Tak Puas di Senayan, DPR Curhat di Media
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 October 2018 15:30
Momen kritikan sejumlah warganet terhadap cuitan Fadi Zon  tentang anggaran IMF-WB membuat kita berpikir, pantaskah anggota dewan selalu mengkritik lewat media? Padahal, secara kelembagaan, DPR memiliki akses langsung untuk mengontrol dan mengkritik pemerintah melalui fungsi check and balances-nya. Sebelumnya, Fadlyi mengkritisi besaran penggunaan anggaran negara pada acara IMF-WB di Bali yang dianggapnya terlalu besar dan merupakan pemborosan anggaran.

Kritikan pun berbalik kepada Fadli. Publik menilai bahwa politiisi Gerindra itu hanya berani bersuara di media, tanpa upaya untuk membentuk bargaining agar kritikannya dapat menjadi keputusan. Fadli, dinilai merepresentasikan kecendrungan wakil rakyat hari ini yang kerapkali membenturkan kepentingan politiknya kepada publik. Para politisi senayan ini dinilai hanya memanfaatkan rakyat dengan melempar bola liar untuk membaca peta pergerakan politik.

Sejumlah pengamat menilai, akan menjadi lebih baik ketika kritik yang terlontar di media dilakukan dalam wujud agregasi, agar rakyat merespon, dan menitipkan suaranya pada wakilnya itu. Namun yang terjadi, media dinilai bukan lagi menjadi corong yang mempertemukan rakyat dan wakilnya, tetapi menjadi tempat pelampiasan intrik politik dan sentimen kepentingan para politisi.

Bukankah fenomena itu menggerus substansi pendidikan politik? Sebab, isu yang dikiritik pun sebenarnya sudah dibahas oleh DPR dan pemerintah, baik dalam rapat koordinasi maupun penetapan rencana program. Sehingga, DPR dinilai lebih etis untuk memberikan kritik dan mempertahankannya dalam forum konstitusional itu, bukan kepada publik, yang bahkan diniliai membuat kegaduhan dan perpecahan di kalangan masyarakat.

Kritikan terhadap kegiatan IMF-WB misalnya, dianggap janggal karena memang sudah disepakati bahkan sejak masa pemerintahan presiden ke-6 RI, SBY. Juga ketika DPR memberikan kritikan terhadap besaran anggaran THR, yang sebenarnya telah dimuat dalam PP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR 2018 pada PNS, Prajurit TNI, anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Padahal, kelembagaan DPR sendiri telah memiliki fungsi anggaran. Apakah motif DPR hanya sekedar mencari sensasi? Atau memang karena mereka tidak hadir atau malah tidur saat rapat pleno dan paripurna dewan bersama pemerintah?

Ataukah ini merupakan ekspresi oposisi di kelembagaan DPR yang tidak dapat memenangkan keputusan karena koalisi pemerintah menguasai lebih dari 50 persen kursi di senayan? Sebab, bagi Bamsoet (Bambang Soesatyo), ketua DPR RI, koalisi pemerintah harus mampu menguasai parlemen agar dapat menguatkan  sistem presidensil, sehingga stabilitas politik dapat terjaga. Baginya, kombinasi multi partai dan sistem presidensial memang beresiko menimbulkan resistensi. Untuk itu, pemerintah harus mampu memperluas kuasa politik koalisinya di parlemen agar pemerintahan dapat berjalan stabil.

Sehinga sejumlah pihak menilai, wajar ketika oposisi mengekspresikan ketidakpuasannya kepada publik. Jelas, ketika tidak mampu menguasai suara mayoritas parlemen, maka pendapatnya pun jarang menjadi keputusan. Tetapi bukankah parlemen mengedepankan musyawarah mufakat? Ataukah parlemen memang lebih mengedepankan votting ketimbang rasionalisasi keputusan, sehingga oposisi kerap tidak puas dengan pemerintah?

Lantas, apakah keadaan itu dapat menjadi alasan untuk membenarkan sikap dewan yang seringkali “curhat” tidak pada tempatnya? Sebab, kesan publik yang muncul adalah, sikap anggota dewan tersebut, merupakan penegasan akan relasi eksekutif dan legislatif dibangun diatas kebencian, bukan dalam rangka produktivitas pemanfaatan kekuasaan yang ada.

Selain itu, apakah setiap informasi detail dan kebijakan lembaga tinggi negara perlu didiskusikan kepada publik? Bukankah ini berpotensi menjadi akses global untuk membaca kegaduhan dan kelemahan politik dalam negeri?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Setelah anggota DPR dilantik, tentunya melekat hak dan kewajiban, berdasarkan pasal 80 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa, anggota DPR berhak, mengajukan usul rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif, pengawasan, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dan melakukan sosialiasi undang-undang.

Sedangkan kewajiban anggota DPR antara lain, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; mentaati tata tertib dan kode etik; menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.

Tujuan dibentuk Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk, menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Salah satu tugas Mahkamah Kehormatan Dewan adalah melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena tidak melaksanakan kewajiban.

Berdasarkan ketentuan dalam kode etik, anggota DPR harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selain hal tersebut anggota DPR harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pada saat ini terdapat beberapa anggota DPR yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat, baik yang mengkritik kebijakan pemerintah maupun yang mendukung kebijakan pemerintah. Pada dasarnya penggunaan media sosial tesebut wajar dalam iklim demokrasi. Namun dalam penyampaian pendapat tersebut, anggota DPR dibatasi dengan ketentuan kode etik, yaitu harus menjaga harkat dan martabat serta harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR.

Sampai saat ini penegakkan kode etik, terutama yang terkait dengan pernyataan anggota DPR di media sosial belum berjalan dengan baik. Hal ini disebakan karena Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan penyelidikan dan verifikasi harus berdasarkan pengaduan. Selain hal tersebut terdapat keenganan masyarakat untuk melakukan pengaduan, karena pengaturan kode etik yang belum cukup jelas, tentang ketentuan larangan anggota DPR dalam berperilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR.

Untuk menghindari fenomena pernyataan anggota DPR yang dapat menimbulkan kegaduan, harus disikapi dengan bijak. Salah satu solusi adalah tetentuan kode etik yang mengatur tentang perilaku yang dapat merendahkan kehormatan DPR, harus diubah diatur secara detail sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Dengan demikian kepastian hukum dalam penegakan kode etik akan terwujud. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kebangsaan 1998 (LASTIKA’98)

Kita dapat mengatakan bahwa anggota dewan yang bersangkutan tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota dewan. Anggota dewan sebenarnya memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasinya melalui rapat dengar pendapat, koordinasi bersama eksekutif, dan sebagainya. Tetapi dengan lebih memilih untuk curhat di media sosial tanpa berpikir untuk memanfaatkan atribut kewenangannya itu, mereka sebenarnya tidak berperan sebagai anggota dewan, tetapi lebih kepada peran sebagai politisi partai. Hasilnya, di level masyarakat pun menjadi terpecah. Apabila pola ini terus dikembangkan, maka Hal mereka harus bertanggungjawab untuk kerusakan peradaban politik hari ini.

Masyarakat tidak perlu diajak dan dijual untuk melampiaskan kepentingan partainya. Jangan memberikan amarah dan emosi itu ke masyarakat. Kubu oposisi di dewan selama ini berusaha untuk merangkul emosi masyarakat, agar apa yang mereka inginkan, juga dapat menjadi keinginan masyarakat. Padahal masyarakat memiliki kehendak dan pemikiran yang berbeda. Isu itu dilempar kepada masyarakat, berharap kemudian menjadi gejolak dalam konteks isu. Selanjutnya, diharapkan mungkin isu itu akan bergerak menjadi gerakan. Tetapi bagi saya, upaya ini seperti tidak memiliki bobot yang memungkinkan hal itu terjadi. Apa yang mereka lakukan hanya seperti permainan petasan anak-anak, sekedar untuk bunyi-bunyian, tanpa menggagas sesuatu yang lebih besar.

Di satu sisi, saya merasa khawatir dengan apa yang mereka lakukan. Akan tetapi, di sisi lain, kita perlu percaya bahwa masyarakat hari ini sebenarnya sudah cerdas. Pada awalnya gerakan pemecah-belah yang masih itu dilakukan, cukup banyak masyarakat yang terjebak dalam pola pikir yang sudah terprovokasi itu. Namun jelang Pilpres dan Pileg 2019, kesadaran masyarakat  sudah mulai terbangun, sekalipun masih terdapat beberapa masyarakat yang masih terbawa isu-isu mentah mereka.

Jadi menurut saya, provokasi yang dilakukan kepada masyarakat oleh anggota dewan, terutama yang dilakukan oposisi ini harus segera dihentikan, sehingga tidak menimbulkan hal- yang lebih berbahaya di kemudian hari. Kasus Ratna Sarumpaet misalnya, merupakan bukti bahwa  oposisi tengah memainkan pola politik yang tidak sehat, dengan menghipnotis masyarakat, sekalipun hal tersebut bukanlah fakta. Kita tentunya tidak menginginkan peradaban politik dan demokrasi kita dibangun dengan pola-pola seperti ini.

Mungkin kita tidak memiliki peluang yang cukup untuk menghentikan hal ini sebab mereka masih menjabat sebagai anggota DPR. Namun hal ini dapat menjadi preferensi masyarakat untuk menentukan pilihannya pada 2019, kepada caleg yang punya kapasitas dan kesadaran secara utuh tentang bagaimana membangun kesadaran politik dan demokrasi  kedepannya, paham peran dan fungsinya sebagai DPR, dan membedakannya ketika berposisi sebagai politisi partai. Hal ini yang harus dilemparkan ke publik.

DPR seharusnya dapat membedakan, mana yang menjadi konsumsi publik yang nafasnya adalah pertarungan politik, dan mana konsumsi publik yang merupakan suara sebagai anggota  DPR. Ketika ada wawancara dari media baik melalui doorstop, maupun dalam sesi acara di televisi, kebanyakan mereka tidak mampu membedakan kapasitasnya sebagai DPR dan sebagai politisi. Apakah ini bagian dari ketidakpahaman atau memang merupakan pola yang sengaja dibangun .

Misalnya terkait IMF, yang dikritik anggaraannya karena dianggap  sebagai pemborosan. Padahal, jauh sebelumnya sudah diadakan pertemuan antara pemerintah dan DPR yang juga membahas tentang anggaran IMF. Sebagai lembaga DPR, mereka sudah menyetujui. Persoalan teknis panitia jenis hotel dan pilihan transportasi, merupakan kewenangan IO kepanitiaan yang dipercayakan pemerintah, yang tetap berpedoman pada pagu anggaran yang disepakati bersama DPR.  Bahkan, sampai ada komentar yang menyayangkan alokasi anggaran untuk sewa mercy dan alphard, karena dapat menggunakan mobil masyarakat sekitar. Hal ini tidak lucu sebenarnya, karena argumentasi yang dibangun sebenarnya sangat tidak mendidik.

Pembicaraannya tidak pada konten yang bersifat substantif dan filosofis terkait negara dalam persaingan globalnya, tetapi yang diurusi lebih kepada persoalan teknis yang tidak mendidik. Hal yang diincar adalah bagaimana cara menyulut dan mempengaruhi masyarakat untuk kontra terhadap pemerintah, tanpa berpikir apakah isu itu cerdas atau tidak. Hal ini merupakan kemunduran berpikir, dimana di suatu sisi ada dorongan agar Indonesia dapat menjadi berdaulat, bermartabat, dan dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain baik secara politik maupun ekonomi, tetapi di sisi lain kita malahan ditarik kembali ke belakang.

Mungkin saja, hal ini disebabkan juga oleh dominasi koalisi pemerintah di parlemen. Tetapi hal ini bagi saya bukanlah permasalahan, bukan parameter. Sekalipun menjadi minoritas, tetapi apabila mereka dapat melempar isu dengan cerdas tanpa menimbulkan gesekan dan sentimen di tingkatan masyarakat, mungkin mereka akan lebih mendapatkan tempat.

Gerakan 98 menunjukkan kualitasnya. bahwa kekuatan massa yang tidak seberapa dibanding total keseluruhan rakyat Indonesia, dapat mengguncang parlemen yang memiliki hak dan legitimasi untuk membuat keputusan. Tetapi dengan masifnya gerakan yang mengusung isu masyarakat, perubahan itu pun dapat dibangun. Sehingga argumentasi tentang mayoritas-minoritas bukanlah ukuran. Namun yang sekarang terjadi, mereka menggunakan tools media dan  masyarakat sebagai obyeknya, dengan harapan kekuatan minoritas itu dapat direpresentasikan oleh masyarakat dan media untuk kepentingan politknya sendiri. Sehingga saya berharap, media perlu untuk obyektif untuk memilah, isu mana yang perlu diangkat dan tidak. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi