja yang berhadap-hadapan, tetapi sesama kelompok Islam pun sering berbeda pandangan. Kelompok Islam tradisional masih berpandangan sejalan dengan kelompok nasionalisme dalam memandang isu radikalisme, namun sangat bertolak belakang dengan kelompok Islam modern yang tidak memiliki akar sejarah dalam peristiwa 1965.

Inilah yang menyebabkan isu kebangkitan PKI yang dimainkan Gatot tidak efektif. Satu-satunya organisasi sipil yang memiliki basis sampai ke akar rumput dan mampu menahan agresi tentara adalah NU. Kalau NU ikut-ikutan, tidak ada lagi harapan untuk masyarakat. Saya masih optimistis selama NU tidak ikut-ikutan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Program SMRC

Pilihan sikap dan manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo memancing banyak spekulasi. Sebagian pihak menafsirkan panglima harus diwaspadai karena diduga membawa TNI ke dalam ranah politik praktis. Bahkan lainnya berpendapat langkah panglima ini adalah agenda politik pribadi.

Dalam konteks Indonesia, TNI memang sulit dipisahkan dari politik. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dipandang sebagai kerangka reformasi TNI yang mengakhiri dwi fungsi. Namun UU tersebut masih memelihara  porsi peran politik TNI. Tetapi bukan dalam politik praktis seperti dwi fungsi, melainkan dalam konteks kenegaraan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 mengenai tugas pokok TNI. Dengan kata lain politik yang dimiliki TNI dan diperankan oleh Panglima TNI termasuk dalam kategori high politics, bukan low politics atau politik praktis.

High politics adalah segala aspek yang menyangkut keamanan nasional dan internasional yang sangat menentukan bagi keberlangsungan dan keselamatan negara. Secara khusus dalam Pasal 7 UU TNI disebutkan kalimat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam literatur ilmu politik dan hubungan internasional, high politics dan low politics dibedakan. Low politics adalah politik praktis.

Pilihan TNI di ranah high politics bukan pilihan TNI sebagai institusi atau Panglima TNI itu sendiri. Tetapi ini merupakan produk reformasi dan demokratisasi. Untuk memahami posisi panglima dalam sejumlah isu, ada baiknya kita melihat konteks sejarah posisi militer dalam politik Indonesia. Buku Markus Mietzner (ISEAS, 2009) berjudul Military Politics, Islam dan The State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation memberi prespektif mendalam mengenai posisi politik tentara pasca reformasi.

Tentara di Indonesia pernah melewati empat model keterlibatan dalam politik nasional: guardian, participant-rulers, praetorian, and referee. Model guardian, tentara menempatkan diri sebagai pengasuh dan penjaga teritori (berlangsung selama era demokrasi terpimpin 1950-an). Participant-rulers, tentara menempati posisi sebagai bagian pelaksana kekuasaan politik bersama dengan presiden (1959-1965). Model praetorian, tentara mengambil kontrol dalam segala aspek politik, pemerintahan dan institusi negara ( 1965 - awal 1990-an). Model terakhir referee, menempatkan militer sebagai wasit dalam kompetisi politik yang demokratis (sejak masa reformasi).

Kosep manunggal ABRI dengan rakyat dan dwi fungsi pra reformasi, jelas merupakan praktik low politics/politik praktis. Namun dalam posisi sebagai referee posisi tentara berubah sebagai pencipta keseimbangan dan mediator dalam iklim demokrasi. Tentara turut menjaga dan memastikan proses kompetisi kekuasaan demokratisasi berjalan dan terhindar dari resiko konflik yang mengancam keselamatan negara.

Di sinilah Gatot memainkan peranannya. Gatot bukan sedang melakukan politik praktis seperti yang dispekulasikan oleh sebagian pihak. Mungkin spekulasi itu ada benarnya, tetapi di saat yang sama spekulasi ini juga mengerdilkan institusi TNI dan Panglima TNI sekaligus menyangsikan kemampuan TNI sebagai referee.

Pendekatan high politics Panglima TNI ditunjukan dalam menangani isu kebangkitan PKI. Sebelumnya isu ini diangkat oleh sejumlah elemen aktivis politik Islam dan diarahkan untuk mendeskriditkan pemerintah. Namun TNI berhasil mengambil alih isu keamanan nasional dan menegaskan kesiagaan TNI. High politics juga dilakukan Gatot dalam pernyataan mengenai pembelian 5.000 pucuk senjata.

Tingginya tingkat kepercayaan publik tersebut menjadikan pilihan sikap panglima TNI punya bobot kredibilitas tinggi. Pendapat Jenderal Gatot terhadap suatu isu mudah diterima dan dipercaya publik. Dalam posisi ini, TNI bisa memainkan fungsi sbagai penjaga stabilitas dan pembawa ketenangan di tengah masyarakat. Panglima TNI telah menggunakan modal politik kepercayaan publik yang besar tersebut untuk memainkan fungsi high politics secara bijak, efisien dan tepat waktu. Namun dalam alam demokrasi, sikap kritis publik, check and balances, terhadap peran politik TNI (dan juga Polri) tetap diperlukan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

TNI adalah institusi pertahanan negara, oleh sebab itu TNI harus jauh dari segala macam jenis politik yang menjadi ranah dari sipil. Apakah itu politik praktis atau politik lain, TNI sama sekali tidak punya peluang untuk masuk ke dalam ranahnya sipil.

TNI harus fokus pada pertahanan. Memang ada Operasi Militer Bukan Perang (OMBP) yang memungkinkan TNI untuk masuk ke ranah sipil, namun hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Contoh: demonstrasi yang besar dan berpotensi mengancam situasi Hankam negara. Kalau tidak ada situasi serupa, tidak bisa militer masuk ke ranah sipil, apalagi sampai berpolitik.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, tidak disebutkan ada peluang TNI untuk berpolitik. Jadi tidak ada jalan bagi TNI untuk terjun ke politik. Mungkin ada keinginan TNI untuk masuk ke ranah politik, tetapi tidak ada jalannya.

Kalau dikatakan Gatot tidak melakukan manuver politik atau berpolitik praktis, untuk apa dia masuk ke majelis-majelis atau kelompok Islam dan melakukan kunjungan ke partai politik. Ini jelas sebuah tindakan politik praktis.

Namun dalam memandang manuver politik Gatot ini apakah keinginan pribadi atau dia mewakili instansi TNI, kita bisa saja memiliki pandangan yang berbeda. Kalau saya melihatnya ini adalah ambisi politik pribadi Gatot, salah satu target yang dekat yaitu 2019 mendatang.

Jokowi dan Prabowo yang digadang-gadang akan kembali bertarung pada konstelasi pemilu 2019, memiliki elektabilitas yang cenderung lebih stabil berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei dan konsultan politik nasional. Jokowi di posisi yang cenderung aman (30-45 persen), sedangkan Prabowo tidak pernah lebih dari 30 persen. Namun Gatot menunjukan survei elektabilitas yang cenderung meningkat secara signifikan dalam kurun waktu tidak sampai setengah tahun (bulan Mei survei elektabilitas Gatot 1,8 persen meningkat pada September 2017 menjadi 2,8 persen) dan masih mungkin untuk mengalami kenaikan.

Kalau elektabilitas Gatot terus mengalami peningkatan, tidak menutup kemungkinan sejumlah partai termasuk Gerindra bisa jadi menyalonkan dirinya pada 2019 mendatang. Gatot terus melakukan safari ke basis-basis massa, hal serupa dilakukan juga oleh Zulkifli Hasan. Kedua tokoh ini mempunyai kesamaan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Komisi I DPR RI

Izinkan saya berbicara sebagai pengamat, bukan sebagai anggota Komisi I DPR-RI. Saya ingin memilah dulu Panglima TNI sebagai individu dan TNI sebagai institusi. Selanjutnya kita melihat fenomena politik internasional yang sedang terjadi sekarang ini. Kemenangan tokoh-tokoh populis di beberapa negara seperti Trump di Amerika Serikat (AS), Viktor Orban di Hongaria, adalah fenomena menarik untuk kita amati.

Politik populis yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh yang mau terjun ke dalam dunia politik multi interprestasi. Disampaikan dalam satu retorika, megabdikan diri untuk kepentingan masyarakat. Retorika itu penting, untuk menarik perhatian masyarakat dan menarik perhatian.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam populisme; gerakan dan gaya. Gerakan dilakukan bersama-sama, ada gerakan tani, gerakan intelektual, dan sebagainya. Sedangkan gaya lebih kepada individu. Gaya komunikasi yang populis yang mempunyai dasar kharismatis. Kharismatis ini ada yang bawaan lahir, ada pula yang dibentuk oleh perjalanan waktu.

Ada juga gaya komunikasi populis yang demokratis. Berkembang melalui media sosial (medsos) dan institusi-institusi demokratis seperti DPR. Kedua alat itu yang kemudian digunakan untuk menunjukan kepopulisannya.

Tren populis juga terjadi pada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot adalah seorang yang populis reaksioner. Isu kontroversial diambil untuk meningkatkan popularitasnya di masyarakat. Gatot mencoba memberikan citra bahwa dia adalah seorang yang populis, padahal bukan itu tugas utamanya.

Tugas utama sebagai seorang militer adalah memikirkan tentang strategi militer. Membawa TNI menjadi lebih baik, menciptakan profesionalisme dan TNI yang demokratis. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi