Tanpa GBHN, Pembangunan Indonesia Tanpa Arah (?)
berita
Politika
Sumber Foto : nasional.kompas.com (gie/watyutink.com) 23 May 2018 18:00
Penulis
Semenjak reformasi, kebijakan pembangunan nasional diserahkan kepada presiden terpilih. Arah kebijakan pemerintah senantiasa berubah begitu terjadi pergantian kekuasaan. Hal itu menjadi penyebab nasib bangsa Indonesia tak kunjung membaik. Banyak pihak meyakini, solusinya adalah menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Baru-baru ini Ketua DPR Bambang Soesatyo pun ikut bersuara. Senin (21/5), politikus Partai Golkar ini meminta MPR segera menyelesaikan reformulasi substansi GBHN, agar segera bisa menjadi pedoman pembangunan nasional yang berkesinambungan. Lalu, sejauh mana urgensi menghidupkan kembali GBHN?

GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat sebagai haluan penyelenggaraan negara yang ditetapkan MPR tiap lima tahun sekali. ‘Haluan negara’ tersebut dihapuskan ketika adanya amandemen UUD 1945 pada tahun 1999. Penghapusan itu akibat adanya perubahan peran MPR dan presiden. Jika MPR memiliki kewenangan membuat ‘haluan negara’, apakan peran MPR dan presiden harus dikembalikan seperti sebelum reformasi? Tetapi, benarkah tidak terarahnya pembangunan nasional saat ini lantaran GBHN tak lagi berlaku?

Saat ini arah pembangunan nasional mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU SPPN ini mewajibkan presiden terpilih menyusun perencanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Nasional—sebagai penjabaran visi, misi, dan program presiden yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Sementara RPJP Nasional--berlaku 20 tahun--sebagai penjabaran tujuan dibentuknya Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pertanyaannya, apakah RPJM Nasional yang disusun presiden terpilih tak berpedoman kepada RPJP Nasional? Atau, di tahapan SPPN yang manakah permasalahan sebenarnya?

Kini yang menjadi pertanyaan, apakah langkah menghidupkan kembali GBHN tidak bertentangan dengan sistem ketatanegaraan kita? Sebab sebelum reformasi, presiden dipilih oleh MPR. Pada titik ini, amat rasional bila presiden harus menjalankan pemerintahannya sesuai dengan arah kebijakan MPR. Tapi sekarang ini presiden memiliki legitimasi rakyat, karena dipilih melalui pemilihan langsung. Jika ‘haluan negara’ kembali dihidupkan, apakah hal tersebut tidak mempreteli kewenangan presiden yang telah mendapat legitimasi rakyat?

Tetapi masalahnya, banyak pakar menilai sistem perencanaan pembangunan saat ini tidak berkesinambungan. Dengan dalih ingin menciptakan perubahan, presiden seringkali terkesan enggan melanjutkan berbagai kebijakan pemerintahan sebelumnya. Pertanyaannya, ‘haluan negara’ semacam apa yang ideal dalam konteks sistem ketatanegaraan? Lantas, bagaimana agar setiap kebijakan pemerintah mencerminkan pembukaan UUD 1945 agar negeri ini tidak kehilangan arah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Kesungguhan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam versi baru patut diapresiasi. Saat ini momentum paling tepat mengevaluasi perjalanan bangsa selama 20 tahun reformasi. Empat kali amandemen UUD 1945, telah membawa bangsa ini kepada tujuan yang tidak jelas.

GBHN adalah panduan. Kompas pembangunan nasional. Dari sisi demokrasi, konten dan filosofinya harus berasal dari rakyat, untuk rakyat dan untuk negara. Apa itu? Konstitusi dan preambule keempat UUD 1945. Tak boleh keluar dari situ.

MPR harus fokus, menukik dan komprehensif mengkaji sistem perencanaan pembangunan model GBHN itu. Jika tidak, dia bisa menjadi sumber malapetaka. Dia harus berisi dan mengikat. Tak boleh diubah. Dan, tidak hanya sekadar indah dari segi casing. Presiden terpilih bertangungjawab kepada MPR.

Demikian pula dari segi periodesasinya. Harus disesuaikan dengan perubahan masa jabatan presiden hasil amandemen UUD 1945. Supaya ada kontinuitas dan keterukuran, untuk menghindari ganti presiden ganti kebijakan. SPN model GBHN harus visioner 100 tahun Indonesia ke depan.

MPR tidak boleh bekerja setengah hati. Pembuatan GBHN adalah untuk membenahi negara yang tengah kusut. Rakyat harus mengawasi kerja-kerja MPR itu. Jangan sampai MPR melukis di atas pasir, kemudian hilang disapu ombak.

Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 untuk SPN Model GBHN, pengembalian kedudukan  dan kewenangan MPR membuat Ketetapan (Tap) dan Pasal 6 tentang persyaratan “presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia asli” adalah satu paket.

Khusus untuk amanademen pasal 6 UUD 1945, wajib. Indonesia negara merdeka yang berdaulat. Kata “aseli” untuk calon presiden harus dikembalikan seperti sebelum amandemen. Jika tidak rakyat Indonesia akan rugi. Dampak negatifnya sangat besar. Bisa jadi Indonesia akan tinggal nama.

Defenisi “aseli” tak perlu diperdebatkan. Founding Father kita adalah manusia-masusia pintar, genius dan pemikiran mereka genuine. Jauh melampaui zamannya. Definisi “aseli” adalah pribumi. Suku? Bukan, bukan itu substansinya. Tidak mungkin pendiri bangsa ini salah dalam memasukkan kata “aseli” dalam konstitusi UDD 1945. (chr)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua MPR, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)

Setelah menyerap aspirasi kalangan akademisi, para tokoh, para mantan pejabat negara, politisi dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan MPR dikembalikan dan GBHN dihidupkan kembali.

Cukup lama penyerapan itu dilakukan, dan cukup lama pula fraksi-fraksi MPR mempertimbangkannya. Akhirnya disepakati dengan banyak catatan, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai pengganti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu, tidak mengikat.

Terkait banyak catatan itu, terus disinkronkan. Semua pikiran yang berkembang akan diakomodir, selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Termasuk pemikiran mengembalikan peran dan fungsi MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara beserta kewenangannya membuat Ketetapan (Tap) MPR.

Itu dimaksudkan, agar ada satu lembaga yang menjadi “penengah” apabila terjadi pertikaian antar-lembaga negara. Semangat pembentukan SPPN adalah sebagai acuan pembangunan bagi pemerintah pusat hingga daerah. Dengan harapan, agar pola pembangunan nasional dalam satu nafas.

SSPN diharapkan bisa lebih komprehensif dan dapat menjawab tantangan/kebutuhan zaman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih menjadi presiden pada 2019 sudah memiliki acuan senafas dalam bekerja dari pusat hingga daerah.

Terkait SPPN yang tidak mengikat dan tidak memiliki sanksi, itu menjadi wilayah publik. Biarlah rakyat yang menghukum bila presiden dan para pembantunya tidak menjalankannya. Terhadap MPR, presiden dan wakil presiden serta lembaga-lembaga negara cukup memberikan laporan saja  atas apa saja yang sudah dilakukan.

Terkait pengembalian keberadaan  MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan keweangan menerbitkan Ketetapan Ketetapan (Tap), maka harus dilakukan amandemen UUD 1945 terhadap pasal 1, 2, 3, 37 UUD 1945 dan pasal 26A tentang persyaratan menjadi presiden. (chr)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politikus Partai Gerindra

Partai Gerindra khawatir bila MPR tidak menetapkan sanksi kepada presiden dan lembaga-lembaga negara bila tidak melaksanakan SPPN model GBHN. Apalagi kalau tidak ada Tap MPR yang menetapkan “Presiden harus warga negara Indonesia aseli.” Karena itu dalam amandemen itu nanti, kata ’aseli’ yang dihilangkan untuk calon presiden, harus dikembalikan.

Jadi kata ’aseli’ itu harus menjadi pertimbangan dan perhatian khusus bagi MPR untuk dikembalikan melalui amandemen UUD 1945, seiring dengan akan dikembalikannya keberadaan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

Hal yang paling berbahaya adalah bila terjadi penyelewengan ideologi, penyelewangan kekuasaan dan perampasan kedaulatan yang merugikan negara yang dilakukan oleh presiden terpilih. Kesemua itu bisa terjadi bila presiden bukan dari warga Negara Indonesia aseli. Indonesia ini terlalu sexy untuk dikuasi asing. Karena itu, dalam amandemen UUD 1945 nanti, kata “aseli” bagi calon presiden harus dikembalikan. (chr)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi pedoman presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan agar jelas arah dan target pembangunan yang dicapai.

Jangan salah berpikir bahwa menghidupan kembali GBHN berarti kembali ke Orde Baru. Isi dari GBHN itu adalah kehendak dari kedaulatan rakyat yang diramu oleh MPR bersama pemerintah. Bukan semata-mata kehendak penguasa. Dengan demikian, siapapun yang terpilih menjadi presiden dia harus bekerja dan mengambil kebijakan atas kehendak dan kedaulatan rakyat.

Seiring dengan pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode (10 tahun) oleh hasil amandemen UUD 1945, maka dalam GBHN yang akan dibentuk nanti (apapun namanya), maka masa pembangunan jangka pendek lima tahunan (Repelita) yang diterapkan pada masa Orde Baru itu, harus bergeser menjadi 15 tahun.

Itu dimaksudkan, supaya siapapun presiden terpilih, harus meneruskan yang sudah dijalankan oleh presiden sebelumnya selama 10 tahun itu. Sehingga program pembangunan jangka pendek itu tidak terputus. Kemudian program jangka menengahnya adalah 25 tahun dan program jangka panjangnya 50 tahun. Dengan demikian, Indonesia akan bisa menjadi negara besar dan berpengaruh dalam segala bidang. 

Periode 15, 25 dan 50 tahun itu sangat relevan di era Pasar Bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) supaya Indonesia memiliki kebijakan dan ketahanan ekonomi yang kuat dalam pertarungan perdagangan dengan negara-negara lain. Kita sangat paham, bahwa pangsa pasar kita sangat besar dan signifikan. Mestinya kita kuasai dulu pasar kita, sebelum negara lain menguasai perekonomian Indonesia. (chr)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Memang semenjak Reformasi bergulir, arah pembangunan seperti tidak terkonsep secara matang. Pergantian presiden sering seperti bermain dadu. Yang menang mendapatkan berkah kekuasaan. Yang kalah mendapat getah kebijakan.

Saya ingat saat Gus Dur berkuasa, orang-orang dekatnya mengisi jabatan penting seperti menteri dan pejabat tinggi lainnya. Ini pun terus berlangsung baik pemerintahan SBY sampai pemerintahan Jokowi. Jadi program pemerintah dibuat untuk menyiapkan gerbang kekuasaan nepotisme yang terstruktur. Maka wajar jika setiap diskusi sering hanya seputar hantam menghantam kebijakan yang ujung-ujungnya untuk merusak citra dari partai politik tertentu.

Wacana untuk menghidupkan MPR suatu bukti aura pemerintahan di era Reformasi masih seperti kuda yang lepas kendali. Sehingga perlu ada pengikat yang jelas agar tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia jelas, terstruktur, dan terukur. Namun persoalannya, saat ini kedudukan MPR sederajat dengan presiden. Jika presiden sebagai mandataris MPR berarti struktur lembaga negara harus diubah.

Selain itu, ada juga kekhawatiran jika fungsi MPR berubah lagi akan menjadi ‘juru stempel sebagaimana yang terjadi di Orde Baru. Atau sebaliknya, menjadi juru gebug yang efektif dengan merekomendasi impeachment kepada persiden terpilih. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi. Termasuk koalisi-koalisi politik yang mampu mengubah nalar sehat kita.

Sehingga setiap capres cukup beradu argumen bagaimana merealisasikan janji-janjinya ketika terpilih menjadi presiden. Tapi bukan berarti saya tidak setuju adanya pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Hanya saja ini bisa berjalan dengan baik apabila ada penyederhanaan jumlah partai menjadi dua atau tiga partai politik. Tujuannya agar jelas garis pemisah antara pemerintah dan oposisi. Jika masih multi-partai, saya masih pesimis. Sebab sifat partai politik adalah kepentingan dan kekuasaan. Kedua-duanya mampu mengubah peta politik yang berdampak pada tidak berfungsinya peran GBHN. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF