Tata Kelola Tak Jelas, Dana Otsus Amblas
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 September 2018 17:30
Pengawasan terhadap dana Otonomi Khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) dan Papua, dinilai sangat lemah. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) membahas perlunya pengawasan, supervisi dan pendampingan dari pemerintah pusat terhadap implementasi UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Otsus di Papua Barat, dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.

Pengawasan yang lemah dari implementasi UU Otsus mengakibatkan sejumalah kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dan dana Otsus terjadi. Awal Juli 2018 lalu, Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). KPK menyangka pihak swasta menyuap Gubernur Aceh Nonaktif itu terkait dengan izin proyek yang bersumber dari DOKA tahun anggaran 2018. Dalam kasus tersebut, KPK juga telah memeriksa Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Korupsi dana otsus yang dilakukan oknum kepala daerah terjadi di Papua. Salah satunya yang dilakukan oleh Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu.  Awal 2018, Barnabas divonis 8 tahun penjara karena terjerat kasus pembangunan Pembakit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Papua. Pembangunan PLTA melibatkan perusahan lokal yaitu PT KPIJ, yeng merupakakn milik dari Barnabas atau keluarganya. Barnabas terbukti menerima keuntungan sebesar Rp300 juta.

Kasus korupsi juga menjerat Kepala Dinas PU Provinsi Mikael Kambuaya, dalam kasus pembanguan jalan Kemiri-Depapre, Papua. Selain itu korupsi Dana Otsus Papua juga melibatkan kerjasama antara Bupati dan anggota DPR-RI, yaitu Dewi Yasin Limpo dan Bupati Deiyai Irenius Adi. Keduanya terjerat dalam kasus perkara suap usulan penganggaran proyek pembangunan infrastruktur pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

Dalam rentang 2002 sampai 2017 Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana otsus sekitar Rp67,1 triliun untuk Papua dan Papua Barat. Sementara itu dalam rentang 2008 sampai 2017 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan dana otsus senilai Rp56,67 triliun untuk pembangunan di Aceh. Namun pada praktiknya hingga pertengahan 2018, terjadi penyimpangan dana ostsu Aceh sebesar Rp443,8 miliar. Sementara itu data terakhir 2011 lalu menyatakan penyimpangan dana otsus di Papua mencapai Rp281 miliar.

Penyimpangan tata kelola dana otsus jadi salah satu faktor pembangunan di tiga daerah itu tidak berjalan dengan baik. Salah satu yang menjadi contoh adalah kabar kejadian luar biasa penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat. Ada pendapat mengatakan, sebuah ironis, di tanah yang kaya dan dukungan dana dari pemerintah, tapi kebanyakan warganya hidup dalam kesulitan akses pendidikan dan kesehatan.

Dana otsus ibarat awan, bisa dilihat, tapi tak bisa dirasakan. Apa kah dana otsus tidak bisa dievaluasi dan ditindak lanjuti jika penggunaannya tidak maksimal serta tak tepat sasaran? Apakah pemerintah  tersandera agenda politik tertentu ketika akan mengusut pemanfaatan dana otsus untuk rakyat Aceh dan Papua?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Pemberantasan korupsi dan mempertahankan NKRI adalah 2 hal terpisah yang nuansanya lain sama sekali. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Jokowi tidak boleh kompromi, karena di situlah kekuatan Jokowi sampai sekarang yang tidak bisa diserang lawan-lawannya. Kesederhanaan gaya hidup dan merakyat, jadi kekuatan beliau. Sampai banyak pujian atas prestasi dan kesungguhannya membangun Indonesia.

Papua dan Aceh merupakan wilayah atau provinsi terlantar. Selama ini pembangunan di sana dianggap penting. Ini justru memperlihatkan kesungguhan pemerintah Jokowi. Sehingga, tidak perlu ragu membersihkan aparat korup di sana. Alokasi dana otsus ini justru perlu diawasi dan dikawal pemeritah, jangan sampai bocor.

Tidak disangka perjuangan melawan korupsi dan pemberantasannya begitu lama, karena sendi-sendi kelembagaan demokrasi di RI sudah lama rusak baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, sudah tercemar selama ini. Diperlukan waktu untuk melakukan pembenahan, dan generasi baru perlu ditunjang integritas yang selama ini absen.

Tidak ada jalan lain dana otsus harus diawasi, dan jangan biarkan Otsus dikorup tikus-tikus itu. Ganyang dan kremus koruptor. Dunia dan rakyat Indonesia akan mendukung penuh aksi memberantas korupsi. Pengawasan otsus memang harus diperkuat, tidak boleh ada kompromi dengan koruptor dalam pengawasannya. Sekarang mungkin masih ada yang kompromi dengan koruptor. Onward no retreat. Dengan good governance, NKRI akan utuh dan bertahan, bukan sebaliknya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Umum Gerakan Peduli Kesehatan Aceh (Geriksa)

Hampir 10 tahun telah berjalan dana otonomi khusus di Aceh namun kesejahteraan belum juga terlihat titik terang. Berdasarkan kesepakatan MoU Helsinki pada 2005 yang melahirkan undang undang Pemerintah Aceh. Setahun berikutnya, salah satu dari kesepakatan tersebut adalah Aceh akan mendapatkan Dana Otonomi Khusus (DOKA).

Selama 20 tahun dengan rincian 2 persen dari dana alokasi umum selama 15 tahun dan sisanya selama 5 tahun sebanyak 1 persen, sejak pertama pemberian. Dana Otsus pada tahun 2008 sampai saat ini 2018 maka setidaknya aceh sudah mendapatkan Rp66,5 triliun, nominal yang sangat besar tersebut sampai saat ini belum sebanding dengan hasil yang didapatkan oleh rakyat Aceh. Bannyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah tidak siapnya pemerintah Aceh ketika awal awal Dana Otsus diberikan sehingga dana yang besar tersebut tidak teralokasi secara tepat sasaran, tidak berdasarkan prioritas, dan juga sebagian besar pengeluaran hanya bersifat konsumtif, karena tidak adanya rencana induk untuk pemanfaatan dana tersebut.

Kemudian pada 2015 baru terbentuk rencana induk pemanfaatan dana Otsus, artinya sudah berjalan 7 tahun tersebut benar benar tidak ada arah. Sehingga banyak hal yang bisa terjadi selama 7 tahun berjalannya dana Otsus, mulai dari penyelewengan dana hingga alokasi yang tidak tepat sasaran. Itu semua berdampak pada kesejahteraan Rakyat Aceh yang tidak kunjung membaik.

Maka solusi demi solusi harus segera dipikirkan bersama untuk memaksimalkan pemanfaatan dana Otsus di Aceh, termasuk pemerintah pusat harus melakukan evaluasi ketat terhadap dana tersebut. Mengingat 2027 dana otsus tersebut berakhir, dan harapannya pada saat tersebut kesejahteraan Rakyat Aceh lebih baik dari saat ini. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
direktur LBH Kyadawun GKI Klasis Biak Selatan dan Advokat

Berdasarkan pasal 78 UU Otsus No 21 Tahun 2001, pelaksanaan UU ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga setelah UU ini berlaku. Berdasarkan pasal 78 ini, maka dapat ditegaskan bahwa implementasi dari UU Otsus ini bisa dievaluasi termasuk dana/anggaran Otsus yang tidak tepat sasaran dan tidak maksimal.

Namun pertanyaannya, apakah selama ini evaluasi sudah dilakukan oleh pemerintah? Apakah pemerintah sudah transparan memberikan informasi evaluasi Otsus kepada masyarakat Papua yang mayoritas berada di pelosok Papua? Apakah masyarakat juga dilibatkan dalam evaluasi ini?

Pendapat saya, yang menikmati Dana Otsus adalah kalangan Birokrat, Politisi, Pebisnis dan Eksekutif dan setiap pihak-pihak tertentu yang punya akses terhadap Dana Otsus yang dimaksud. Yang menjadi tolak ukur adalah banyak pejabat Papua yang hidup mewah, dan ditangkap karena Korupsi. Sedangkan akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat bawah sangat sulit seperti yang terjadi di Kabupaten Asmat beberapa waktu lalu.

Tumbuhnya kriminalitas di Papua yang dilakukan oleh Orang Papua, tanah-tanah Adat yang dieksploitasi, hutan yang dibabat habis, penambangan emas liar yang dilakukan tanpa memikirkan Orang asli Papua. Hal menunjukkan bahwa Implementasi Otsus bagi Orang asli Papua itu telah gagal melindungi Hak Asasi orang asli Papua sebagai subyek yang harus dilindungi oleh UU Otsus itu sendiri.

Apakah pemerintah tersandera agenda politik tertentu? Bahwa, pemerintah pusat tidak tersandera dengan agenda politik apapun, karena pengelolaan dana telah diberikan sepenuhnya kepada Pemprov Papua, dengan sistem pemerintahan yang dikenal disentralisasi, yang mana mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola sendiri oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada sistem pengelolaan yang efisien, efektif, ekonomis, tertib pada peraturan dan bertanggungjawab dengan melihat azas keadilan untuk masyarakat. Ini semua diatur dalam Tap MPR RI/ No.  XV/MPR/1998, UU No 33 Tahun 2004, PP No 58 Tahun 2005 dan UU No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Azas Disentralisasi

Kesimpulannya, persoalan di Papua tidak akan pernah selesai dengan uang yang berlimpah. Persoalan di Papua hanya bisa diselesaikan dengan sebuah hati yang tulus membangun Orang Asli Papua. Solusinya, mari buka kesempatan buat Orang Asli Papua membangun dirinya dengan kearifan lokalnya tanpa sebuah intervensi dari negara. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dan Papua kerap menjadi sorotan karena kontroversi tentang efektivitas pemanfaatannya dan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Undang-Undang Otonomi Khusus, yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kapasitas keuangan yang besar dan kewenangan mengelola secara otonom oleh pemerintah. Agar Dana Otsus tidak lagi dikorupsi maka perlu langkah pencegahan dan penindakan yang serius. 

Pemerintah perlu fokus untuk memperbaiki pengelolaan Dana Otsus termasuk memperkuat sistem pengawasan oleh Kemendagri hingga internal pemerintah daerah penerima dana. Kerja sama dengan KPK/Kepolisian, perguruan Tinggi di daerah serta lembaga adat daerah maupun lembaga agama daerah menjadi poin penting agar tidak ada lagi korupsi dalam pengunaan Dana Otsus.

Masyarakat pun harus di dorong berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Mengingat tujuan besar dari adanya Dana Otsus ini untuk mempercepat pembangunan daerah, perbaikan pendidikan serta kesejahteraan masyarakatnya. 

Selain itu yang harus di evaluasi dana otsus jangan lagi block grant seperti selama ini, sebaiknya diubah menjadi specific grant sehingga bisa mempercepat target peningkatan kesejahteran sosial, bukan lagi pada kebutuhan maupun kepentingan politik semata,  yang selama ini anggaran otsus hanya dieksekusi begitu saja tanpa ada background filosofis dan sosiologisnya sehingga korelasinya tidak positif dan target pembangunan diwilayah otsus tidak tercapai. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Kasus mantan Guberbur Aceh serta mantan Gubernur Papua terkait korupsi dana Otonomi Khusus membuka mata kita, bahwa ada masalah besar dalam pengawasan anggaran di daerah khususnya dana otonomi khusus.

Masih banyaknya  lobang-lobang yang menganga “kelemahan” dalam sistem pengawasan kita dijadikan celah oleh oknum pejabat busuk. Misalnya kelemahan pada inspektorat Daerah yang masih berada di bawah Kepala Daerah, secara tidak langsung melemahkan pengawasan. Jadi tidak aneh jika banyak kepala Daerah yang melakukan korupsi, karena yang mengawasi mereka posisinya  sebagai bawahan. Kita bisa membayangkan bagaimana serba salahnya Inspektorat Daerah, saat menemui temuan yang dilakukan oleh bosnya sendiri tapi secara aturan harus dilaporkan kepada yang bersangkutan. 

Hal ini harus segera diperbaiki, guna menyelamatkan duit rakyat. Jadi, jangan sampai kita terus menagandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengurusi masalah-masalah korupsi di Daerah yang jumlahnya sebanyak  542 Daerah. Dengan penguatan pengawasan internal, juga akan membantu pemerintah mengamankan dana otonomi khusus yang disalurkan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay (Papua Barat)

Dana Otsus Papua antara ada dan tiada. Pepatah ini tepat sebab Dana Otsus ada, tapi penggunaannya tiada buktinya yang tepat menurut orang Papua. Pejabat Papua juga saya lihat mereka seperti kebingungan dengan Dana Otsus yang ada. Artinya tata kelola penggunaan anggarannya tidak tepat sasaran. 

Salah satunya karena pejabat Papua tidak pernah duduk bersama dengan tokoh adat untuk bicara apa yang sebenarnya Masyarakat Adat Papua mau bangun, sehingga pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat Papua.  

Kondisi yang terjadi, pejabat Papua lebih banyak berdiskusi dengan para kontraktor non-Papua dalam rangka pembangunan apa yang perlu dibangun. Karena di lain pihak pembangunan untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan oleh para kontarktor non-Papua, yang membiayai proses politik pilkada sampai pejabat yang bersangkutan duduk sebagai kepala daerah.

Solusi membangun Papua adalah berdiskusi dengan Dewan Adat Papua (DAP) sebagai Rumah Besar Masyarakat adat Papua. Sebab dengan berdiskusi dengan para kepala suku di DAP, maka akan muncul apa yang sebenarnya Masyarakat Adat Papua inginkan atau butuhkan. 

Pembangunan yang diinginkan adalah pembangunan berbasis masyarakat adat, yaitu datang dan dengar aspirasi masyarakat adat, apa yang masyarakat adat butuhkan. Sehingga pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat adat. 

Selama ini pejabat papua kurang komunikasi dengan DAP, sehingga pembangunan terkesan semerawut dan salah sasaran. Tokoh-tokoh yang dikomunikasikan selama ini bukan dari DAP, melainkan dari LSM yang notabene selalu menjual isu kemiskinan dan isu masyarakat adat, sembari mereka memang cari makan dengan cara-cara seperti itu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional & Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, FISIP UNCEN, Jayapura, Papua.

Masa depan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di tangan siapa? Rakyat Papua, Jakarta atau Amerika Serikat? Apakah otsus akan berakhir dengan gembira atau sedih?

Perjuangan pembangunan Papua untuk bangkit, maju, sejahtera dan bermartabat seperti terus masih diperjuangkan tanpa mengenal lelah. Ibarat konflik Papua adalah "penyakit" belum ada hasil diagnosa oleh dokter yang tepat, sehingga obat yang diberikan pun belum tepat untuk menyembuhkan penyakit yang telah diderita. Analogi medis ini bisa membawa kita mengerti secara logis bagaimana cara menolong dan menyelesaikan masalah Papua dengan baik. 

Sampai hari ini (tahun ke-17) implementasi UU Nomor 21 Tahub 2001 tentang Otsus Papua (2001-2018) belum menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah Papua. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan menghargai otsus sebagai jembatan emas menuju kemerdekaan di dalam NKRI? Orang Papua mengatakan, mengapa Jakarta selalu menolak dialog? Jakarta mengatakan, orang Papua tidak memanfaatkan otsus dengan baik. Di sisi lain Freeport tetap beroperasi di Papua, dan memberikan keuntungan bagi Jakarta. 

Sebegai refleksi, Masa depan Papua seperti apa yang dibayangkan setelah otsus berakhir. Suatu fenomena menarik dalam era otsus ialah maraknya terjadi penangkapan dan pemenjarahan sejumlah pejabat politik oleh KPK. Namun Pejabat yang melakukan sejumlah pelanggaran HAM di Papua justru belum diproses sampai hari ini. Justru kini tampil sebagai tokoh nasional dan pemimpin negara. Sudah tentu otsus akan buntuh "status Quo" perjuangan penegakan HAM di Papua tidak berhasil. 

Gubernur Papua diharapkan siap menerkam badai di tengan dinamika politik identitas di Indonesia. Jokowi mungkin harus belajar dari kerendahan hati orang Papua yang selalu memaafkan kejahatan negara di waktu lalu. Papua butuh dihargai dengan cara-cara pembangunan yang susuai dengan budaya dan kearifan lokal yang kaya.

Apa artinya uang otsus yang banyak, namun tidak diikuti dengan kesadaran dan kemauan politik yg tinggi. Semoga otsus dapat memperkuat kepercayaan diri orang Papua untuk mewujudkan mimpi bagi masa depan yang lebih baik untuk Papua maju, bangkit dan sejahtera. Juga siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean dan Masyarakat Ekonomi di Pasific. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi