TGPF Tak Kunjung Wujud, Kasus Novel Masih Absurd
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 March 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, belum mendapatkan keadilan. Wadah Pegawai KPK dan kelompok masyarakat sipil menggelar Aksi Diam di depan gedung lembaga anti rasuah, Selasa (12/3/2019), persis di hari ke 700 sejak peristiwa penyiraman air keras ke wajah Novel pada 11 April 2017 lalu. Sampai kapan aksi macam ini akan terus berlangsung dikemudian hari?

Nyaris dua tahun peristiwa itu berlalu, tapi kasusnya hingga kini masih jadi tanda tanya. Jangankan dalangnya, dua orang pelaku penyiraman air keras juga belum berhasil digelandang polisi.

Ya, aktor utama yang menyuruh dua pria tersebut. Pasalnya, sejumlah kalangan meyakini kasus yang menimpa Novel Baswedan bukan peristiwa kriminal biasa. Tragedi selepas subuh itu dinilai berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani Novel.

Jika benar demikian, semakin meyakinkan publik bahwa koruptor memang merongrong KPK dengan segala cara agar dirinya tetap menghirup udara bebas. Dengan kata lain, upaya melemahkan lembaga antirasuah memang nyata adanya. Lantas, apakah cara-cara melemahkan KPK sudah kian mengkhawatirkan?

Meski begitu, dalam kerangka penegakan hukum, hanya kepolisian lah yang bisa mendedahkan kasus ini, hingga pelaku bisa diseret ke meja hijau.  Benar tidaknya penyiraman air keras tersebut lantaran Novel Baswedan galak kepada koruptor, tentu berada di tangan kepolisian. Sayang, polisi dinilai publik tampak tidak serius untuk menangkap para pelaku.

Sepintas lalu, kepolisian sama sekali tidak mempetieskan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan . Polisi juga nampaknya berusaha menunjukan keseriusannya kepada publik, setidak-tidaknya saat Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Tim Gabungan pada Januari 2019.

Tim yang dikomandoi Kombes Idham Aziz ini melibatkan sejumlah pakar yang boleh dibilang punya rekam jejak yang cukup bagus.  Sayangnya, lagi-lagi, tim ini dianggap seperti tak bekerja. Bahkan Novel Baswedan menilai, Tim Gabungan tidak punya kesungguhan mengungkap peristiwa yang menimpa dirinya.

Sejumlah kalangan berpendapat, kasus Novel Baswedan membutuhkan “campur tangan” Presiden Jokowi, dalam kapasitas sebagai Kepala Negara. Sudah sejak lama dan berkali-kali pula Presiden didesak membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengudar benang kusut kasus Novel.

Namun hingga sekarang, belum ada tanda-tanda Jokowi akan segera membentuk TGPF. Boleh jadi Jokowi masih begitu percaya bahwa kepolisian bisa menuntaskannya, sebagaimana yang pernah disampaikannya beberapa kali.

Sebetulnya, TGPF itu dinilai sebuah keharusan. Selain kasusnya yang berlarut-larut dan menghindari konflik kepentingan, tragedi ini juga bukan semata perkara Novel tapi menyangkut semangat pemberantasan korupsi.

Terlebih, menurut hasil investigasi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS), di balik penyerangan terhadap Novel melibatkan sejumlah jenderal polisi. Jika benar adanya, mengapa Jokowi masih mempercayakan kasus ini kepada polisi, dengan kata lain belum jua membentuk TGPF?

Kalau masih ditangani pihak kepolisian, apakah tragedi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan akan terungkap? Publik tentu tak ingin kasus ini akan menjadi beban masa depan bangsa Indonesia. Sekarang saja, sudah terlampau banyak kasus-kasus hukum masa lalu yang belum juga tuntas.

Lalu Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Selama kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan belum tuntas, desakkan publik akan terus bergulir. Aksi Diam yang digelar di depan Gedung KPK pada Selasa (12/3/2019) kemari bukan yang terakhir kalinya.

Mestinya, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus Novel ini harus benar-benar bekerja dan mengungkap kasusnya secara benar. Kalau berlarut-larut, ya begini-begini saja situasinya, tidak ada kepastian.

Yang harus dipahami bahwa kasus tersebut bukan hanya menyangkut Novel saja, tapi bisa sebagai ancaman bagi penegak hukum KPK, umumnya seluruh aparat penegak hukum. Jadi, siapapun yang mau mengunkap kasus besar, ya harus siap-siap menerima risiko yang besar juga.

Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hanya sebagai contoh konkret yang berada dihadapan kita. Maka, kedepan harus ada konsep pengamanan yang sangat melekat bagi penegak hukum agar tidak terjadi lagi kasus seperti yang menimpa Novel dikemudian hari. Saat ini sepertinya orang terlalu mudah melakukan ancaman terhadap penegak hukum dengan berbagai cara.

Sebetulnya, sudah beberapa kali juga teror terjadi terhadap pegawai KPK. Tapi keliatannya Novel memang dihajar habis-habisan. Lawannya banyak, dan lawannya itu bukanlah orang sembarangan. Mereka punya akses politik, akses kekuasaan, bahkan akses ekonomi. Dan tugas Novel sebagai penyidik KPK dianggap telah mengganggu kepentingan mereka.

Sampai hari ini, polisi belum mampu mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras kepada Novel. Selain ancaman terhadap penegak hukum, ini juga sebenarnya ancaman bagi masyarakat. Seseorang (Novel) yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas sebagai penyidik KPK mudah mendapat teror dan sulit diusut, bagaimana jika ancaman menimpa masyarakat yang tidak punya akses apa-apa?

Kalau kita sudah meragukan polisi bisa menuntaskan kasus penyiraman air keras ini, berarti harus tim dari luar kepolisian yang mengusut ini, salah satunya dengan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Toh, tidak mungkin “jeruk makan jeruk”.

Yang kita cari saat ini pengungkapan kasus yang sesungguhnya. Jadi, kalau kasus ini bisa diungkap secara terbuka, sebenarnya siapapun bisa melakukan itu, tinggal diberikan akses yang seluas-luasnya.

Kalau masih ditangani polisi, ya akhirnya publik terus menduga-duga: memang berani polisi mengusutnya jika kasus ini melibatkan oknum polisi. Makanya, pengusutan ini harus melibatkan pihak lain bukan lagi ditangani sepenuhnya oleh kepolisian, sehingga hasil dari proses yang dilakukan itu lebih independen.

Sebetulnya, itu yang diinginkan sejumlah kalangan yang tidak puas dengan apa yang dilakukan polisi. Mereka juga tidak puas dengan kinerja Tim Gabungan yang dibentuk Kapolri sekalipun melibatkan sejumlah aktivis.

Seandainya kasus Novel ini tetap ditangani kepolisian, mungkin saja terungkap sepanjang diproses secara hukum. Tapi kita tidak waktunya kapan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis 1980-an

Saya melihat bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan memang sengaja dibuat ngambang, sebab muatan politisnya lebih kental dibanding tentang kriminalnya. Kenapa saya bilang muatan politis lebih kental, karena sejak kasus tersebut terjadi pada April 2017,  Novel adalah penyidik senior yang membelot dari polisi menjadi pegawai KPK.

Perlu diketahui kasus Novel itu sudah lebih dari 700 hari, berarti sudah terlalu lama ditangani aparat. Sepertinya aparat "ogah-ogahah" jika menyangkut kasus Novel. Hal itu nampak jelas setelah Kapolri Tito Karnavian membentuk Tim Gabungan, yang isinya para perwira polisi dengan para tokoh yang memang punya kedekatan dengan polisi. Komposisi itu juga yang pernah ditolak oleh Novel Baswedan.

Masyarakat sebetulnya menunggu kapan kasus Novel ini terungkap, nampaknya jalan ditempat dan pihak aparat juga tidak menunjukkan kinerjanya yang bisa dipahami oleh masyarakat. Saya curiga ada yang "disembunyikan" dari kasus tersebut. Itu bisa kita lihat begitu lamanya pengungkapannya, atau karena menunggu menjelang 17 April 2019? (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Dengan melihat perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, saya setuju adanya sebuah tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bekerja atas mandat dari presiden. Tim ini penting untuk memberikan masukan kepada Presiden tentang bagaimana seharusnya Presiden memberikan dukunga kepada Polri dalam penanganan kasus serangan terhadap Novel Baswedan.

Kepentingan korban dan rasa keadilan publik harus menjadi pertimbangan utama.  Penanganan kasus yang berlarut hanya akan mengakibatkan runtuhnya kredibilitas Polri. Ada kepentingan institusi yang dipertaruhkan.

Di samping itu, semakin lama kasus ini menjadi misteri publik,  semakin besar bobot politiknya.  Ini tentu sangat tidak menguntungkan Presiden Jokowi,  apalagi dalam situasi Pilpres 2019 saat ini. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia

Kasus penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah tragedi bangsa. Di tengah remuk redamnya peradaban publik karena tindak pidana korupsi, penyidik senior komisi anti rasuah itu malah menjadi korban kejahatan. Apesnya, negara seakan tidak merasa sedang terganggu apalagi terancam. Kuat kesan bahwa negara memposisikan kasus penyiraman air keras ini adalah kasus personal yang dihadapi Novel sebabai individu. Tak sedikitpun kemarahan negara tertampak sebagai ekspresi bahwa aktor negara sedang diancam. Negara juga tidak merasa terganggu bahwa kasus ini adalah penghinaan terhadap negara. Perspektif ini keliru. Jelas sekali bahwa kasus ini adalah kasus intitusional. Novel disiram karena ia bekerja untuk melawan korupsi.

Setali tiga uang dengan perspektif di atas, pemerintah juga tidak memperlihatkan tajinya untuk mengusut tuntas dan memproses pelaku kejahatan tersebut. Pemerintah sibuk mencari dalih dan alibi untuk menutupi ketidak seriusannya. Novel dibiarkan berjalan tanpa kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasusnya.

Sempat Berharap

Menjelang debat calon presiden dan wakil presiden putaran pertama, Kepolisian Republik Indonesia membuat tim gabungan yang berisi Kabareskrim dan beberapa ahli dari kalangan masyarakat sipil dan pemerintahan. Buih harapan sempat muncul di permukaan. Sayangnya, buih itu lenyap kembali ditelan ombak-ombak kecil. Tak terlihat, tak nampak, tak berbekas, tak dapat digenggam.

Sulit sekali menghindari kesan bahwa pembentukan tim gabungan hanyalah retorika administratif dalam rangka persiapan debat calon presiden. Sekedar sebagai alternatif jawaban jika ada pertanyaan. Sayangnya, pertanyaanpun tak ada. Alhasil, petahana tak perlu repot menjelaskan jawaban.

TGPF

Di dalam konstruksi normatif, kepolisian dan kejaksaanlah yang memiliki otoritas untuk menyelidi dan/atau menyidik dugaan perbuatan pidana. Namun, dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia dewasa ini, kepercayaan publik terhadap dua institusi ini sering terganggu. Apalagi jika kasus itu diduga melibatkan orang yang memangku atau diduga terkait dengan pemangku kekuasaan.

Maka, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta bisa menjadi alternatif. TGPF dibentuk dengan mengundang perwakilan lembaga negara terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Juga perlu diundang tokoh-tokoh masyarakat sipil yang integritasnya sangat dipercaya.

TGPF hendaknya dibentuk dengan keputusan presiden. Tim ini diberi kewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya kepada publik serta ditugasi untuk memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, kita baru bisa mengatakan bahwa benar Indonesia adalah negara hukum. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu