Tanpa Taring, Apakah Kelahiran DPD diinginkan
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 October 2018 17:30
Jelang Pileg 2019, sejumlah senator mulai kembali membahas persoalan kewenagan DPD yang masih sangat minim di parlemen. Bagi mereka. DPD tidak memiliki taring kewenangan yang kuat seperti saudara tuanya, DPR.

Padahal, kelahiran DPD, awalnya diproyeksi sebagai bentuk penyeimbang tubuh parlemen. Predikat weak bicameral  pun disematkan sejumlah ahli, mengamati praktik sistem dua kamar parlemen Indonesia. Lantas, apa yang melatari pelemahan DPD? Apakah ada ketakutan dari DPR, mereka akan kalah populer dari lembaga yang didirikan pada tahun 2004 itu?

Memang, upaya untuk mengembalikan daya tawar kewenangan DPD sempat dilakukan. Mahkamah Konstitusi, yang saat itu dipimpin Moh.Mahmud MD, mengabulkan permohonan uji materi UU MD3 dan UU P3 oleh DPD.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan, seluruh ketentuan UU MD3 dan UU P3 yang telah mereduksi kewenangan DPD sebagaimana dimaksud pada saat DPD dibentuk dalam konstitusi adalah inkonstitusional. Tetapi, putusan ini dinilai tidak pernah diwujudkan.

DPD dalam praktiknya legislasi misalnya, hanya memiliki kewenangan mengajukan dan membahas undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Tidak dalam kapasitas memutuskan. Berbeda dengan DPR yang dalam kewenangannya dapat mengajukan, membahas, bahkan memberikan persetujuan bersama Presiden.

Dalam pembahasan pun, DPD dianggap tidak mempunyai bargaining, mengingat jumlahnya yang kalah jauh dari proporsi jumlah DPR. Jika demikian, bagaimana cita-cita check and balances internal parlemen dapat diwujudkan jika kewenangan antara DPR dan DPD saja tidak balance? Ataukah DPD memang hanya ditempatkan sebagai komplementer DPR, sebagai ‘kurir informasi’ daerah, dimana DPD membasis ke rakyat, dan DPR sibuk melayani partainya?

Melihat konflik kewenangan yang tidak kunjung berakhir, arah perjuangan DPD dinilai mulai berbalik arah. Sejumlah pengamat merasa DPD mulai terjebak dalam konflik internal, dimana anggotanya berbondong-bondong menjadi kader parpol, yang menurut sejumlah pakar hukum tata negara, praktik ini menciderai roh DPD yang merupakan representasi wilayah, yang diharapkan mampu menghadirkan perspektif nasional dalam pembangunan Indonesia.

Berkaca pada praktik bikameral yang ada, apakah memang kelahiran DPD itu terlalu prematur dan dipaksakan? Sebab, di beberapa negara yang juga mempraktikkan sistem dua kamar DPR dan DPD memiliki dasaran filosofinya tersendiri.

Di negara seperti AS, Australia, dan Jerman, kursi majelis rendah (setingkat DPD) diperebutkan dengan memperhitungkan jumlah penduduk, sedangkan majelis tinggi (setingkat DPR) merepresentasikan negara bagian, yang jumlahnya sama untuk setiap negara bagian tanpa memperhitungkan jumlah penduduk di negara bagian tersebut. Jadi, majelis tinggi dan majelis rendah merupakan gabungan prinsip demokrasi dan federal.

Di Britania Raya, Majelis tinggi (House of Lord) terdiri dari anggota hereditary peers, yang merupakan sisa-sisa dari sistem kebangsawanan, sedangkan Majelis Rendah (House of Common), keanggotaannya sepenuhnya dipilih melalui pemilu.Lantas, apa dasar filosofis bikameral Indonesia? Apakah sudah merepresentasikan demokrasi Pancasila? Ataukah, hanya sekadar diadopsi tanpa dilatari budaya politik Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Saya sebetulnya prihatin dengan eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lantaran lembaga power-nya agak lemah, tak seperti DPR. Bisa dibilang lembaga ini hanyalah pelengkap DPR semata.Pasalnya, sejak amandemen UUD 45, lahirlah DPD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Ombusdman, KPU, Bawaslu sampai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejatinya, berdirinya DPD RI merupakan stabilisition force and the regional tongue connector (kekuatan penyeimbang dan penyambung lidah daerah) dengan pusat. Oleh sebab itu, DPD RI memiliki peran yang sangat strategis dan dibutuhkan oleh daerah. Tapi di lapangan tak seperti itu. Fungsi DPD RI secara konstusi saat ini masih lemah. Seakan tak bertaji.

Berbeda dengan negeri Paman Sam (Amerika Serikat), yang mana senator memiliki peran yang kuat, bahkan sebagai decision maker (pembuat keputusan). Senat Amerika Serikat (United State Senate) adalah salah satu lembaga legislatif yang merupakan bagian dari kongres Amerika Serikat. Anggota senat terdiri dari 100 anggota, dan DPR berjumlah 438 anggota. Jadi totalnya berjumlah 538 orang.

Senatornya mempunyai wewenang khusus, yaitu memastikan pengangkatan para pejabat tinggi dan duta besar oleh presiden dari pemerintah federal. Selain itu, mereka juga mengesahkan semua perjanjian dengan cara dua per tiga (2/3) dari hak memilih. Dalam hal ini, senat berwenang membatalkan tindakan eksekutif.

Jika terjadi sebuah kasus impeachment, senat mempunyai wewenang tunggal untuk mengadili dan menentukan apakah pejabat yang bersangkutan bersalah atau tidak. Jika terbukti pejabat tersebut bersalah, maka akan dipecat dari jabatannya.

Konstitusi pun menetapkan bahwa wakil presiden sebagai ketua Senat. Senat juga memilih ketua sementara untuk menggantikan wakil presiden, jika sedang tidak ada. Saat ini senat memiliki 17 komisi tetap. Diketahui, lembaga ini pertama kali bersidang pada tahun 1789, dan kewenangannya diatur dalam pasal pertama konstitusi Amerika.

Di Indonesia, sejauh ini DPD belum memiliki Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang jelas, lantaran DPR cendrung masih menguasai secara domain, baik itu controlling (fungsi kontrol), budgeting (Penganggaran) dan Legislasi.

Untuk itu, Indonesia perlu untuk memberikan kepercayaan kepada DPD untuk mengemban salah satu Tupoksi DPR. Sebab sejauh ini, saya menilai utusan provinsi atau daerah kerap tak berfungsi. Memang, DPD juga diberi kewenangan untuk merancang RUU, tapi semua tetap kembali ke DPR. Bak, DPD dianak-tirikan.

Untuk itu, sebaiknya diatur tugas dan fungsi DPD; misalnya mereka diafiliasikan dengan DPR, tetapi nama mereka tetap senator dan DPR legislator. Hal ini dilakukan supaya permasalahan di setiap provinsi bisa ditangani DPD-RI. Belum lagi, saat ini MPR sebagai sebagai lembaga tertinggi negara sudah mulai pudar, menggingat lembaga ini bukan lagi lembaga tinggi negara.

Jadi, agar kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD45, maka sudah saatnya DPD diberikan mandat dan peran khusus. Kita jangan hanya berpikir untuk menambah 15 anggota DPR saja, tetapi juga perlu adanya rancangan UU agar DPD tetap survive.(arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Tenaga Ahli Komite 1 DPD RI periode 2009-2014

Salah satu tujuan pembentukan lembaga itu adalah untuk mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antara pusat dengan daerah. Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Keinginan tersebut didasari pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu yang mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga mengancam keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur utusan daerah dalam keanggotaan MPR dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Namun yang menjadi soal saat ini adalah mekanisme kerja yang hampir sama antara DPR dan DPD. Padahal DPD bukan DPR. Hanya para politisi yang ada di DPD sejak dari periode pertama sampai sekarang membuat mekanisme yang hanya mengadopsi mekanisme kerja DPR. Ketika fungsi berbeda, peran berbeda, maka menurut saya mekanisme kerja pun harus berbeda agar fungsi menjadi maksimal

Memang kita tidak bisa menyamakan kondisi ini dengan senator di negara lain, ketika dasar eksistensi kelahirannya berbeda antara indonesia dengan negara-negara lain tersebut. Sejarah yang berbeda mengharuskan kita utk melahirkan institusi yang berbeda dalam konteks fungsi, kewenangan dan tugas

Menurut saya, hal mendasar yang perlu dipahami oleh para senator, bukan soal bagaimana fungsi dan kewenangan mereka setara dengan DPR dan karena itu maka konstitusi harus diamandemen. Apabila begini dasar berpikirnya, maka sampai kapan pun agak berat diterapkan, mengingat DPR dengan segala konstruksi berpikir dan perannya selama ini. Jadi sekali lagi, bukan soal itu.

Sebab, politik DPD adalah politik berkonstituensi. Politik dengan konstituen yang jelas di daerah. Bukan politik dengan massa mengambang sebagaimana yang kita lihat di DPR bersama partainya. Karena itu, dalam konteks menjalankan peran dan kewenangan, maka soal politik berkonstituensi inilah yang harus dijalankan. Bagaimana caranya?

Sebagai politisi, wajib hukumnya bagaimana cara dan strategi agar jenis politik ini bisa dipraktikkan. Ketika ini kuat, maka bargaining position dengan pemerintah pusat menjadi kuat, bahkan mengalahkan DPR. Tapi ada satu soal, kembali soal mekanisme kerja yang diciptakan. Tidak boleh seperti saat ini lagi. Harus ada reformulasi untuk menemukan kekuatan dalam politik dan tidak pernah terjebak dengan konstitusi yang sudah didesain menjadi seperti saat ini. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sekarang ini DPD seperti pelengkap penderita yang menjadi tempat penampungan para pengangguran politik. Posisinya sama saja dengan BPIP dan berbagai lembaga lain di lingkungan eksekutif, yang berfungsi sebagai sekadar formalitas.

Pemborosan semacam itu menyebabkan triliunan rupiah per tahun dana rakyat terbuang sia-sia. Memang menjengkelkan, karena lembaga-lembaga tersebut tak jelas manfaatnya,  dan dibiayai oleh APBN yang berasal dari pajak rakyat.

Mimpi untuk merealisasikan sistem parlemen bikameral dengan mefungsikan sepenuhnya DPD tampaknya masih jauh dari kenyataan. Parpol-Parpol elite yang menguasai mayoritas kursi DPR masih enggan berbagi. Salah satu penyebabnya,  sebagaimana telah dibuktikan KPK, adalah banyaknya uang panas yang beredar gedung DPR. Nah,  uang panas inilah yang membuat sejumlah anggota DPR hidup bagaikan raja minyak, dan menjadi pemasok dana bagi parpolnya.

Semua ini tak lepas dari kenyataan bahwa parpol-parpol sekarang sangat tergantung pada sumbangan pribadi orang-orang kaya-raya.  Maklum, apapun parpol-nya,  uang iuran wajib dari para kader selalu seret. Inilah mengapa,  ketua parpol harus orang kaya atau setidaknya dibeking kaum berduit.

Dalam hal ini, orang Batak mengenal istilah 'hepeng do na mangatur negara on (uang yang mengatur negara)' sangat relevan. Dalam kondisi seperti itu,  jangan heran kalau ideologi Parpol di Indonesia tak jauh dari satu isme,  yaitu kapitalisme. Indikator yang paling menonjol adalah liberalisasi ekonomi, yang belakangan ini tampak agresif.

Para pebisnis besar pun menjadi lebih leluasa melakukan ekspansi dengan menggusur pesaingnya yang lemah. Alhasil, kekayaan orang kaya melesat seperti deret ukur, sementara yang kecil tergusur tanpa daya.

Sialnya,  para politisi dan Parpol sekarang ini berlomba membangun citra sebagai pembela orang kecil. Hal ini tampak kian mencolok menjelang Pilkada atau Pilpres. Para kontestan dalam perhelatan politik ini selalu berusaha myakinkan rakyat bahwa mereka mewakili kepentingan orang kecil.

Setelah terpilih, para penyandang dana tentu saja girang bukan kepalang. Bagaimana tidak, mereka bakal menjadi pemain utama dalam proyek-proyek pembangunan. Kredit dari perbankan plat merah pun bakal mengucur deras ke kocek mereka. Inilah mengapa,  sebagaimana telah berulang kali dibongkar oleh KPK,  mereka suka menyiapkan uang sogok kepada para wakil rakyat agar mengesahkan program-program pembangunan yang telah disusun lembaga eksekutif.

Para pemenang sendiri  harus menyenangkan Parpolnya dengan rajin memberi setoran. Mereka juga harus menyenangkan barisan pendukungnya, terutama anggota tim sukses antara lain menempatkan mereka sebagai komisaris BUMN atau BUMD, staf ahli di lingkungan eksekutif,  kalau perlu membentuk lembaga baru agar lebih banyak yang tertampung.

Dalam kondisi seperti itu tampaknya terlalu berat bagi Parpol untuk mewujudkan sistem bikameral, yang berarti harus berbagi 'rezeki' dengan DPD. Maklum, anggota DPD berstatus bebas Parpol sehingga tak perlu ambil pusing dengan sistem setoran kepada induk semang. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Euforia politik pada tahun 1999 sangat berdampak terhadap perubahan ketatanegaraan di Indonensia, khususnya terhadap lembaga perwakilan. Desain lembaga perwakilan yang digagas oleh komisi konsitusi ada 2 bentuk, yaitu perwakilan dari partai politik, dan perwakilan dari unsur daerah. Keanggktaan dari kedua lembaga ini harus dipilih, bukan ditunjuk maupun diangkat. Hal ini sesuai dengan teori demokrasi yang mengatakan bahwa dalam suatu negara semakin besar perwakilan yang dipilih, menunjukkan semakin tinggi kadar demokrasi di negara tersebut.

Pada 9 November 2001 Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) melakukan perubahan ke III UUD Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan bahwa, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR,  yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,  pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam  dan  sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian pada 5 Agustus 2014, norma tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

Pasal 248 ayat (1) UU MD3 menyatakan bahwa, DPD mempunyai fungsi: (a) pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; (b) ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; (c) pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta (d) pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Proses pembahasan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, terdiri 2 tahap yaitu pembicaraan tingkat I yang meliputi kegiatan, pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Kemudian pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan: penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugasi.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPD mempunyai kewenangan dalam pembicaraan tingkat I, sedangkan dalam pembicaraan tingkat II, DPD hampir tidak mempunyai kewenangan. Hal ini disebakan karena pengambilan keputusan ada ditangan anggota DPR, baik melalui musyawarah maupun votting. Dengan demikian, keberadaan lembaga DPD dalam menjalankan fungsi legislasi belum sebanding/sejajar dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh lembaga DPR. Dalam perspektif ketatanegaraan, seharusnya lembaga DPD dan lembaga DPR merupakan lembaga negara yang sederajat, sebab DPD merupakan perwakilan dari unsur daerah dan DPR merupakan perwakilan dari unsur partai politik. Namun pada kenyataannya, fungsi legislasi antara DPD dan DPR bukanlah lembaga yang sederajat/sejajar. Dengan demikian, konstruksi lembaga DPD dalam fungsi legislasi masih ½ hati, sehingga untuk menciptakan 2 lembaga perwakilan yang sejajar/sederajat belum tercapai. (arh) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional