Trisakti di Tengah Tekanan Washington Consensus
berita
Politika
14 August 2017 00:00
Penulis
Sebuah negara-bangsa baru bisa dinyatakan merdeka, bila mampu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Rumus ini oleh Bung Karno diperkenalkan sebagai Trisakti.

Konsepsi revolusioner ini konon lahir dari kekecewaan proklamator kemerdekaan atas dominasi AS, Inggris, dan sekutunya di PBB. Terutama dalam agenda pembentukan Negara Federasi Malaysia. Bagi Bung Karno, Malaysia bukan sekadar boneka negara maju. Lewat dukungan AS, Perancis, dan Taiwan; koloni yang baru dimerdekakan oleh Inggris itu malah dijadikan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Merasa dilecehkan, RI pun hengkang dari PBB.

Dalam perkembangannya, Trisakti juga memikat kaum nasionalis dari berbagai pelosok dunia. Contoh: Evo Morales di Bolivia, dan Rodrigo Duterte di Filipina yang secara tak langsung mempraktikkan Trisakti. Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 tak luput dari strategi menempatkan Trisakti sebagai isu sentral. Isu sentral yang sangat populis ini pun menjadikan Jokowi pujaan rakyat dan menang Pilpres secara meyakinkan.

Publik pun terjebak euforia nasionalisme Bung Karno. Mereka lupa, bahwa RI telah digadai Orba melalui Washington Consensus. Perjanjian yang didikte Direktur IMF Michael Camdesus dan ditandatangani Soeharto itu secara hukum internasional mengikat RI harus takluk kepada ekonomi pasar. RI wajib pula mengadopsi liberalisme ala IMF.

Sesungguhnya sejak Soeharto berkuasa, liberalisme telah mencengkeram RI. Simak UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Itulah Open Door Politic babak kedua yang mengulangi Politik Pintu Terbuka babak pertama Kolonial Hindia Belanda pasca Tanam Paksa. 

Jika Orba selama 32 tahun menyemai kapitalisme, rezim era reformasi malah wajib memperkokoh neoliberalisme. Bukankah penumpukan utang, liberalisasi, dan privatisasi merupakan implementasi lanjut Washington Consensus?

Jika demikian apa mungkin Jokowi mewujudkan Trisakti? Mengapa MPR/DPR, elite negeri, maupun parpol seakan mengabaikan jerat ikatan Washington Consensus itu? Adakah political will bangsa ini untuk membatalkan Washington Consensus dengan segala konsekuensinya? Agar Trisakti tidak menjadi upaya yang utopis!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(dpy) 

Photo credit: via Ditlehen Blogger

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Pasang surut nasionalisme ekonomi politik seperti Trisakti terasa bukan saja di era Presiden Jokowi. Kita lihat ada Brexit di Inggris, America's First di era Presiden Trump. Namun kita juga melihat praksis pembalikan bandul lonceng dari Washington Consensus menjadi nasionalisme ekonomi sulit dilaksanakan, termasuk oleh Inggris serta AS.

Harus diuji apakah pemerintah bisa mengendalikan Freeport, Chevron, bahkan juga perusahaan multinasional dari Jepang, Tiongkok, dan sebagainya. Perlu perjuangan ekstra keras pemerintah dan tentunya dapat dipertanyakan apakah ada dukungan kuat dari rakyat yang mesti siap ber"cancut taliwondo", hidup dalam serba kekurangan ekonomi. Sebab kelompok kelas menengah tertentu di Indonesia telah terbiasa hidup dalam gelimang kehidupan kebendaan. NawaCita dan Trisakti sebagai fase atau panji program kerja ideologi politik ekonomi sosial sah-sah saja digunakan untuk menggerakkan dukungan.

Di era Presiden Putin di Rusia sekarang ini, misalnya, tetap ada kelompok masyarakat yang tetap rindu dan ingin kembali ke romantisme masa lalu sistem sosialis komunis dimana pekerjaan dijamin ada, keamanan dijaga ketat oleh militer, KGB, GRU dan lain-lain. Roti dan makanan juga didistribusikan oleh negara. Namun mayoritas rakyat Rusia dewasa ini saya rasa lebih memilih sebuah ekuilibrium baru masa kini daripada kembali ke romantika masa lalu.

Sebagai komparasi, apakah bangsa Indonesia sekarang ini memang mau dan mendukung program NawaCita dan Trisakti, ataukah hanya sebatas sebagai sebuah kerinduan kepada romantika masa lalu saja?

Saya pernah hidup dalam kerangka ekonomi berdikari dengan memakan bulgur dan sebagainya. Perlu ketahanan ideologi tinggi. Jokowi harus memiliki landasan data yang sangat kuat dan sahih menjawab pertanyaan hipotesis tersebut.

Menurut saya, potret perekonomian Indonesia sangat buram (dan bukan salah Jokowi) karena tiga hal. Pertama, adanya saving investment gap sehingga tidak ada investasi yang signifikan. Tanpa investasi, penciptaan lapangan kerja baru tidak mencukupi sehingga diperlukan modal dari luar negeri untuk membangun usaha baru dan menciptakan kerja baru.

Kedua, profil tenaga kerja kita sekitar 65 persen adalah SMP plus sehingga nilai jual mereka relatif kurang.Akibatnya upah juga rendah guna menopang daya beli mereka. Padahal perekonomian Indonesia bersifat inward looking dalam arti didukung oleh konsumsi domestik.

Selanjutnya, perekonomian Indonesia sejak zaman VOC tetap mengandalkan sumber daya alam. Berbeda dengan Jepang, Korsel, Taiwan, dan RRC yang bertumpu pada industri. Kekuatan ekspor Indonesia terbatas sehingga pendapatan ekspor pun terbatas. Jika tidak ada perubahan besar saya kuatir Indonesia terjebak dalam fenomena middle income trap.

Investasi di Indonesia besar-besaran di sektor non tradeable seperti mall, properti. Seharusnya pabrik dan industri mampu menghasilkan barang-barang tradeable atau laku dijual, termasuk diekspor, seperti Tiongkok, Jepang, Korsel, dan negara lainnya. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Menteri Keuangan

Saya tidak pernah tahu bahwa ada Washington Consensus, walaupun sejak 1988-1999 saya berada di dalam birokrasi pemerintahan. Belum pernah ada yang menunjukkan ataupun menerangkan hal itu kepada saya. Bagaimana isinya, kapan ditandatangani, dan seberapa mengikat.                        

Tetapi saya kira, kalau dibatasi tenggat waktu tahun 2019, rasanya berat sekali. Tetapi kalau hal itu dilihat sebagai sebuah proses yang harus ditempuh dan pencapaiannya bertahap, bukan hal yang tidak mungkin.

Kenapa berat dilaksanakan? Secara politik saya ragu                        
pemerintahan Jokowi dapat mengubah pola pengambilan keputusan di DPR yang cenderung menerapkan sistem voting. Suara terbanyak yang menang. Padahal kebenaran tidak dapat di-vote. 2x2 tetap = 4 walaupun hanya satu orang yang mengatakan begitu, sedangkan 1000 orang lainnya mengatakan 2x2 tidak sama dengan 4.

Kegundahan lainnya, apakah partai politik sudah bisa disebut merepresentasikan kedaulatan rakyat? Ataukah kenyataannya lebih mencerminkan pengaruh elite politik?

Yang ketiga, memang indah kalimat "Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa". Kendalanya, kita tidak pernah memikirkan  cara mengimplementasikan gotong royong dan bagaimana pengorganisasiannya. Apa cukup dengan semangat sukarela? Apakah di zaman sekarang yang lebih terbuka dan kompleks masih bisa diterapkan prinsip sukarela? Itu kendala dalam mewujudkan kedaulatan politik yang tidak berasal dari luar, tapi justru dari dalam sendiri. Maukah partai politik mereformasi diri? Teorinya bilang, selalu ada resistance to change.

Menyangkut visi kemandirian ekonomi pemerintahan Jokowi, saya agak sulit mencerna. Lebih "bunyi" kalau kita ikuti agenda 6 dan agenda 7 NawaCita. Sayangnya ada kendala ketersediaan dana untuk membiayai berbagai program dalam agenda itu. Kendala kedua adalah kemampuan birokrasi untuk merumuskan secara tepat rincian programnya, dengan urutan prioritas yang dapat memberikan multiplier effect yang kuat.

Rumusannya sudah bagus, tetapi kurang dalam menerjemahkan visi, misi, dan program aksi. Misalnya program aksi di bidang pertanian dalam rangka menuju ketahanan pangan. Kita belum melihat ada implementasi nyata. Yang terjadi justru keruwetan masalah impor mulai dari sapi, beras, garam, dan entah apa lagi.Kementerian Pertanian mungkin masih belum bisa merumuskan gamblang mengenai "agribisnis kerakyatan", apa, bagaimana formatnya, bagaimana pengaturan hak-wewenang dan tanggung jawab para pihak dalam sistem itu. Alhasil progresnya tidak jelas.

Masyarakat mungkin tidak menyimak sejauh itu, melainkan kesejahteraan meningkat, dan jurang kaya-miskin dipersempit. Peningkatan kesejahteraan memerlukan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi  pertumbuhan ekonomi juga membawa efek samping melebarnya jurang antara kaya-miskin. Akibatnya timbul keraguan bahwa pertumbuhan dan pemerataan tidak dapat berjalan beriringan.

Sebetulnya syaratnya sederhana, pelaksanaannya yang berat. Agar perumbuhan dan pemerataan berlangsung berbarengan, syaratnya pertumbuhan yang berkualitas tinggi, bukan hanya pertumbuhannya yang tinggi. Kualitas pertumbuhan yang saya maksud adalah  pertumbuhan itu merupakan pertumbuhan yang bersih dari praktik korupsi dan segala bentuk kecurangan. Bukan hanya di sektor publik/ pemerintahan saja tetapi di semua kegiatan ekonomi. Termasuk juga di dunia usaha. (jim)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)

Konsensus Washington adalah ‘resep’ yang diberikan para ekonom Bank Dunia dan IMF yang intinya merekomendasikan pasar bebas, stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi, pencabutan subsidi, serta investasi asing sebagai hal-hal yang harus diupayakan sebuah negara agar dapat mencapai kemakmuran. Resep ini dipandang benar oleh para ekonom istana era Soeharto hingga saat ini, ketika Menteri Keuangan Presiden Jokowi adalah Sri Mulyani yang sangat dekat dengan Bank Dunia. Paradigma ekonomi yang digunakan dalam resep ini adalah liberalisme.

Sebaliknya, spirit Trisakti yang diusung kembali oleh Presiden Jokowi (dalam kampanyenya) adalah berdaulat ekonomi (selain juga berdaulat politik dan berkepribadian budaya) yang berparadigma sosialis.

Paradigma sangat berpengaruh pada pilihan kebijakan yang diambil pemerintah. Misalnya, dalam kasus perseteruan antara para petani melawan pabrik semen, apakah pemerintah harus berpihak pada pemegang modal yang sudah terlanjur menggelontorkan modal besar atau pada para petani yang ribuan hektar sawahnya terancam kehilangan sumber air? Berpihak pada investasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai ekspor; atau pada pelestarian alam jangka panjang?  Jawaban yang diambil sangat terkait dengan paradigma.

Tentu merupakan tantangan besar bagi Presiden Jokowi dalam mengawinkan kedua paradigma ini, bila memang itu yang Beliau inginkan.

Menurut saya, seorang Presiden, siapapun dia, bila benar-benar ingin mewujudkan kedaulatan ekonomi, dia sangat membutuhkan dukungan rakyat. Bila tidak, apalagi bila rakyat terbelah seperti saat ini, mau tak mau, pemerintah akan terpaksa bermain kalkulasi politik dan kita tahu kekuatan modal bisa sangat mempengaruhi kalkulasi ini. 

Jadi, pencerahan ke masyarakat mengenai apa dan bagaimana kedaulatan ekonomi, termasuk juga risiko yang dihadapi karena harus berhadapan dengan kapitalis global, juga penting dilakukan. (dpy)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan