TNI dan Polri Jaga Loyalitas Jelang Pesta Demokrasi?
berita
Politika
Sumber Foto : news.akurat.co (gie/watyutink.com) 08 May 2018 16:00
Penulis
Kepentingan mana yang akan dibela institusi keamanan Indonesia menjelang tahun politik? Jumat (4/5/2018) pekan lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berencana memanggil Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pemanggilan itu akan membahas persiapan pengamanan guna menangkal potensi konflik pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Saat ini situasi politik sudah mulai memanas, terutama menyangkut perebutan kursi presiden. Hoaks, SARA, dan ujaran kebencian lainnya disadur menjadi “bom molotov” untuk menyerang lawan politiknya. Imbasnya, rakyat saling gontok-gontokan satu sama lain. Masing-masing kelompok mengklaim hanya "idola"nya yang pantas memimpin negeri ini.

Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan, (salah satu) tugas militer melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas institusi berseragam cokelat ini diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

BACA JUGA: Demi Lolos Ambang Batas Parlemen, PSI Langgar UU Pemilu (?)

Lalu, apakah dua institusi ini akan bekerja sesuai tugasnya? Sebab, memanasnya situasi politik saat ini terkesan sengaja diciptakan oleh oknum ‘elite politik’ dari masing-masing kubu. Konflik horizontal pun tak dapat dihindarkan, misalnya insiden Car Free Day dua pekan lalu. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Ryamizard Ryacudu, di mana Menteri Pertahanan mengatakan seharusnya suasana tahun politik memiliki nuansa pesta demokrasi yang menyenangkan. Kini yang menjadi pertanyaan, apakah TNI atau Polri tidak melakukan tindakan preventif sehingga konflik itu terjadi? Meskipun hampir pasti TNI atau Polri bakal bertindak tegas jika ada konflik, kesan bahwa ada pembiaran sudah terlanjut mencuat. 

UU TNI dan UU Polri mengamanatkan bahwa dua institusi ini merupakan alat Negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Meski begitu, apa tidak mungkin TNI dan Polri membela kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan institusi mereka sendiri?

BACA JUGA: Jelang Tahun Politik: 15 Bank Berdampak Sistemik, Mafia Berkelindan (?)

Di era demokrasi seperti sekarang ini, pertanyaan itu tampaknya berlebihan. Apalagi Pasal 39 UU TNI melarang militer terlibat politik praktis. Larangan itu berlaku pula bagi kepolisian, yang diatur dalam Pasal 28 UU Polri. Tetapi bukan tidak mungkin TNI dan Polri bersikap tidak netral jika berkaca kepada kiprahnya di masa lalu, di mana dua institusi ini menjadi alat kekuasaan Orde Baru. Belum lagi adanya konsep Dwifungsi ABRI—yang melegitimasi TNI dan Polri turut berperan memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Lantas sejauhmana TNI dan Polri berpotensi tidak netral menghadapi Pemilu 2018 dan Pemilu 2019?

Namun demikian, bagaimana memastikan loyalitas TNI dan Polri hanya kepada kepentingan bangsa dan Negara? Hal ini agar pesta demokrasi lima tahunan tetap berjalan aman dan damai.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Secara institusi, keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah diatur oleh Undang-Undang. Mereka harus netral, tidak berpihak. Namun dalam praktiknya hal itu memang agak sulit diterapkan, mengingat bahwa TNI-Polri berada di bawah komando presiden (incumbent).

Mengapa TNI-Polri kerap dipakai sebagai "alat" untuk mempertahankan status quo dan juga sekaligus untuk merebut kekuasaan? Karena hanya mereka lah yang mempunyai kewenangan untuk memegang senjata--alat yang paling efektif untuk melakukan upaya paksa. Secara politik, institusi TNI-Polri adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan upaya paksa dan bila perlu dengan menggunakan kekerasan. Itu sah sepanjang, misalnya, menghadapi kerusuhan dan tindakan lain yang dianggap membahayakan negara.

Nah, dalam posisi dan kondisi seperti itu, tentu saja TNI-Polri menjadi institusi yang sangat strategis untuk digunakan oleh pihak manapun, baik yang ingin mempertahankan kekuasaan maupun pihak yang ingin mengganti rezim penguasa atau status quo.

Mengingat hal yang demikian, maka pengawasan terhadap netralitas aparat keamanan (TNI-Polri) menjadi sangat penting dalam perhelatan pemilu. Karena momentum pemilu adalah mekanisme yang konstitusional untuk mempertahankan maupun merebut kekuasaan.

Maka eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus diperkuat dalam pengawasannya, agar dapat mengawasi dan sekaligus mencegah terjadinya tindakan yang tidak netral dari para prajurit TNI maupun aparat kepolisian. Dengan demikian, Bawaslu dapat bekerjasama atau membangun pakta integritas secara institusional dengan TNI-Polri, agar dapat mengawasi aparat keamanan di lapangan secara bersama-sama. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Karena Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian sudah meyakinkan kita bahwa militer dan kepolisian memiliki visi yang sama, yakni keamanan negara lebih penting daripada kekuasaan politik. Pak Hadi dan Pak Tito sadar betul profesionalitas sebagai prajurit TNI-Polri sehingga akan benar-benar menjaganya untuk tidak melakukan intervensi apa pun soal politik, karena mereka memahami bahwa keterlibatannya dalam politik praktik akan meruntuhkan institusinya sendiri. Jadi, publik tidak perlu takut karena kedua institusi ini sudah teruji.

Adanya kekhawatiran TNI-Polri tidak netral sebenarnya akibat ada elit politik yang “menggembosi” publik seolah-olah TNI-Polri berpihak kepada kepentingan penguasa. Hal itu sebenarnya framming atau agenda setting yang dibangun oleh elit politik yang tidak dewasa, serta tidak punya kemampuan membangun gagasan untuk memberikan alternatif kebijakan yang bisa mengubah nasib bangsa Indonesia. Ini yang dinamakan black campaign. Lalu mengapa sekarang banyak terjadi black campaign?

Saat ini yang isu yang dihembuskan adalah pemutarbalikan fakta—pola yang dipakai Donald Trump—yang berhasil diterapkan pada Pilkada DKI Jakarta 2016. Tetapi yang harus disadari adalah Jakarta berbeda dengan keseluruhan wilayah di Indonesia. Jadi, kalau pola-pola itu terus dipakai, ya, tidak akan laku lagi lantaran rakyat sudah memiliki imunitas. Ini menunjukkan kekhawatiran dari orang-orang yang sebenarnya ingin merebut RI 1 pada Pilpres 2019. Tetapi penggunaan black campaign justru menandakan tidak ada kecerdasan dalam membangun isu baru.

Jadi, publik harus percaya bahwa TNI-Polri tidak punya ambisi politik apa pun. Tetapi Polri harus segera mengambil langkah agar ruang-ruang publik bisa steril dari kegiatan politik, dengan kata lain menegakkan aturan main yang ada. Mereka tidak boleh ragu untuk menindaknya, karena menjaga keselamatan negara lebih penting daripada membiarkan kepentingan golongan tertentu dan kepentingan atas nama politisasi agama.

Di sini sebenarnya, peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting untuk mengatasi hal itu. Jangan sampai lepas tangan begitu saja. Maka Bawaslu harus menegakkan aturan main kontestasi politik dengan menindak yang melanggar aturan. Misalnya, menindak yang menggunakan rumah ibadah untuk kepentingan politik.

Meski demikian, masyarakan juga sudah seharusnya mulai selektif terhadap isu-isu politik, terutama yang berbau SARA. Masyarakat sudah harus memiliki imunitas dan tidak perlu merespon secara berlebihan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan kontestasi politik. Sekali lagi, kalau isu yang menyangkut SARA tidak perlu didengar. Maka sekarang saatnya masyarakat lebih aktif untuk mengatasi isu tersebut dengan membangun perlawanan non silent, misalnya tidak lagi memviralkan segala hal yang bersifat SARA. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Demokrasi berdiri di atas hukum, dengan kata lain kekuasaan dibatasi oleh hukum. Gagasan demokrasi ini dimaksudkan agar kekuasaan tidak menjelma homo hominilupus. Demokrasi bukan jalan oligarki, mengantarkan manusia serakah ke singgasana kekuasaan. Namun jangan dilupakan, desain kekuasan ikut pula menjadi pemicu pemilu sebagai sumber konflik. Yaitu, membuka ruang bagi pemilu tidak jurdil, menyeret  aparat Polisi, TNI, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral. Hal ini sangat mungkin, hampir semua parpol terdapat purnawirawan TNI dan polisi. Sedikit banyaknya mempengaruhi institusi dalam konflik kepentingan politik.

Selain aspek keamanan, baik pemerintah maupun masyarakat sipil harus concern dan  memastikan penyelenggaraan pemilu tidak curang. Penyelenggara pemilu dan aparat kepolisian dan TNI harus bersikap netral. Sehingga pemilu bisa berfungsi sebagai sarana pengkonversian energi positif menjadi kekuatan bangsa. Melahirkan para pemimpin yang kompeten dan berintegritas.

Sudah menjadi rahasia umum hampir semua pelaku pemilu terlibat kecurangan. Transaksi politik adalah mekanisme terselubung yang diseludupkan dalam demokrasi prosedural. Money politics menjadi salah satu faktor menentukan kalah menang dalam pertarungan pemilu. Kekuatan modal menjadi kata kunci pemenang pemilu. Mulai pencalonan di internal partai, perhitungan hingga pengamanan suara. Politik hari ini sudah menjadi komoditas, hukum jual beli tak terhindarkan.

Isu netralitas Polri dan TNI tidak berhenti pada pendekatan kelembagaan berbagai  peraturan tetek bengek. Penganut realisme politik mengingatkan, tumpuan hanya pada faktor-faktor kelembagaan  bisa mengecohkan. Dalam kontek pemilu,  kekuatan modal menjadi kekuatan pengendali yang sangat efektif. Bisa men-drive motif dan prilaku siapa pun  diarahkan untuk mencapai tujuan kekuasaan.

Dalam konteks ini, aman tidaknya pemilu bukan pada kecurangan massa rakyat, tapi pada lingkaran elit. Rekayasa pemenangan pemilu sangat terbuka dimainkan oleh elit politik dan kekuatan modal. Mereka lah sebagai pemain utama dan penikmat dari kemenangan pemilu. Sudah semestinya langkah sistemik itu mesti mempersempit penggunaan instrumen modal sebagai alat  mengendalikan kontestasi pemilu, kecurangan, dan pemenangan pemilu.

Jika ada gerakan-gerakan yang dianggap radikal yang muncul ditengah masyarakat, mereka adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan baik secara ekonomi maupun politik. Ekspresi politik mereka bisa terjelma melalui simbol primordialisme seperti sentimen agama, etnik, kedaerahan, dan sebagainya. Sementara sarana demokrasi seperti parpol dan parlemen tidak mampu memainkan peran yang semestinya. Mereka sudah dibajak dan terpasung oleh hegemoni kekuatan ekonomi politik dan kepentingan pribadinya.

Seandainya parpol maksimal menjalankan fungsinya, maka konflik bernuansa primordial tidak akan naik kepermukaan. Kekalahan dan pembelaan kasus Ahok terkesan berlebihan. Pengkriminalan Habib Rizieq dan para ulama dengan "menggunakan" alat negara justru menimbulkan efek bola liar. Padahal resistensi mereka adalah puncak gunung es. Di bawah permukaannya adalah kesenjangan sosial politik dan ketidakadilan. Slogan #2019GantiPresiden adalah akumulasi rasa ketidakadilan, dan slogan itu mendapat pasaran di hati rakyat.

Realitas sosial politik yang tidak terbantahkan adalah ketimpangan sosial ekonomi dan hegemoni oligarki ekonomi politik yang berkelindan dalam struktur politik. Selain merusak kualitas representasi politik, juga akan menjadi bara api. Yaitu menguatnya isu ada upaya sistematis--dari rezim Jokowi--peminggiran islam politik, serta semakin menguatnya kesenjangan pribumi dan non-pribumi. Variabel ini menjadi persoalan sepanjang sejarah perpolitikan kita selama ini.

Menyongsong pemilu 2019, apabila kecurangan pemilu tercium dalam situasi konflik yang semakin memanas,  justru akan menjadi pemicu konflik yang meluas. Maka ketidakstabilan politik dan gangguan keamanan bukan isapan jempol. Tungang-menunggang isu sensitif dan manipulasi atas kepentingan rakyat tak terhindarkan. Sementara yang menjadi sumbernya, adalah kelompok-kelompok strategis, elit politik, aktor-aktor kelas kakap yang justru luput dari pengamatan kita. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Menjelang tahun politik, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus tetap menjaga netralitasnya dari politik praktis. Netralitas mestinya menjadi pegangan yang harus dikedepankan, apalagi saat tengah melakukan pengamanan pemilu.

Adanya eksplisitas regulasi yang melarang TNI dan Polri berpolitik praktis sesungguhnya telah menjadi pemandu terang bahwa TNI dan Polri sejak reformasi telah ditempatkan sebagai pengayom masyarakat. Bahkan seandainya regulasi tidak eksplisit melarang, maka TNI dan Polri tetap tidak boleh melakukan politik praktis karena tidak sejalan dengan profesionalisme, etika, dan jiwa korsa penjaga keamanan dan pertahanan.

Jika diukur, profesionalitas sesungguhnya moral minimum bagi seorang militer. Karena itu, seandainya regulasi membolehkan, mengambil jalan netral tetap harus diutamakan atas nama profesionalitas. Oleh karena itu, sebenarnya netralitas TNI dan Polri terletak pada sisi profesionalitas dan etiknya, bukan semata pada larangan yang termaktub dalam undang-undang. Karena masuknya anggota TNI atau Polri pada ranah politik praktis justru akan menambah runyam jalannya pilkada dan pilpres, karena bisa dipastikan timbul spekulasi negatif dari publik.

Belajar dari pilkada serentak gelombang pertama dan kedua serta Pilpres 2014, kericuhan pra dan pasca pelaksanaannya masih masuk pada tahap konflik yang wajar. Artinya, kita masih meyakini tren kerawanan konflik tidak akan sampai berujung pada darurat sipil. Oleh karena itu, antisipasi dini dengan menghimpun informasi secara valid untuk mengambil langkah pencegahannya menjadi penting dilakukan, ketimbang melakukan penindakan setelah terjadinya kericuhan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia

Secara normatif, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memang diperintahkan untuk bersikap netral dalam hal politik praktis oleh peraturan perundang-undangan. Namun, secara faktual, potensi ketidaknetralan dua institusi tersebut juga sangat besar. Bahwa pucuk pimpinan TNI dan Polri dipilih oleh presiden berdasar kalkulasi dan pertimbangan politik adalah benar dan niscaya. Sehingga secara struktural, juga dibenarkan bahwa pimpinan TNI dan Polri menjadi bawahan presiden.

Namun, saya mendorong dan berharap agar TNI dan Polri berupaya sekuat tenaga dan setinggi upaya untuk mengambil jarak dari para calon yang berlaga pada pemilihan umum, baik pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.

TNI dan Polri, dalam konteks pemilu, hendaklah berpegang pada paradigma bahwa dua istitusi ini adalah 'abdi' negara. Pada konteks ini, TNI dan Polri harus memastikan bahwa kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting daripada terlibat pada kontestasi politik praktis.

TNI dan Polri harus bisa memastikan bahwa posisinya yang berada di bawah presiden tidak berarti bahwa kepentingan politik praktis sang presiden dan/atau partai politik pendukungnya harus menjadi kebijakan dan pilihan sikap dua institusi tersebut. Sebaliknya, TNI dan Polri juga tidak boleh menjadi bagian pada politik praktis yang dilakukan oleh pihak yang berseberangan dengan pemimpin yang saat ini sedang menjabat.

Pada konteks penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah sudah termasuk black campaign. Sehingga Polri harus profesional dan independen dalam menanganinya. Polri harus menjadi juru bicara hukum yang mampu mengedukasi para pihak bahwa seluruh tindakan curang pada politik praktis adalah dilarang dan membahayakan kelangsungan berbangsa dan bernegara.

Sikap dan tindakan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara merupakan pilihan paling baik dan paling aman bagi TNI dan Polri. Selain karena memang mendatnya demikian, juga karena kita tidak tahu partai apa yang akan jadi pemenang, calon presiden mana yang akan terpilih, dan calon kepala daerah dari partai mana yang akan dilantik. Pada konteks ini, TNI dan Polri justru harus menjadi pihak yang mengingatkan para pihak untuk menjunjung tinggi peradaban dan moralitas politik yang mengedepankan kepentingan negara, bukan semata kekuasaan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF