(Tak) Sepantasnya Robertus Robet 'Diciduk' Polisi
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 March 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Penetapan tersangka terhadap Robetus Robet, dosen dan aktivis, menuai kritik publik. Sejumlah kalangan menilai, Robet tak seharusnya dikenai pasal pidana hanya gara-gara berorasi menolak kembalinya dwifungsi ABRI.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap Robetus Robet di kediamannya pada Rabu (7/3/2019) mlam. Setelah menjalani pemeriksaan, dosen di Universitas Negeri Jakarta itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia dianggap telah menghina institusi TNI saat berorasi dalam Aksi Kamisan di depan Istana Negara, 28 Februari 2019.

Yang dipermasalahkan polisi, lagu plesetan “mars ABRI” yang dinyanyikan Robetus Robet. Di awal orasnya, Robet mengajak peserta Aksi Kamisan mengingat lagu yang kerap dinyanyikan di era Orde Baru. Lalu ia melantunkan: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tidak berguna, bubarkan saja, diganti Menwa, kalau perlu diganti Pramuka. Naik bis kota nggak pernah bayar, apalagi makan di warung Tegal.

Polisi menjerat Robetus Robet dengan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia. Apakah nyanyian Robet bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana?

Sejumlah kalangan menilai Robet hanya menggunakan hak individunya, yaitu menyampaikan pendapat di muka umum. Atas dasar ini, penetapan tersangka terhadap Robet dianggap telah mencederai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan mencederai demokrasi.

Lantas, apakah kepolisian telah mengangkangi konstitusi? Sebab, kebebasan menyatakan pendapat telah dijamin konstitusi. Pasal 28E ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak…., menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Ayat selanjutnya menegaskan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Namun  kepolisian menilai jeratan hukum yang menimpa Robet tidak melanggar kebebasan berekspresi dan demokrasi. Polisi pun tak bermaksud merenggut kebebasan warga negara, terutama Robet. Dengan kata lain, proses hukum terhadap Robet sudah sesuai prosedur.

Meski begitu, lagu yang dinyanyikan Robetus Robet dinilai bukan dimaksudkan terhadap TNI saat ini. Lagu yang biasa dinyanyikan di era Orde Baru itu hanya sekedar refleksi agar dwifungsi ABRI tidak terulang kembali. Hal ini menyusul rencana pemerintah memberi jabatan sipil kepada TNI.

Lalu pertanyaannya, sejauh mana status tersangka atas Robetus Robet berkat intervensi oknum TNI pada polisi? Sebab Robet mengatakan, kediamannya sempat didatangi dua orang yang mengaku tentara, persis sebelum dirinya ditangkap polisi pada Rabu malam, 6 Maret 2019.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Aktivis 1980-an

Saya tidak setuju dengan penetapan Robertus Robert sebagai tersangka penghinaan terhadap lembaga negara. Sebab, Robet hanya menyuarakan kritik ketidaksetujuan terhadap kembalinya Dwi Fusngsi TNI. Sementara lagu plesetan “mars ABRI” yang dinyanyikan Robert di Aksi Kamisan tersebut, adalah lagu tentang penolakan terhadap dwifungsi ABRI ketika itu.

Seharusnya pemerintah paham tentang itu, jangan malah menantang siapa yang keberatan dengan wacana TNI isi jabatan sipil. Setelah tantangan itu ditantang Rachland Nashidik untuk debat, Luhut Binsar Panjaitan justru tidak mau berdebat dan menyuruh stafnya yang melayani debat tersebut.

Padahal Luhut bisa menunjukan sikap yang lebih elegan dalam forum debat yang ditawarkan Rachland. Ini mestinya jadi kesempatan positif bagi Luhut untuk menjelaskan secara konprehensif gagasan itu.

Sementara, Robertus Robert sebagai aktivis justru lebih jelas dalam merespon penolakan terhadap dwifungsi TNI. Perlu diketahui, Robet adalah aktivis yang ada di depan juga ketika tahun 1998 dalam menyuarakan penolakan dwifungsi ABRI waktu itu.

Bisa jadi penetapan tersangka terhadap Robertus Robet karena desakan oknum TNI. Sebab, kasus ini aneh dan ganjil saja. Karena informasi yang beredar lebih menekankan “target” saja. Dengan kata lain, hukum kita jelas tumpul ke petahana dan tajam ke oposisi.

Dari kasus Robertus Robet tersebut, saya justru melihat bahwa pemerintah sudah "tidak percaya" dengan sipil lagi. Karena elektabilitas petahana yang stagnan. Bahkan cenderung turun. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset Setara Institute

Menurut saya, proses hukum terhadap Robertus Robert sebagai tersangka penghinaan lembaga negara atas desakan dua kelompok: TNI dan kelompok konservatif (baik konservatif agama maupun konservatif chauvinis/ultranasionalis). Maka, langkah kepolisian bisa dimaknai sebagai proses hukum atau proses “pengamanan” (dalam makna yang sangat literal).

Secara umum, dampak penetapan tersangka atas Robertus Robet ini berpengaruh terhadap kesan umum bahwa pemerintahan ini melakukan restriksi atas kebebasan berekspresi. Dan karenanya, situasi ini menarik mundur demokrasi kita ke tahap yang lebih buruk.

Publik terutama masy sipil mesti memiliki perhatian besar atas kasus ini. Namun aksi turun ke jalan tidak diperlukan. Hanya perlu dukungan kita semua untuk meyakinkan elite nasional agar mendesak TNI-Polri untuk menjaga spirit supremasi sipil.

Robertus Robet dan aktivis masyarakat sipil lainnya dalam sati bulan terakhir perlu melakukan konsolidasi untuk itu, agar pemerintah tidak memberikan jalan bagi bangkitnya dwifungsi militer, dalam bentuk lunak maupun keras. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu